Palu, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dalam kunjungan ke KPPN Palu Senin (08/10), Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengungkapkan rasa prihatin atas bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Kota Palu, Donggala, dan daerah-daerah sekitarnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan keterangan Kepala KPPN Palu Muhtar Salim, pada hari pertama pelayanan darurat dibuka pada hari Rabu (3/10) dengan satu meja pelayanan, telah diterima sebanyak 22 SPM. Per hari Jumat (5/10), sebanyak total 112 SPM telah diterima sejak pelayanan darurat dibuka, dan dengan memanfaatkan koneksi darurat untuk mengakses SPAN, sebanyak 101 SP2D telah diterbitkan. SP2D yang belum diterbitkan adalah SP2D gaji yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya, maupun karena sejumlah SPM masih perlu perbaikan dari persyaratannya. Mulai hari ini, Senin (8/10), 10 hari sejak kejadian gempa, KPPN Palu siap melayani dengan lima meja pelayanan dan fixed line yang telah dipasang untuk mengakses aplikasi dengan koneksi yang lebih stabil.

Mulai Selasa (2/10), Task Force DJPb yang dibentuk melalui SK Dirjen Perbendaharaan, yang berasal dari personel Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal DJPb di sekitar Palu, Sulawesi Tengah, telah bergerak ke Palu untuk memberikan dukungan dan melakukan pengondisian operasional dengan membawa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk membuka layanan darurat pasca-gempa dan tsunami.

Mengingat keterbatasan kondisi operasional layanan di Palu akibat dampak bencana, sejumlah penyesuaian mekanisme penyaluran APBN atau pencairan anggaran yang bersifat sementara dalam jangka pendek akan diatur dalam Surat Edaran yang saat ini sedang disusun dan segera akan dirilis serta diimplementasikan.

Untuk memastikan rentang kendali otoritas, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara serta pemulihan layanan perbendaharaan di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah dan KPPN Palu, terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2018 Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat ditunjuk sebagai Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah.

Mohon doa dan dukungan dari seluruh insan dan mitra perbendaharaan di seluruh tanah air untuk segenap jajaran Treasury Corps baik personel di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulteng maupun Gugus Tugas yang saat ini ditugaskan untuk berjuang mengatasi kondisi pascabencana, mengoperasionalkan secara darurat sampai memulihkan kembali layanan perbendaharaan di Palu.

Tak lain guna turut berkontribusi bagi pulihnya lagi perikehidupan masyarakat dan pembangunan, utamanya rehabilitasi pasca bencana, melalui layanan perbendaharaan dan penyaluran APBN. (PW)

#PrayForPalu
#DJPbKawalAPBN
#TreasuryTetapSemangat

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengungkapkan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperoleh dengan kerja keras dan menghasilkan efek terjaganya kepercayaan dari banyak pihak.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dalam program Indonesia Bicara di TVRI Selasa (25/09) lalu, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono kembali menegaskan korelasi antara Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dengan upaya meningkatkan hasil-hasil pembangunan.   

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Ditjen Perbendaharaan harus meningkatkan komitmen di dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Selain itu, DJPb juga perlu terus menjaga dan membangun tata kelola yang baik serta memperbaiki efisiensi dan simplifikasi peraturan. Pesan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pelantikan para pejabat Kementerian Keuangan di Aula Djuanda, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/09).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Provinsi-provinsi yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya sebanyak minimal lima kali berturut-turut ternyata juga merupakan daerah yang menunjukkan indikator kemajuan pembangunan yang membaik. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/09).         

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - "Pencapaian opini atas laporan keuangan itu bukan tujuan akhir. Keuangan negara, termasuk transfer ke daerah, adalah instrumen untuk mencapai tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas SDM, juga mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan," sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech-nya pada kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/09).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - “Setiap aktivitas dan kegiatan pasti diukur akuntabilitasnya. Di perusahaan juga begitu, apalagi (kalau negara) ini uang rakyat. Dalam konteks pengelolaan APBN, laporan pertanggungjawaban menjadi sangat penting karena dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ini akan bisa dilihat apakah uang yang dikelola oleh pemerintah, yang alokasinya untuk seluruh masyarakat, seluruh rakyat, sudah benar-benar sudah termanfaatkan dengan baik,” tegas Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam program Metro Plus di Metro TV, Selasa (18/09).