Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerima kunjungan delegasi Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) pada tanggal 3 s.d. 6 Desember 2018. Tujuan utama kunjungan Delegasi JANM kali ini adalah untuk melakukan sharing session terkait sistem penerimaan negara terpusat dan secara online. Delegasi JANM Malaysia terdiri dari Juliya binti Abd Rahim (Chief Assistant Director) dan Mr. Muhamad Sharizan bin Anwar Khan (Senior Assistant Director of Technical System Section).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Efektivitas penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) tidak bisa lepas dari peran Pemerintah Daerah sebagai arsitek kebijakan ekonomi di wilayah otonominya.

“Kami menyadari bahwa pemerintah daerah memiliki peranan yang penting dalam pengembangan program pembiayaan UMi, jadi memang menjadi program dan skema kami bahwa program ini tidak bisa lepas dari fungsi pemerintah daerah dalam mengawal program ini,” ucap Djoko Hendratto  selaku pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama pengembangan usaha mikro dengan pemerintah Kota Banda Aceh di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta, Jumat (6/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - “Insan muda perbendaharaan memiliki modal yang kuat untuk membuat perubahan di lingkup Ditjen Perbendaharaan di masa-masa mendatang, karena kalian adalah generasi millenial yang lahir dan tumbuh dengan teknologi di sekeliling Anda. Namun harus diperhatikan juga, bahwa sebagai kaum millenial Anda harus mampu mengatasi dan mengelola kelemahan Anda, yaitu sifat mementingkan diri sendiri.” Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam acara Pembukaan kegiatan Induksi dan Orientasi Pegawai Baru DJPb di Gedung Jusuf Anwar, Senin (03/12).

Merauke, djpb.kemenkeu.go.id, - Dihadapan para Bendahara satuan Kerja lingkup KPPN Merauke,  Direktur Jenderal Perbendaharaan,  Marwanto Harjowiryono memberikan apresiasi yg setinggi-tingginya atas capaian kinerja program Sertifikasi Bendahara tahun 2018.

Madiun, djpb.kemenkeu.go.id, - Kelancaran pencairan dana APBN di penghujung tahun 2018 tidak hanya didukung oleh kualitas realisasi belanja seluruh satuan kerja kementerian/lembaga, tetapi juga perlu didukung oleh sumber daya Kementerian Keuangan c.q Ditjen Perbendaharaan sebagai bendahara umum negara baik dari sisi pelayanan kepada stakeholder maupun dari kesiapan infrastruktur teknologi dan informasi dalam melayani masalah-masalah yang muncul saat pencairan dana APBN. Hal tersebut mengemuka dalam arahan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam kunjungan kerjanya di KPPN Madiun, Selasa (27/11).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara khusus mengharap bahwa peranan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di dalam menggerakkan roda ekonomi di daerah harus makin ditingkatkan. Hal tersebut disampaikan olehnya saat memberikan arahan dalam acara pelantikan Pejabat Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Keuangan di Aula Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (21/11).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,  - Forum Kajian Perbendaharaan (FKP) merupakan ruang pembelajaran di mana insan perbendaharaan dapat saling mempertukarkan ide, masukan, kajian, maupun inovasi dalam kerangka pengembangan organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Hal tersebut ditekankan oleh Direktur Sistem Perbendaharaan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan Windraty Ariane Siallagan ketika membuka Seminar Forum Kajian Perbendaharaan yang diselenggarakan di ruang rapat Direktorat Sistem Perbendaharaan pada Kamis (15/11).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id, - Sosialisasi perkembangan sistem keuangan negara dapat disampaikan dalam bentuk hiburan yang penuh makna. Hal ini diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya pada akhir acara pementasan teatrikal “Hikayat Banda Ara” di Aula Dhanapala Kemenkeu, Jumat (9/11). Menurutnya, alternatif media sosialisasi kebijakan dan peran pemerintah secara alternatif seperti pentas seni semacam ini layak disambut baik.