Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu masyarakat akan bertanya, setelah WTP, apa? Apa artinya? Masyarakat ingin kesejahteraan dan keadilan makin tercapai atau terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita perlu terus meningkatkan bukan hanya kualitas laporan keuangan tetapi juga perencanaan pelaksanaan anggaran dan pelaporan dari segi akuntansi. Itu juga harus tidak membebani dengan berbagai macam ketentuan dan persyaratan birokrasi yang pada akhirnya menambah beban," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keynote speech yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (14/09).

Belitung, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertambahnya tanggung jawab yang harus dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb) terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa maupun kebijakan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2017 yang batas waktunya sudah mulai ditetapkan pada bulan September 2017 mengharuskan seluruh jajaran DJPb untuk lebih siap dalam menjaga komptabilitas terkait dinamika tugas dan fungsi organisasi.

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - “HAI-DJPb, selamat pagi, dengan Rara, ada yang bisa dibantu?” sapaan dari agent HAI-DJPb menyambut panggilan telepon dari Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Percakapan berlanjut dengan permintaan informasi seputar Panduan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yang kemudian dijawab dengan baik oleh agent. Panggilan tersebut sekaligus menandai peluncuran call center HAI-DJPBN 14090 dalam rangkaian acara pembukaan Treasury Festival 2017, Selasa (05/09) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Memperbaiki time lag penyediaan data dalam laporan keuangan pemerintah bagi pemangku kepentingan dan memutakhirkan proses penyusunan laporan yang masih manual menjadi motivasi Kementerian Keuangan RI khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk membangun aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI).

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - “Pada institusi yang sudah mature, yang penting bukanlah “Akan menjadi seperti apa” atau “Akan melakukan apa”. Kalau kelasnya Kemenkeu yang sudah reform dari awal, maka fokusnya adalah “Stakeholders melihatnya seperti apa” dan “Apa yang membekas atau dikenang oleh stakeholders",” sebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat menyampaikan keynote speech pada pembukaan Treasury Festival 2017, Selasa (05/09). Menurut Mardiasmo, pihak luarlah yang akan memberikan penilaian atas keberhasilan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) pada Kementerian Keuangan.

Natuna,djpbn.kemenkeu.go.id - Pembinaan, pengawasan, penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Natuna mendapat perhatian pada monev yang dilaksanakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau bersama Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Kepri, Kejaksaan Tinggi dan Polda Provinsi Kepulauan Riau. Berita lengkapnya dapat dilihat <di sini>

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Sebagai bentuk pengejawantahan dari program Perbendaharaan Go Green yang telah dicanangkan sejak Maret 2017, Direktorat Sistem Investasi (SMI) Ditjen Perbendaharaan turut ambil bagian melalui sejumlah kegiatan. Bukan hanya di Jakarta, Direktorat SMI juga melaksanakan kegiatan penghijauan di Palopo.