Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berkualitas sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019 dapat dipertahankan di masa mendatang. Hal tersebut mengemuka dalam keynote speech  Menkeu Sri Mulyani Indrawati  pada webinar KEMENKEU CORPU TALK EP. 13 - Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 di Jakarta, Selasa(28/07).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,-  Akselerasi peningkatan belanja negara terus dilakukan untuk mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat hingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Realisasi APBN yang tepat waktu dan tepat sasaran, didukung oleh berjalannya program yang telah dirancang untuk penanganan dampak di berbagai bidang menjadi kunci dari upaya suportif terhadap ketahanan masyarakat dan mendorong bangkitnya kembali perekonomian nasional.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk keempat kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan sebuah kebanggaan. Namun, Kementerian Keuangan tetap akan melakukan peningkatan kualitas LKPP di masa yang akan datang.⁣

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dampak pandemi Covid-19 yang secara nyata tampak di berbagai bidang memerlukan upaya luar biasa dalam penanganannya. Mengingat efeknya yang berskala nasional, pemerintah daerah pun perlu bersinergi dengan pemerintah pusat. Selain dalam hal penanggulangan pandemi di bidang kesehatan, sinergi juga diperlukan untuk mendorong percepatan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Proses pembelajaran sudah mulai berlangsung kembali, tetapi ada hal yang berbeda dalam proses pembelajaran tahun ini karena dilakukan di masa pandemi. Pembelajaran secara daring menjadi model baru saat ini, sehingga bukan hanya guru, dalam proses pembelajaran secara daring, orang tua juga lebih berperan dalam pendidikan anaknya karena dilakukan dari rumah sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan gaji dan pensiun ke-13 bagi ASN, TNI dan POLRI akan direncanakan dibayarkan bulan Agustus 2020. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk memberikan stimulus ekonomi yang akan mendukung kemampuan masyarakat dalam belanja. Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam konferensi pers kebijakan gaji ke-13 tahun 2020 di Jakarta, Selasa(21/07).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pemerintah terus bekerja untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 di berbagai bidang, dan hal ini terwujud secara nyata dari pelaksanaan APBN dengan prioritas belanja negara untuk keperluan tersebut. Belanja kesehatan, perlindungan sosial, dan belanja lain seperti padat karya masih terus menjadi fokus perhatian pemerintah untuk digenjot realisasinya melalui berbagai upaya, baik di tataran regulasi maupun eksekusi untuk semakin cepat dan tepat realisasinya sebagai bagian dukungan bagi pemulihan ekonomi nasional akibat dampak Covid-19.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pada Kamis (16/07) dalam Paripurna DPR, Menkeu SMI menyampaikan Pokok2 Ket.Pem mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan konstitusi, yaitu UUD Tahun 1945, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019. RUU ini telah diajukan Pemerintah kepada DPR RI untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang, dengan substansinya adalah Lap Keu Pem Pusat (LKPP) Th.2019 yg telah diaudit dan diserahkan BPK kepada DPR pada Selasa (14/07) .