Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Pada kegiatan pelantikan para pejabat eselon III lingkup Kementerian Keuangan di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/07), sebanyak 98 orang pejabat Ditjen Perbendaharaan turut dilantik. Dalam arahannya pada rangkaian acara pelantikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan adalah institusi yang mengelola keuangan negara sesuai amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2016 di Jakarta Selasa (18/07),

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Ditjen Perbendaharaan (DJPBN) dan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan pada tanggal 17 s.d 27 Juli 2017 mengadakan kegiatan bersama yang berupa internship dan secondment yang diikuti oleh sejumlah pejabat dan pegawai DJPK. Sinergi ini merupakan perwujudan nyata dari salah satu Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang tidak hanya berhenti sebagai sebuah slogan, tetapi diwujudkan melalui kerja sama baik internal Kemenkeu maupun dengan stakeholders terkait.

Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertukar pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi dan sosial, Indonesia berkerjasama dengan Korea menghelat kegiatan Final Reporting Workshop Knowledge Sharing Program (KSP) 2016/2017 (26/05).

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- Mulai tanggal 15 Juni 2017, Satuan Kerja Kementerian/Lembaga sudah dapat melakukan pengajuan permintaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Pensiun ke-13 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id. - Dihadiri oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan, Pejabat Kementerian Keuangan yang menjadi Dewan Pengawas  Badan Layanan Umum (BLU), kegiatan Pengarahan Menteri Keuangan kepada Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLU lingkup Kementerian Keuangan menjadi forum diskusi yang bertujuan peningkatan peran Kementerian Keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja BLU(05/06).

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 merupakan salah satu indikator transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang baik. Namun, penilaian oleh BPK ini belum tentu mencerminkan bahwa pengelolaannya sudah seratus persen bebas dari korupsi.