Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,- Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mendapatkan Best Minister in the World Award (Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia) pada World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab. Penghargaan tersebut diserahkan oleh pemimpin Dubai yang juga Perdana Menteri UEA, Shaikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,- Kontrak Kinerja Kemenkeu yang ditandatangani oleh segenap jajaran pegawai Ditjen Perbendaharaan dalam acara Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu 2 s.d. 5 di Gedung Yusuf Anwar Jakarta (26/1) menjadi sebuah agenda penting, sebab setelah dilakukan penandatanganan tersebut maka kinerja organisasi akan dievaluasi dan diukur sepanjang tahun 2018.

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan apresiasi kepada Ditjen Perbendaharaan atas inisiatifnya untuk menumbuhkan minat di bidang literasi. “Saya Senang karena ada Inisiatif yang disebut Literasi dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah yang menularkan pengetahuan dan  pengalaman ke perguruan tinggi dan sekolah-sekolah,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, ketika menyampaikan arahan dalam acara refleksi Hari Bakti Perbendaharaan 2018 di Jakarta (19/1).

Menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan masih sangat perlu untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman APBN kepada masyarakat. Perlunya sebuah komunikasi publik tentang peran APBN kepada masyarakat melalui media agar rakyat pengetahuan terkait APBN meresap ke masyarakat menjadikan Hari Bakti Perbendaharaan 2018 diselenggarakan dengan mengusung tema  “Tingkatkan Literasi Perbendaharaan untuk Menggemakan Pembangunan”.

“Literasi dan membagi pengetahuan dan pemahaman menjadi sangat penting untuk dilakukan. Saya ingin semua jajaran Kementerian Keuangan menjadi duta besar untuk menyampaikan hal itu kepada masyarakat,” tambah Sri Mulyani.

Dalam kurun empat belas tahun usia Ditjen Perbendaharaan terbentuk, moment ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada tanggal 14 Januari 2004 tiap tahun diperingati sebagai Hari Bakti Perbendaharaan. Perayaan Hari Bakti Perbendaharaan ini menjadi momentum bagi jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk melakukan refleksi dan introspeksi atas segala kerja keras dan capaian yang diperoleh, serta melihat hal-hal yang masih harus diraih di masa depan.

 “Semoga ini bisa menjadi pendorong bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, bagi rakyat dan seluruh masyarakat, sebagaimana slogan kami, DJPb mengawal APBN Membangun Negeri,” papar Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono. (DR)

   Medan, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam APBN 2018 program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dianggarkan sebesar Rp2,5 triliun. Saat ini pemerintah melakukan uji coba program pembiayaan UMi di 21 daerah kabupaten se-Indonesia mulai dari Aceh hingga Sorong. “Tahun lalu ada Rp1,5 triliun dan tahun ini Rp2,5 triliun yang diharapkan bisa membantu banyak usaha kecil yang selama ini tidak mendapatkan akses dari perbankan, karena pinjamannya di bawah Rp10 juta,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat bertemu langsung dengan nasabah dari  program pembiayaan UMi di Belawan, Selasa (16/01).

Akses pembiayaan cukup banyak di Belawan, tetapi tantangannya adalah bunga yang sangat tinggi. Hal tersebut justru akan membebani nasabah dalam mengembangkan usaha. "Dari wawancara yang saya lakukan, adanya UMi menjadi salah satu solusi untuk masyarakat yang membutuhkan akses pendanaan. Karena selama ini masyarakat sulit mendapatkan,” ungkap Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan menyalurkan UMi melalui PNM, Pegadaian, dan Bahana Artha Ventura yang tujuannya untuk membantu melalui berbagai kegiatan, baik koperasi maupun langsung kepada masyarakat.

Pembiayaan kredit UMi merupakan program yang diinisiasi oleh Kemenkeu sebagai implementasi dari program Nawacita. Program ini berfokus pada usaha-usaha mikro di lapisan masyarakat bawah yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan. [tap]

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id,- Indikator Kinerja Terpilih (IKT) yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja antara BLU dengan Ditjen Perbendaharaan sebagai unit pembina BLU di Kementerian Keuangan dimaksudkan mampu menjadi pendorong yang efektif bagi kinerja BLU. Melalui capaian kontrak kinerja ini, BLU mempunyai ruang untuk mendapatkan insentif remunerasi di atas 100%. Hal ini sangat efektif memacu kinerja BLU terutama untuk mengatasi kendala pada aspek-aspek krusial pelayanan BLU yang bersangkutan.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, -  Meningkatkan pelayanan kepada stakeholder merupakan tugas yang lebih berat daripada memulainya. Terlebih ketika kita dihadapkan pada situasi batas waktu pencairan akhir tahun anggaran yang membutuhkan energi ekstra untuk menyelesaikan tugas tersebut tanpa kendala. Evaluasi penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara rutin menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Hal itu mengemuka dalam arahan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono pada kunjungan kerja di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (11/01).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, -  “Pemerintah ingin supaya Ibu Bapak sekalian mendapatkan modal kerja yang tidak dengan bunga yang mencekik leher tapi itu bisa membantu dan insya Allah halal, amanah sehingga bisa menjalankan kegiatan ekonomi dan bisa berjalan mendatangkan rezeki untuk keluarga,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Pasar Besar Kota Malang, Kamis (04/01).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, -  “APBN 2017 dan perekonomian Indonesia menunjukkan suatu momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan momentum ini akan kita terus jaga di 2018. Di sisi lain manajemen APBN dan instrumen fiskal kita juga semakin baik, ditunjukkan dengan seluruh pos penerimaan, belanja dan penerimaan semuanya lebih baik dibandingkan dengan dua tahun terakhir sehingga APBN kita lebih sehat, lebih kredibel, dan lebih efektif mendorong dan menopang pembangunan ekonomi Indonesia,” jelas Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBNP 2017 di aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (02/01).