Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id – Sistem Sertifikasi Bendahara (SIMSERBA) yang merupakan inovasi layanan Ditjen Perbendaharaan menjadi salah satu wakil Kementerian Keuangan dalam presentasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia (Kemen PAN-RB) di Jakarta, Selasa (02/07).

Yogyakarta, 27 Juni 2019 -www.djpb.kemenkeu.go.id. - Kehadiran pembiayaan ultra mikro(UMi) menjadi solusi memadai bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan dalam skala kecil untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pusat Investasi Pemerintah untuk penyaluran pembiayaan ultra mikro di Yogyakarta, Kamis(27/06).

Bengkulu, djpb.kemenkeu.go.id – Hingga tanggal 21 Juni 2019, realisasi APBN Tahun 2019 pada KPPN Curup telah mencapai Rp269 miliar atau 26,05% dari pagu. Adapun realisasi DIPA KPPN Curup sebagai Kuasa BUN sampai dengan tanggal yang sama telah tercatat sebesar Rp965 juta atau 50,30% dari pagu. Hal tersebut terungkap dari paparan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam kunjungan kerja ke KPPN Curup, Provinsi Bengkulu, Minggu (23/06).

“Saya mengapresiasi kinerja pelaksanaan anggaran KPPN yang mampu mewujudkan pelaksanaan anggaran yang baik dan tetap pruden, serta terus meningkatkan realisasi anggaran sembari tetap menjaga akuntabilitas, kehati-hatian, dan menerapkan asas kemanfaatan,” ungkap Marwanto.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dengan situasi perekonomian dunia yang terus berubah, ditambah dengan terjadinya ketegangan antarnegara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menginginkan agar seluruh jajaran Kementerian Keuangan tidak boleh lengah. Pejabat Kementerian Keuangan harus mampu menghadapi situasi yang berubah, bekerja profesional, dan mampu berinovasi.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- “Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1  Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Hal ini mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah  atas pelaksanaan APBN Tahun 2018 dalam Laporan Keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”, demikian pernyataan Ketua BPK RI pada Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda penyerahan LHP BPK atas LKPP Tahun 2018, Kamis (28/05).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Penggunaan kartu kredit pemerintah akan segera di terapkan kepada seluruh satuan kerja kementerian/ lembaga. Diterapkannya penggunaan kartu kredit pemerintah ini, merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui kementerian keuangan untuk memberikan layanan yang semakin baik kepada 24.000 satuan kerja di seluruh K/L di penjuru tanah air yang mengelola dana APBN agar dapat lebih cepat, lebih akurat, dan lebih menjaga governance pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam membuka acara Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah antara satuan kerja dengan bank syariah dan bank pembangunan daerah di Jakarta, Kamis(23/05).