Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Fasilitas pembiayaan Ultra Mikro(UMi) tahun ini diharapkan dapat tersalurkan lebih luas kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan pendanaan maksimal 10 juta. Persyaratan yang lebih mudah dan banyaknya lembaga penyalur hingga ke pelosok daerah Indonesia dinilai mampu meningkatkan penyaluran UMi dengan alokasi sampai dengan 2019  sebesar 7triliun. Hal tersebut disampaikan Direktur Sistem Manajemen Investasi Djoko Hendrato dalam Focus Group Discussion Social Impact Investment dalam kerangka pembiayaan UMi di Jakarta 12 dan 15 Agustus 2019.

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id –  Dalam mengembangkan budaya antikorupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sejumlah unit kerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan mengikuti penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Informasi mengenai APBN dan pengelolaan keuangan negara menjadi kebutuhan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lain sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada era keterbukaan ini, di lingkup Kementerian Keuangan termasuk DJPb, telah tersedia saluran layanan informasi publik bagi khalayak yang memerlukan dengan melalui prosedur mekanisme permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Reformasi keuangan negara di Indonesia telah berjalan sejak terbitnya Paket Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 dan 2004. Untuk menindaklanjuti amanat dari peraturan perundangan tersebut, sejumlah inovasi yang di antaranya berupa penerapan sistem baru dengan dukungan payung hukum telah dilaksanakan.

Semarang, djpb.go.id – Kementerian Keuangan bersinergi dengan Kementerian Pertanian menyelenggarakan kegiatan pilot project Pelatihan Manajemen Mikro untuk para pengelola dan pengurus Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). Pelatihan yang berlangsung di Semarang pada tanggal 22 s.d. 26 Juli 2019 ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan maupun sumber daya LKMA.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pucuk pimpinan Ditjen Perbendaharaan mengalami pergantian pada hari Senin, 22 Juli 2019, bertempat di  kantor Pusat Ditjen Pajak,  Menteri Keuangan,  Sri Mulyani Indrawati, melantik Andin Hadiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli menkeu bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional menjadi Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Program Pembiayaaan Kredit Ultra Mikro (UMi) yang saat ini menjadi Program Prioritas Nasional 2019 tidak hanya menyediakan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang kesulitan memperoleh akses dari perbankan, tetapi juga memberikan pendampingan kepada para debitur. “Itu yang menarik, dengan adanya pendampingan  maka debitur UMi yang semula belum paham mengelola kredit kini dipastikan untuk dapat mengangsur,” papar Sekretaris Direktoral Jenderal Perbendaharaan, R.M. Wiwieng Handayaningsih yang turut hadir mewakili Dirjen Perbendaharaan dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Direktoral Sistem Manajemen Investasi 2019 di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta, Rabu (17/7).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Ditjen Perbendaharaan telah menyusun tahapan perbaikan pengelolaan dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari tahun ke tahun, di mana sebelumnya hanya sekedar “mengadministrasikan”, kemudian dilanjutkan pada tahapan “mengawasi” atau “memonitor”, dan sekarang sudah berada pada tahap yang lebih advance, yakni “mengendalikan”. Hal ini dilakukan karena DJPb ingin mewujudkan suatu kondisi bahwa pengelolaan dana Pinjaman dan hibah dilaksanakan secara hati-hati dan mempertimbangkan prinsip efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat Pinjaman dan Hibah.