Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Dewas BLU) yang terdiri dari unsur Pejabat Kementerian Keuangan perlu melepaskan diri dari terbelenggu secara kaku oleh pola birokrasi. Seperti yang dipaparkan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, BLU merupakan organisasi publik yang (idealnya) minim dari belenggu birokrasi dan campur tangan politik.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Pada kegiatan pelantikan para pejabat eselon III lingkup Kementerian Keuangan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (09/05), sebanyak 129 orang pejabat Ditjen Perbendaharaan turut dilantik.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengatakan bahwa inisiatif pembentukan jurnal ilmiah bermula dari keinginan untuk me-record berbagai kebijakan terkait fiskal, perbendaharaan, dan keuangan negara. “Heavy-nya kalau bisa ke Treasury, karena belum ada lembaga Treasury lain di Indonesia sehingga nantinya tulisan yang ada bisa dijadikan pembelajaran dan referensi dalam pengambilan keputusan pada masa depan,” ungkap Marwanto dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Sinergi dalam Meningkatkan Kualitas Jurnal Ilmiah Direktorat Jenderal Perbendaharaan: Indonesian Treasury Review (ITRev)” di Gedung Jusuf Anwar, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta, Rabu (09/05).

Magelang, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepuasan stakeholders menjadi tujuan kita sebagai pelayan masyarakat yang telah berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik demi kelancaran pencairan setiap rupiah dana APBN bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, peningkatan kinerja setiap individu pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus dilakukan secara terus-menerus. Hal itu mengemuka dalam arahan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono pada kunjungan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang, Jumat (4/5).

Ia mengungkapkan, disiplin dan loyalitas setiap pegawai perlu ditingkatkan supaya pekerjaaan yang diamanahkan dapat selesai tepat waktu dan pelayanan yang diterima stakeholders ketika mencairkan dan mempertanggungjawabkan dana APBN bisa maksimal. Dengan demikian stakeholder merasa puas terhadap pelayanan yang diterima karena proses pencairan dana menjadi lancar.

“Ini adalah bagian dari tugas kita bersama, kita mendapat amanah untuk menyelesaikan tugas mencairkan dana APBN sampai dengan paripurna,” tambahnya.

Selain meningkatkan disiplin dan loyalitas dalam bekerja, Marwanto juga mengingatkan meskipun SPAN dan SAKTI sekarang sangat mendukung kelancaran dan kemudahan dalam melayani stakeholders, setiap pegawai harus tetap berhati-hati dalam menggunakannya sebagai pengelola aplikasi.
“Kalau tidak dilakukan pengecekan setiap hari, bila terdapat selisih atau kesalahan itu akan terbawa dalam masa tertentu dan akan menyulitkan ketika dilakukan audit proses bisnis di dalamnya,” demikian pesan Marwanto kepada seluruh pejabat dan pegawai yang hadir. [DK]

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengungkapkan bahwa saat ini minim sekali literatur mengenai treasury. Ke depannya, rilisan Indonesian Treasury Update bisa dijadikan sebagai ruang untuk memberikan pemahaman mengenai treasury ke masyarakat luas. Marwanto mengapresiasi transformasi ITUp yang dapat menjadi wadah edukasi perbendaharaan.

Seminar Indonesian Treasury Update (ITUp) diselenggarakan di Gedung Jusuf Anwar (Ex. MA), kompleks Kantor Pusat DJPb, Jakarta, pada Senin (30/4). Acara tersebut dibuka oleh Dirjen Perbendaharaan dan dihadiri oleh Direktur, Kasubdit, serta seluruh kontributor atau penulis ITUp.

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Biro Organta Setjen Kementerian Keuangan melaksanakan Uji Petik Beban Kerja dan Norma Waktu Jabatan Fungsional yang tengah dibentuk Ditjen Perbendaharaan (24/04).

“Embrio pembentukan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan telah tercantum sejak 14 tahun yang lalu dalam amanat UU No.1 tentang Perbendaaharaan Negara.” Kata Direkur Sistem Perbendaharaan, R.M. Wiwieng Handayaningsih.

“Pada tahun 2018 ini, seiring dengan berbagai tuntutan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan perbendaharaan, serta sinergi yang dilakukan dengan Kementerian PAN RB, BKN, serta dukungan dari Setjen Kemenkeu, Ditjen Perbendaharaan secara konkrit dan bertahap memastikan jafung di bidang perbendaharaan dapat terbentuk.” Tambahnya

Konsep jafung yang diusung pada uji petik ini, terdapat 4 jafung yang diusulkan yaitu 2 jafung untuk Kementerian/Lembaga (Analis Pengelolaan Keuangan APBN untuk kategori jenjang keahlian dan Pranata Pengelolaan Keuangan APBN untuk kategori jenjang keterampilan) dan jafung pada Kementerian Keuangan c.q. DJPb (Analis Perbendaharaan Negara untuk kategori jenjang keahlian dan Asisten Pembina Pengelola Perbendaharaan untuk kategori jenjang keterampilan). [Febby Johannes Wenji, Kont.DSP]

“Para Kanwil di daerah diharapkan untuk menjalin kerja sama antara kita (Ditjen Perbendaharaan) dengan TVRI,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Ditjen Perbendaharaan di Grand Mercure, Jakarta (18/4). Dalam kesempatan tersebut Marwanto mengingatkan kepada para Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menjalin komunikasi dengan kepala stasiun Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI di daerah masing-masing.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Segenap jajaran unit Ditjen Perbendaharaan baik itu Kanwil maupun KPPN diharapkan betul-betul menjadi tumpuan di daerahnya masing-masing dalam mengawal APBN sekaligus memberikan suatu pemahaman terkait manfaat dari pengelolaan APBN tersebut.

“Kadang-kadang di daerah tidak tahu APBN itu apa. Yang tahu hanya sekedar pencairan, tapi tidak tahu makna dan manfaat dari APBN,” papar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Ditjen Perbendaharaan 2018 di Aula Mezanine, Gedung Djuanda I Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4). Mardiasmo mengatakan bahwa dengan pemahaman Public Finance yang baik maka segenap jajaran Ditjen Perbendaharaan betul-betul bisa menggantikan posisi Menteri Keuangan dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah masing-masing sesuai dengan beragam permasalahannya.