Jakarta,djpb. Kemenkeu.go.id - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kembali mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat untuk mencapai tujuan negara, misalnya menjaga pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan lain sebagainya.

“APBN adalah instrumen atau alat untuk mengelola perekonomian, sebagai alat untuk kita me-manage,” kata Wamenkeu saat menyampaikan pidatonya mewakili Menteri Keuangan (Menkeu) pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional II Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Rapimnas DJPb) tahun 2019 yang mengusung tema “Mengawal APBN untuk Indonesia Maju” di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (06/11).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati inginkan seluruh jajaran Kemenkeu andal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Hal tersebut disampaikan Menkeu SMI dalam upacara peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-73 sekaligus Hari Sumpah Pemuda ke-91 di lingkungan kantor pusat Kemenkeu, Rabu(30/10).

Banda Aceh, djpb.kemenkeu.go.id,- Ekspektasi Menteri Keuangan besar sekali kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan seluruh pegawai DJPb harus bangga diberikan kepercayaan itu. Demikian dikemukakan Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, dalam kesempatan memberi arahan kepada pegawai DJPb se-Provinsi Aceh dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) bertajuk “Dari Kilometer Nol Indonesia Untuk Bangsa” di Kota Sabang (27/9).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Mengingat tantangan ke depan yang semakin kompleks maka optimalisasi sumber daya baik dalam hal sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, juga adanya mekanisme pengendalian yang efektif diperlukan agar kebijakan strategis dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan bidang tugas yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan APBN, Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto mengingatkan para pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk senantiasa berkomitmen mengawal APBN secara transparan dan bebas dari korupsi.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 kembali menekankan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) bukanlah tujuan akhir.