Jakarta, djpb,kemenkeu.go.id,- Ditjen Perbendaharaan mendapatkan penghargaan Top 10 kategori Unit Pelaksana Pelayanan pada Kompetisi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) tahun 2019. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan R.M. Wiwieng Handayaningsih di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (09/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Ditjen Perbendaharaan meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Kementerian PAN RB melalui sejumlah kantor vertikal DJPb yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Prestasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah karena membuktikan bahwa selama ini masyarakat berpartisipasi turut mengawasi kinerja pelayanan Ditjen Perbendaharaan pada kantor vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut di sampaikan Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2019 lingkup DJPb di Jakarta, Selasa(10/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kelancaran dan kesuksesan proses bisnis suatu organisasi diantaranya dapat terealisasi apabila kebijakan dan arahan pimpinan dapat tersampaikan dan dilaksakan dengan baik oleh suatu organisasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah telah dilaksakannya monitoring yang baik pada setiap level pekerjaan sesuai kebijakan pimpinan. Hal tersebut mengemuka dalam sharing session benchmarking proses bisnis dan aplikasi Daily  Activity Monitoring System(DAMS) lingkup DJPb dengan Bappeda Provinsi Aceh di Jakarta, Kamis(5/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kesiapan dalam memberikan layanan perbendaharaan secara prima melalui sumberdaya pegawai dan sarana prasarana yang handal menjadi hal penting guna menjamin kelancaran penyaluran dana APBN di akhir tahun anggaran 2019 terutama pada kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia. Perkembangan teknologi melalui berbagai aplikasi yang mendukung penyaluran APBN kepada satuan kerja yang semakin mempermudah dan mempercepat layanan, tidak menutup kemungkinan masih ada kendala di lapangan. Koordinasi antara kantor vertikal DJPb dan satuan kerja menjadi hal yang penting guna menjamin kelancaran penyaluran APBN di akhir tahun 2019. Hal tersebut mengemuka dalam tinjauan kesiapan pelaksanaan penyaluran APBN di akhir tahun anggaran 2019 Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto di KPPN Jakarta 2, Rabu (4/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Nilai APBN tahun 2007 adalah sebesar Rp757 triliun dan menjadi Rp2.461 triliun pada tahun 2019. Pada tahun 2020, APBN ditetapkan sebesar Rp2.528,8 triliun. Peningkatan APBN hingga mencapai tiga kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir merupakan bukti komitmen pemerintah untuk terus menjaga dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dalam kondisi kontraksi ekonomi saat ini. Demikian terungkap dari arahan  Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam kegiatan pembukaan Program Induksi dan Orientasi Pegawai Baru Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di Jakarta, Senin (02/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sejumlah prioritas pembangunan telah ditetapkan demi tercapainya Indonesia maju, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan dan terus membangun infrastruktur, serta melakukan transformasi ekonomi untuk semakin memiliki struktur yang kompetitif dan antisipatif terhadap perubahan zaman. Demikian diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pelantikan 25 orang pejabat eselon II Kementerian Keuangan di Aula Djuanda I, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (29/11).

Surabaya, djpb.kemenkeu.go.id,- Dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur, Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto menyampaikan pentingnya menjaga momentum akhir tahun anggaran 2019.

“Semua mata tertuju ke DJPb dalam pelaksanaan akhir tahun anggaran ini. Oleh karena itu, perlu kita jaga bersama proses ini agar berjalan dengan baik dan lancar. Kita perlu mengidentifikasi permasalahan satuan kerja dan lebih proaktif untuk menghubungi satuan kerja,” sebut Andin dalam kunjungannya ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Selasa (19/11).