Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengungkapkan bahwa saat ini minim sekali literatur mengenai treasury. Ke depannya, rilisan Indonesian Treasury Update bisa dijadikan sebagai ruang untuk memberikan pemahaman mengenai treasury ke masyarakat luas. Marwanto mengapresiasi transformasi ITUp yang dapat menjadi wadah edukasi perbendaharaan.

Seminar Indonesian Treasury Update (ITUp) diselenggarakan di Gedung Jusuf Anwar (Ex. MA), kompleks Kantor Pusat DJPb, Jakarta, pada Senin (30/4). Acara tersebut dibuka oleh Dirjen Perbendaharaan dan dihadiri oleh Direktur, Kasubdit, serta seluruh kontributor atau penulis ITUp.

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Biro Organta Setjen Kementerian Keuangan melaksanakan Uji Petik Beban Kerja dan Norma Waktu Jabatan Fungsional yang tengah dibentuk Ditjen Perbendaharaan (24/04).

“Embrio pembentukan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan telah tercantum sejak 14 tahun yang lalu dalam amanat UU No.1 tentang Perbendaaharaan Negara.” Kata Direkur Sistem Perbendaharaan, R.M. Wiwieng Handayaningsih.

“Pada tahun 2018 ini, seiring dengan berbagai tuntutan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dan perbendaharaan, serta sinergi yang dilakukan dengan Kementerian PAN RB, BKN, serta dukungan dari Setjen Kemenkeu, Ditjen Perbendaharaan secara konkrit dan bertahap memastikan jafung di bidang perbendaharaan dapat terbentuk.” Tambahnya

Konsep jafung yang diusung pada uji petik ini, terdapat 4 jafung yang diusulkan yaitu 2 jafung untuk Kementerian/Lembaga (Analis Pengelolaan Keuangan APBN untuk kategori jenjang keahlian dan Pranata Pengelolaan Keuangan APBN untuk kategori jenjang keterampilan) dan jafung pada Kementerian Keuangan c.q. DJPb (Analis Perbendaharaan Negara untuk kategori jenjang keahlian dan Asisten Pembina Pengelola Perbendaharaan untuk kategori jenjang keterampilan). [Febby Johannes Wenji, Kont.DSP]

“Para Kanwil di daerah diharapkan untuk menjalin kerja sama antara kita (Ditjen Perbendaharaan) dengan TVRI,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Ditjen Perbendaharaan di Grand Mercure, Jakarta (18/4). Dalam kesempatan tersebut Marwanto mengingatkan kepada para Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menjalin komunikasi dengan kepala stasiun Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI di daerah masing-masing.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Segenap jajaran unit Ditjen Perbendaharaan baik itu Kanwil maupun KPPN diharapkan betul-betul menjadi tumpuan di daerahnya masing-masing dalam mengawal APBN sekaligus memberikan suatu pemahaman terkait manfaat dari pengelolaan APBN tersebut.

“Kadang-kadang di daerah tidak tahu APBN itu apa. Yang tahu hanya sekedar pencairan, tapi tidak tahu makna dan manfaat dari APBN,” papar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Ditjen Perbendaharaan 2018 di Aula Mezanine, Gedung Djuanda I Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4). Mardiasmo mengatakan bahwa dengan pemahaman Public Finance yang baik maka segenap jajaran Ditjen Perbendaharaan betul-betul bisa menggantikan posisi Menteri Keuangan dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah masing-masing sesuai dengan beragam permasalahannya.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Pengelolaan keuangan negara yang dilakukan dengan profesional, bersih, transparan dan akuntabel akan mampu memberikan output dan outcome yang optimal, sehingga koordinasi antar pengelola kas negara di berbagai unit kantor pusat maupun vertikal menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

“Kegiatan ini sangat diperlukan guna saling memperoleh manfaat dan mengeratkan jalinan koordinasi pelaksanaan tugas sehari-hari antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyelenggaraan tugas kebendaharaan umum negara, di mana Anda semua merupakan garda terdepan dalam pelaksanaannya,” papar Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Haryana pada pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) di Jakarta, Rabu (11/4).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, -  BLU sebagai instansi Pemerintah yang memiliki proses bisnis dan fleksibilitas pengelolaan keuangan ala korporasi, kerap menimbulkan dilema bagi para pengelolanya terkait akuntabilitas laporan keuangan. Hal inilah yang menjadi pokok diskusi pada kegiatan Stakeholder Meeting BLU Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU di Gedung Jusuf Anwar, kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharan, Selasa (10/4). 

Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id, - Bersamaan dengan kegiatan Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik Dana Desa 2018 yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Prov. Bali, sejumlah Kepala Desa di daerah Bali juga turut hadir pada acara Bedah Buku Kisah Sukses Dana Desa (KSDD) yang diadakan di Aula GKN I Denpasar pada hari Jumat (23/03).  Selain untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan penyaluran DF DD di TA. 2018, kegiatan Bedah Buku ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan 2018 yang mengangkat Tema “Tingkatkan Literasi Perbendaharaan untuk Menggemakan Pembangunan”.

Tanjung Selor, djpbn.kemenkeu.go.id, - Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan alokasi Belanja Kementerian/Lembaga melalui DIPA 2018 yang berjumlah 204 DIPA, dengan nilai total Rp3,463 triliun. Dana yang harus dikelola dan disalurkan tersebut menjadi tantangan bagi Ditjen Perbendaharaan untuk bekerja lebih baik lagi dengan semangat, dedikasi, dan pelayanan yang harus senantiasa meningkat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, dalam arahannya pada kunjungan kerja di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dan KPPN Tanjung Selor di Kota Tanjung Selor, Kamis (22/03).