Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 mencapai kulminasinya pada akhir Desember 2018 ini. Di periode tutup tahun anggaran ini, seluruh satuan kerja (satker) yang mencapai sekitar 27 ribu satker di seluruh Indonesia akan menuntaskan pencairan anggaran beserta pertanggungjawaban belanja pemerintah sebagai bagian dari 2.220,7 triliun rupiah anggaran belanja negara tahun 2018, melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada 179 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah tanah air.

Manokwari, djpb.kemenkeu.go.id, - Berupaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat Papua Barat, Menteri Keuangan RI  Sri Mulyani Indrawati meresmikan Gedung Keuangan Negara (GKN) Papua Barat, Rabu (19/12).  Gedung ini ditempati oleh sejumlah instansi vertikal Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari.

Bandung, djpb.kemenkeu.go.id, - Tahun 2018 ini menjadi tahun yang istimewa dari sisi penegakan zona integritas untuk Ditjen Perbendaharaan karena sebanyak 17 KPPN dan 1 Kantor Wilayah memperoleh predikat sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta 1 KPPN memperoleh predikat sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Lebih dari sekadar status predikat WBK/WBBM, ini merupakan komitmen nyata Ditjen Perbendaharaan untuk terus ikut serta mengambil bagian dalam penciptaan birokrasi pemerintah dan layanan publik yang transparan, akuntabel dan bersih dari korupsi.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Puncak pencairan APBN yang terjadi di akhir tahun kerap berdampak pada padatnya antrean petugas Satuan Kerja (Satker) yang datang untuk mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN. Namun berbeda dengan KPPN Jakarta II, batas terakhir pengajuan SPM honor, vakasi, tunjangan, dan penghasilan PPNPN bulan November dan Desember 2018 yang jatuh pada tanggal 12 Desember 2018 rupanya tidak menjadikan KPPN Jakarta II dibanjiri antrian Satker. Hal tersebut dikarenakan KPPN Jakarta II merupakan salah satu KPPN yang telah mengimplementasikan mekanisme e-SPM.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Ketepatan satuan kerja dalam menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) serta penyerapan anggaran oleh satker yang lebih baik dalam periode yang sama dibandingkan tahun sebelumnya menjadi salah satu indikator yang menunjukkan kondisi baik dalam pengelolaan anggaran kementerian/lembaga negara di akhir tahun anggaran ini. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam tinjauan kesiapan menghadapi pencairan anggaran di akhir tahun anggaran 2018 di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI, Selasa (11/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Tahun 2019, pemerintah telah mengalokasikan dana bergulir untuk pembiayaan kepada masyarakat usaha mikro di lapisan terbawah dengan total sebesar 3 triliun, meningkat dari sebelumnya 2,5 triliun pada tahun 2018.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Kesiapan dalam melaksanakan layanan perbendaharaan secara prima yang di dukung oleh sarana prasarana yang handal menjadi hal yang penting untuk menjamin kelancaran penyaluran dana APBN di akhir tahun anggaran 2018 ini, terutama pada kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut mengemuka dalam arahan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam kunjungan kerjanya di KPPN Semarang 1 dan KPPN Semarang 2 (7/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Sebagai pengawal APBN yang membangun negeri ini, insan perbendaharaan diharapkan mampu menghindarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan korupsi. Komitmen yang kuat tersebut akan sejalan dengan salah satu nilai dari nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas.

"Kita harus terus bersama untuk memupuk dan meningkatkan integritas, sehingga menjadi pengawal APBN terbaik di negeri ini," ajak Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam sambutannya di acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Jumat (7/12).