Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, -  Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menerima penghargaan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Teladan Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di kantor Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/12). Marwanto merupakan satu dari Top 9 PPT Madya Teladan Nasional. Bersama seluruh Top 15 pejabat yang menjadi nominee, Marwanto menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Menpan-RB Asman Abnur.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Data tren realisasi belanja pemerintah menunjukkan bahwa kinerja penyerapan Tahun Anggaran 2017 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 ini, proyeksi realisasi belanja negara mencapai 93,56% dari APBN-P 2017 atau berkisar Rp1.993,6 triliun lebih. Antrean panjang pengajuan SPM tidak lagi terjadi lagi di masa-masa akhir tahun anggaran seperti saat ini. Nuansa tersebut juga muncul dari testimoni para petugas satker yang mengajukan SPM ketika berdialog dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang berkunjung ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jakarta Pusat, Kamis (21/12). KPPN Jakarta II merupakan KPPN yang paling banyak mengelola dana APBN, totalnya mencapai sekitar Rp1.182 triliun, termasuk anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia sudah teruji dapat bertahan bahkan mendorong roda ekonomi di Indonesia ketika krisis ekonomi 10 tahun silam. “Indonesia tetap tumbuh dan tahan terhadap krisis karena pada saat itu UMKM berperan sangat aktif dalam menggulirkan roda ekonomi masyarakat, tantangannya sekarang adalah bagaimana masyarakat UMKM dapat memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang sekarang untuk mendorong perekonomian Indonesia.” ungkap Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam keynote speechnya di Talkshow “Peran Teknologi Informasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat UMKM” di Jakarta, Rabu (20/12).

“Baru tahun ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan menggagas pola baru bagi UMKM yaitu dengan Kredit Ultra Mikro(UMI), untuk melengkapi peran Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit yang dapat diberikan dibawah 10 juta serta kemudahan dalam proses pengajuannya. Diharapkan teknologi informasi dapat mendampingi keberhasilan program ini bagi UMKM” tambah Marwanto.

Dalam Talkshow yang dihadiri oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi Ari Wahyuni, Direktur Utama BP3TI Anang Lathif, Founder UMKM Jagoan Dias Satria, VP of Product Amartha Aria Widyanto, dan Founder Qlapa Benny Fajarai mengupas pemberdayaan mayarakat UMKM melalui pemanfaatan tekonologi informasi diantaranya tentang bagaimana melakukan branding produk melalui website dan portofolio, kolaborasi antar pelaku UMKM, serta memanfaatkan information technology untuk mengembangkan modal UMKM.

“Kami belajar memahami apa sebenarnya masalah yang dihadapi UMKM sekarang, misalnya di Banyuwangi mereka(UMKM) punya kakao dan perkebunan kopi, tapi masalahnya bagaimana mereka meningkatkan value added produk mereka kalau tidak ditunjang dengan branding dan pemasaran keluar daerah yang baik” ungkap Dias Satria. Hal pertama yang dapat segera dilakukan dengan mudah antara lain membangun database produk UMKM serta melakukan kurasi produk supaya barang yang akan dinikmati calon konsumen merupakan produk terbaik yang bisa diberikan oleh UMKM, tambah Dias.

(DK/Foto:TAP)

Tangerang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Untuk memberikan edukasi publik mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan kaitannya dengan perwujudan penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, memberikan kuliah umum dihadapan Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, di Kampus Jurangmangu, Tangerang Selatan (12/12) dengan tema “Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga Menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi yang bersih dan bebas korupsi terus diupayakan sebagai komitmen dari Ditjen Perbendaharaan. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan 4 unit vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam meraih predikat Zona Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) tahun 2017.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, -  “Kami Insan Perbendaharaan Unggul Di Tingkat Dunia”,  seru yel-yel perbendaharaan oleh peserta program induksi dan orientasi pegawai baru  Ditjen Perbendaharaan yang diadakan di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta, Senin (4/12).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) dan the Australian Government Department of Finance menyelenggarakan Workshop Shared Services: Lessons Learned from the Australian Government di Gedung Jusuf Anwar, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan pada Senin (27/08). Nina McKeon, Director in the Service Delivery Office, dan James Langlands, APS6 in Shared and Common Services, the Australian Department of Finance, menjadi narasumber dalam workshop tersebut.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - “BLU merupakan salah satu bentuk institutional setting di mana pelayanan dikedepankan, sekaligus tata kelolanya menjadi semakin baik,” sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan Tahun 2017 di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/12).