ISO Pelayanan Publik yang sebelumnya 9001:2008 akan diperbarui ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ISO 9001:2015. Sejumlah 40 KPPN yang sebelumnya berhasil meraih ISO 9001:2008 hingga tahun 2017, akan kembali dipersiapkan untuk meraih predikat ISO 9001:2015. Aspek Pelayanan Publik yang sebelumnya terdapat pada ISO 9001:2008 masih dipertahankan, namun ada penambahan aspek yang dituangkan dalam ISO 9001:2015.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap dengan berubahnya status 7 rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum(BLU) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI memberikan dampak yang nyata dan cepat melalui kinerja dan kesehatan pengelolaan keuangannya. “Kami tentu berharap dengan adanya status BLU ini akan memberikan dampak yang nyata dan cukup cepat mengenai kinerja dan juga dari sisi kemampuan kesehatan keuangan dari ketujuh rumah sakit ini.” pesan Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara Penyerahan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan  Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(BLU) dari Menteri Keuangan kepada Menteri Pertahanan di  Jakarta (06/08).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kebijakan utang yang dikelola pemerintah dengan sangat hati-hati sesuai dengan aspek legal yang ada di dalam undang-undang menjamin kredibilitas pengelolaan utang yang tidak mudah diperoleh oleh pemerintah. Kebijakan pengelolaan utang yang di antaranya melalui pengelolaan kas pinjaman dan hibah termasuk di dalamnya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sangat mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia apabila dapat dikelola dengan optimal.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan opini WTP atas LKPP Tahun 2017, Pemerintah berhasil mempertahankan pencapaian opini audit terbaik atas laporan keuangan, yang sebelumnya pertama kali diraih atas LKPP Tahun 2016.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tinjau perkembangan penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku unit vertikal Direktorar Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia siap menyalurkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji/Pensiun/Tunjangan ke-13 untuk tahun anggaran 2018.

Pemberian THR tahun 2018 bertujuan untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang pembayarannya dilaksanakan pada bulan Juni 2018. Sementara, pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan ke-13 bertujuan untuk membantu pegawai dalam menghadapi tahun ajaran baru, dan pembayarannya dilaksanakan pada bulan Juli 2018.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Ditjen Perbendaharaan mengintegrasikan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) ke dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) agar seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan satuan kerja (Satker) dapat melihat hasil kinerja pelaksanaan anggarannya melalui aplikasi OM. Launching integrasi IKPA ke dalam aplikasi OM SPAN ini dilaksanakan Rabu (16/05) di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Proses pengendalian internal merupakan salah satu aspek penentu opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPP 2016 diraih karena faktor pengendalian internal pemerintah yang baik.