Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,- Indikator Kinerja Terpilih (IKT) yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja antara BLU dengan Ditjen Perbendaharaan sebagai unit pembina BLU di Kementerian Keuangan dimaksudkan mampu menjadi pendorong yang efektif bagi kinerja BLU. Melalui capaian kontrak kinerja ini, BLU mempunyai ruang untuk mendapatkan insentif remunerasi di atas 100%. Hal ini sangat efektif memacu kinerja BLU terutama untuk mengatasi kendala pada aspek-aspek krusial pelayanan BLU yang bersangkutan.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, -  Meningkatkan pelayanan kepada stakeholder merupakan tugas yang lebih berat daripada memulainya. Terlebih ketika kita dihadapkan pada situasi batas waktu pencairan akhir tahun anggaran yang membutuhkan energi ekstra untuk menyelesaikan tugas tersebut tanpa kendala. Evaluasi penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara rutin menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Hal itu mengemuka dalam arahan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono pada kunjungan kerja di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (11/01).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, -  “Pemerintah ingin supaya Ibu Bapak sekalian mendapatkan modal kerja yang tidak dengan bunga yang mencekik leher tapi itu bisa membantu dan insya Allah halal, amanah sehingga bisa menjalankan kegiatan ekonomi dan bisa berjalan mendatangkan rezeki untuk keluarga,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Pasar Besar Kota Malang, Kamis (04/01).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, -  “APBN 2017 dan perekonomian Indonesia menunjukkan suatu momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan momentum ini akan kita terus jaga di 2018. Di sisi lain manajemen APBN dan instrumen fiskal kita juga semakin baik, ditunjukkan dengan seluruh pos penerimaan, belanja dan penerimaan semuanya lebih baik dibandingkan dengan dua tahun terakhir sehingga APBN kita lebih sehat, lebih kredibel, dan lebih efektif mendorong dan menopang pembangunan ekonomi Indonesia,” jelas Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBNP 2017 di aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (02/01).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, -  Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menerima penghargaan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Teladan Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di kantor Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/12). Marwanto merupakan satu dari Top 9 PPT Madya Teladan Nasional. Bersama seluruh Top 15 pejabat yang menjadi nominee, Marwanto menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Menpan-RB Asman Abnur.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Data tren realisasi belanja pemerintah menunjukkan bahwa kinerja penyerapan Tahun Anggaran 2017 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 ini, proyeksi realisasi belanja negara mencapai 93,56% dari APBN-P 2017 atau berkisar Rp1.993,6 triliun lebih. Antrean panjang pengajuan SPM tidak lagi terjadi lagi di masa-masa akhir tahun anggaran seperti saat ini. Nuansa tersebut juga muncul dari testimoni para petugas satker yang mengajukan SPM ketika berdialog dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang berkunjung ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jakarta Pusat, Kamis (21/12). KPPN Jakarta II merupakan KPPN yang paling banyak mengelola dana APBN, totalnya mencapai sekitar Rp1.182 triliun, termasuk anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia sudah teruji dapat bertahan bahkan mendorong roda ekonomi di Indonesia ketika krisis ekonomi 10 tahun silam. “Indonesia tetap tumbuh dan tahan terhadap krisis karena pada saat itu UMKM berperan sangat aktif dalam menggulirkan roda ekonomi masyarakat, tantangannya sekarang adalah bagaimana masyarakat UMKM dapat memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang sekarang untuk mendorong perekonomian Indonesia.” ungkap Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam keynote speechnya di Talkshow “Peran Teknologi Informasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat UMKM” di Jakarta, Rabu (20/12).

“Baru tahun ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan menggagas pola baru bagi UMKM yaitu dengan Kredit Ultra Mikro(UMI), untuk melengkapi peran Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit yang dapat diberikan dibawah 10 juta serta kemudahan dalam proses pengajuannya. Diharapkan teknologi informasi dapat mendampingi keberhasilan program ini bagi UMKM” tambah Marwanto.

Dalam Talkshow yang dihadiri oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi Ari Wahyuni, Direktur Utama BP3TI Anang Lathif, Founder UMKM Jagoan Dias Satria, VP of Product Amartha Aria Widyanto, dan Founder Qlapa Benny Fajarai mengupas pemberdayaan mayarakat UMKM melalui pemanfaatan tekonologi informasi diantaranya tentang bagaimana melakukan branding produk melalui website dan portofolio, kolaborasi antar pelaku UMKM, serta memanfaatkan information technology untuk mengembangkan modal UMKM.

“Kami belajar memahami apa sebenarnya masalah yang dihadapi UMKM sekarang, misalnya di Banyuwangi mereka(UMKM) punya kakao dan perkebunan kopi, tapi masalahnya bagaimana mereka meningkatkan value added produk mereka kalau tidak ditunjang dengan branding dan pemasaran keluar daerah yang baik” ungkap Dias Satria. Hal pertama yang dapat segera dilakukan dengan mudah antara lain membangun database produk UMKM serta melakukan kurasi produk supaya barang yang akan dinikmati calon konsumen merupakan produk terbaik yang bisa diberikan oleh UMKM, tambah Dias.

(DK/Foto:TAP)

Tangerang, djpbn.kemenkeu.go.id, - Untuk memberikan edukasi publik mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan kaitannya dengan perwujudan penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, memberikan kuliah umum dihadapan Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, di Kampus Jurangmangu, Tangerang Selatan (12/12) dengan tema “Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga Menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.