Banda Aceh, djpb.kemenkeu.go.id,- Ekspektasi Menteri Keuangan besar sekali kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan seluruh pegawai DJPb harus bangga diberikan kepercayaan itu. Demikian dikemukakan Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam kesempatan memberi arahan kepada pegawai DJPb se-Provinsi Aceh dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) bertajuk “Dari Kilometer Nol Indonesia Untuk Bangsa” di Kota Sabang (27/9).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Mengingat tantangan ke depan yang semakin kompleks maka optimalisasi sumber daya baik dalam hal sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, juga adanya mekanisme pengendalian yang efektif diperlukan agar kebijakan strategis dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan bidang tugas yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan APBN, Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto mengingatkan para pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk senantiasa berkomitmen mengawal APBN secara transparan dan bebas dari korupsi.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 kembali menekankan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) bukanlah tujuan akhir.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Dalam keynote speech-nya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 yang mengangkat tema “Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju" di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/09), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan apresiasi kepada K/L yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)-nya, karena hal itu menunjukkan komitmen dari para pengguna keuangan negara untuk melakukan pertanggungjawaban yang semakin baik.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Pelaporan keuangan pemerintah menjadi tools penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab pelaporan keuangan tidak hanya berhenti pada diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP, tetapi juga menganalisisnya sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa kondisi ekonomi bergerak secara sangat dinamis di dalam maupun di luar negeri, tantangan ekonomi terus ada sehingga perlu menjadi perhatian bagi segenap jajaran Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara.

Dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dari APBN, adalah penting untuk memastikan sasaran kerangka makro ekonomi dan pokok-pokok kebijakan prioritas telah tercapai dengan baik. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja program pembangunan nasional berorientasi hasil. Demikian disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam keynote speech pada Seminar Nasional Akuntabilitas Publik Tahun 2019 dalam rangka Dies Natalis ke-64 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Sabtu (07/09).