"Rapat ini telah menghasilkan beberapa hal yang menunjukkan komitmen yang kuat dari Ditjen Perbendaharaaan untuk terus-menerus memperbaiki kinerjanya, meningkatkan inovasi dan kapasitas untuk terus-menerus memperbaiki pelayanan kepada seluruh stakeholders. Saya berterima kasih untuk hal ini," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Ditjen Perbendaharaan di Aula Mezzanine Kompleks Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/11).

"Ditjen Perbendaharaan yang memiliki kantor vertikal yang banyak tersebar di seluruh Indonesia diharapkan terus melakukan continuous improvement. Di antaranya melalui empat pilar utama yaitu sumber daya manusia, organisasi, teknologi dan informasi, serta regulasi,” sebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta (01/11).

Jakarta, djpbn. kemenkeu.go.id,- Alokasi APBN dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan terutama pada sisi belanja. Pada tahun anggaran 2018, alokasi belanja ditetapkan menjadi Rp2.204 Triliun setelah pada tahun 2017 ini dialokasikan belanja sebesar 2.080 Triliun. Di dalam alokasi tersebut, terdapat dana infrastruktur yang memiliki peran besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator dalam tercapainya pengelolaan APBN yang baik adalah dengan berhasil diraihnya opini WTP pada LKPP 2016.

“Tidak semua dana desa bermasalah seperti yang diberitakan belakangan ini, banyak juga dana desa yang berhasil dikelola dengan baik dan tepat sasaran,” tegas Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Batu Gajah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk menyaksikan secara langsung success story pengelolaan dana desa (9/10).

Program ‘Perbendaharaan Go Green’ tahun 2017 berlanjut dengan kegiatan penghijauan ‘Satu Pegawai Satu Pohon’ di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dengan penanaman seribu bibit pohon bakau (mangrove) di area kritis pesisir Pantai Marunda, Jakarta Utara (07/10).

Pemerintah terus mendampingi, mengawal sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan proyek-proyek besar nasional terutama yang berlokasi di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan terisolir.

Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id, - Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sektor perekonomian desa yang disertai transparansi kepada masyarakat menjadi hal menarik yang ditemui dalam kunjungan Dirjen Perbendaharaan untuk meninjau pengelolaan dana desa pada beberapa desa di Provinsi Gorontalo tersebut.

Berau,djpbn.kemenkeu.go.id- Dalam rangka koordinasi untuk menyikapi kondisi terkini pelaksanaan tugas dan fungsi DJPb khususnya pada kantor wilayah DJPb se-Kalimantan, dilaksanakan Rapat Koordinasi Regional (Rakoreg) Kalimantan (15/09).