Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Masyarakat miskin menjadi salah satu golongan yang paling terdampak dengan adanya pandemik Covid-19 saat ini. Dalam siaran pers nomor SP-25/KLI/2020 tanggal 15 April 2020 (dengan judul Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Sosial di Bulan April) Kemenkeu menyatakan bahwa Pemerintah berupaya mempercepat pencairan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk membantu daya beli masyarakat miskin, terutama dalam membeli kebutuhan pangan. Salah satu dari upaya tersebut adalah penyaluran bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Sampai dengan tanggal 15 April 2020, bansos PKH telah disalurkan sebesar Rp16,4 triliun dari total pagu sebesar Rp37,4 triliun melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII ke rekening Kemensos. Penyaluran ini sudah termasuk untuk tambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 800 ribu KPM pada masa darurat Covid-19. Untuk Program Sembako, nominal penyaluran mencapai Rp14 triliun yang akan mencakup hingga periode penyaluran Mei 2020. Data ini juga termasuk peluasan target KPM pada masa darurat Covid-19. (Simak juga Hari ini KPPN Jakarta VII Mencairkan Bansos PKH Rp2,34 Triliun untuk Masyarakat Miskin).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dalam menghadapi pandemi COVID-19, dengan berorientasi pada penanganan medis dan penanggulangan dampak ekonomi pandemi ini terhadap masyarakat, Pemerintah mengambil berbagai program kebijakan yang dapat  bermanfaat langsung kepada masyarakat. Hal tersebut kembali dinyatakan oleh Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto yang bersama Dirjen Anggaran, Askolani, dan Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti kepada wartawan dalam acara Media Briefing, Dialogue KiTa: Bantuan Sosial di Tengah Pandemi Covid-19 di kanal Youtube Kemenkeu (08/04).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Pada Rapat Kerja pertama awal masa sidang III, Komisi XI menyatakan dukungannya atas upaya Menteri Keuangan dalam membuat kebijakan keuangan negara terkait penanganan wabah covid-19, mitigasi risiko atas dampak wabah ini, serta penyelamatan perekonomian nasional. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa Ia akan terus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, tranparansi dan akuntabel.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dampak penyebaran virus Corona di Indonesia sangat berpengaruh dalam berbagai aspek, salah satunya yaitu terhadap pencairan anggaran yang selama ini dilakukan oleh instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kementerian Keuangan secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 (Unaudited) kepada BPK RI. LKPP tersebut diserahkan pada saat Rapat Penyampaian dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2019 (Unaudited) yang diselenggarakan melalui video conference, pada Jumat (27/3).

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Jajaran Pimpinan Kementerian Keuangan harus memiliki kemampuan membaca dan merespon situasi menggunakan instrumen yang kita miliki lalu dapat memunculkan kreatifitas untuk menjadi bagian dari solusi. Demikian diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada momen pelantikan 6 orang pejabat eselon II dan 109 pejabat eselon III lingkup Kementerian Keuangan di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kantor Pusat Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (09/03). 108 orang pejabat eselon III diantaranya berasal dari lingkup Ditjen Perbendaharan (DJPb).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Peran BLU sangat diharapkan untuk turut serta berkontribusi dalam mewujudkan tema pembangunan 2020-2024 yaitu mewujudkan Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.

Denpasar, djpb.kemenkeu.go.id,- “Pemanfaatan dana desa tidak semata mata berupa uang untuk menjadi barang, tetapi itu juga bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan perberdayaan potensi masyarakat” Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam kunjungan kerjanya bersama dengan seluruh pejabat eselon II Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk memantau langsung penggunaan dana desa di Desa Peliatan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, Jumat (28/2).