Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Pengelolaan keuangan negara yang dilakukan dengan profesional, bersih, transparan dan akuntabel akan mampu memberikan output dan outcome yang optimal, sehingga koordinasi antar pengelola kas negara di berbagai unit kantor pusat maupun vertikal menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

“Kegiatan ini sangat diperlukan guna saling memperoleh manfaat dan mengeratkan jalinan koordinasi pelaksanaan tugas sehari-hari antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyelenggaraan tugas kebendaharaan umum negara, di mana Anda semua merupakan garda terdepan dalam pelaksanaannya,” papar Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Haryana pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) di Jakarta, Rabu (11/4).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, -  BLU sebagai instansi Pemerintah yang memiliki proses bisnis dan fleksibilitas pengelolaan keuangan ala korporasi, kerap menimbulkan dilema bagi para pengelolanya terkait akuntabilitas laporan keuangan. Hal inilah yang menjadi pokok diskusi pada kegiatan Stakeholder Meeting BLU Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU di Gedung Jusuf Anwar, kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharan, Selasa (10/4). 

Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id, - Bersamaan dengan kegiatan Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik Dana Desa 2018 yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Prov. Bali, sejumlah Kepala Desa di daerah Bali juga turut hadir pada acara Bedah Buku Kisah Sukses Dana Desa (KSDD) yang diadakan di Aula GKN I Denpasar pada hari Jumat (23/03).  Selain untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan penyaluran DF DD di TA. 2018, kegiatan Bedah Buku ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan 2018 yang mengangkat Tema “Tingkatkan Literasi Perbendaharaan untuk Menggemakan Pembangunan”.

Tanjung Selor, djpbn.kemenkeu.go.id, - Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan alokasi Belanja Kementerian/Lembaga melalui DIPA 2018 yang berjumlah 204 DIPA, dengan nilai total Rp3,463 triliun. Dana yang harus dikelola dan disalurkan tersebut menjadi tantangan bagi Ditjen Perbendaharaan untuk bekerja lebih baik lagi dengan semangat, dedikasi, dan pelayanan yang harus senantiasa meningkat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, dalam arahannya pada kunjungan kerja di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dan KPPN Tanjung Selor di Kota Tanjung Selor, Kamis (22/03).

Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id - Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan seluruh kantor wilayah dan kantor vertikal Kementerian Keuangan yang ada di daerah memberikan contoh yang baik dalam mengelola anggaran tahun ini.

“Saya ingin berpesan, seluruh kantor wilayah dan kantor vertikal Kementerian Keuangan di sini, jangan pernah berhenti memberikan contoh yang baik dalam mengelola anggaran. Dan jangan pernah berhenti untuk melihat kembali cara kerja kita yang sudah dilakukan,” pesan Sri Mulyani dalam arahannya pada dialog kerja pegawai Kementerian Keuangan Provinsi Maluku di aula Gedung Keuangan Negara di Ambon, Rabu (07/03).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Knowledge Sharing Program (KSP) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea kembali diselenggarakan. KSP 2017/2018 ditandai dengan High Level Dialogue dan Pilot Study yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 19-20 Februari 2018.

KSP 2017/2018 mengusung dua tema. Tema pertama ialah tentang efisiensi dan efektivitas dalam belanja infrastruktur dengan meningkatkan manajemen investasi publik yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Tema kedua adalah peningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran untuk mencapai kualitas dan kredibilitas anggaran, serta efektivitas dan efisiensi melalui peningkatan pengawasan dan evaluasi strategi yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Kinerja pelaksanaan APBN tahun 2017 yang lebih baik daripada tahun sebelumnya menjadi pemicu bagi pelaksanaan anggaran tahun ini, terutama untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah terus melakukan berbagai terobosan dan inovasi yang mengarah ke simplifikasi dan modernisasi supaya program-program pembangunan yang diharapkan cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Pada tahun 2018, kami telah melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga untuk tahun 2017, yang mempunyai kesimpulan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2017 lebih baik dari tahun 2016,” ungkap Marwanto dalam forum Rapat Kerja Nasional Pelaksanaan Anggaran di Jakarta, Rabu (21/02).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kerja sama dalam pelaksanaan anggaran pada tahun ini supaya tercapai akselerasi pertumbuhan yang inklusif.

“Tema kita tahun ini adalah bagaimana kita bisa mengakselerasi pertumbuhan secara lebih inklusif, artinya kualitasnya menjadi lebih baik. Tugas kita sekarang adalah bagaimana semua pihak yang terlibat bekerja sama untuk membuat 2.220,7 triliun APBN dan 847 triliun yang dikelola oleh kita semua (kementerian/lembaga negara) menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik,” pesan Sri Mulyani dalam keynote speech-nya pada Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran 2018 di Jakarta (21/02).