Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Ditjen Perbendaharaan harus meningkatkan komitmen di dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Selain itu, DJPb juga perlu terus menjaga dan membangun tata kelola yang baik serta memperbaiki efisiensi dan simplifikasi peraturan. Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pelantikan para pejabat Kementerian Keuangan di Aula Djuanda, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/09).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Provinsi-provinsi yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya sebanyak minimal lima kali berturut-turut ternyata juga merupakan daerah yang menunjukkan indikator kemajuan pembangunan yang membaik. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/09).         

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - "Pencapaian opini atas laporan keuangan itu bukan tujuan akhir. Keuangan negara, termasuk transfer ke daerah, adalah instrumen untuk mencapai tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas SDM, juga mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan," sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech-nya pada kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/09).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - “Setiap aktivitas dan kegiatan pasti diukur akuntabilitasnya. Di perusahaan juga begitu, apalagi (kalau negara) ini uang rakyat. Dalam konteks pengelolaan APBN, laporan pertanggungjawaban menjadi sangat penting karena dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ini akan bisa dilihat apakah uang yang dikelola oleh pemerintah, yang alokasinya untuk seluruh masyarakat, seluruh rakyat, sudah benar-benar sudah termanfaatkan dengan baik,” tegas Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam program Metro Plus di Metro TV, Selasa (18/09).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Proses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diakui oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono memerlukan proses yang panjang.

Dalam program Metro Plus di Metro TV, Selasa (18/09), Marwanto menuturkan, “Kita baru memiliki sistem akuntansi pemerintahan tahun 2005, dan dilakukan audit sejak itu. Sampai tahun 2008 opini yang didapatkan masih tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Sampai tahun 2015 kita masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Akhirnya alhamdulillah LKPP Tahun 2016 dan 2017 sudah WTP. Ini menunjukkan bahwa selama ini pengelolaan APBN betul-betul sudah dikelola secara akuntabel dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada seluruh Kementerian/Lembaga yang sudah bekerja keras bersama kami untuk memperoleh opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).”

Kendari, djpbn.kemenkeu.go.id, - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rangkaian kunjungannya di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, menyempatkan mengunjungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara di kota Kendari pada Rabu (29/08). Dalam kunjungannya, Sri Mulyani didampingi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono berserta para Pejabat Eselon I lain dan para Kepala Kantor Wilayah di Kementerian Keuangan yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam memberikan layanan kepada satuan kerja, para pegawai diharapkan tetap harus mengutamakan keselamatan dan selalu waspada dalam menghadapi gempa susulan yang sering terjadi belakangan ini di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dihadapan para pegawai Kanwil Ditjen Perbendahaan Provinsi NTB saat mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto ketika mengunjungi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPPN Mataram untuk melakukan pengecekan kondisi gedung dan kelancaran layanan perbendaharaan pasca terjadi gempa bumi (21/08). (sw)

Memberikan pembinaan kepada satker-satker yang mengelola dana APBN melalui panduan penggunaan aplikasi, pengetahuan terhadap aturan yang berlaku, serta dorongan semangat kepada satker-satker supaya efisien dan tepat waktu dalam mengelola anggaran menjadi tugas Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN yang tersebar di penjuru Indonesia supaya program-program pemerintah dapat segera di rasakan oleh masyarakat.