Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Memperbaiki time lag penyediaan data dalam laporan keuangan pemerintah bagi pemangku kepentingan dan memutakhirkan proses penyusunan laporan yang masih manual menjadi motivasi Kementerian Keuangan RI khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk membangun aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI).

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - “Pada institusi yang sudah mature, yang penting bukanlah “Akan menjadi seperti apa” atau “Akan melakukan apa”. Kalau kelasnya Kemenkeu yang sudah reform dari awal, maka fokusnya adalah “Stakeholders melihatnya seperti apa” dan “Apa yang membekas atau dikenang oleh stakeholders",” sebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat menyampaikan keynote speech pada pembukaan Treasury Festival 2017, Selasa (05/09). Menurut Mardiasmo, pihak luarlah yang akan memberikan penilaian atas keberhasilan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) pada Kementerian Keuangan.

Natuna,djpbn.kemenkeu.go.id - Pembinaan, pengawasan, penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Natuna mendapat perhatian pada monev yang dilaksanakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau bersama Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Kepri, Kejaksaan Tinggi dan Polda Provinsi Kepulauan Riau. Berita lengkapnya dapat dilihat <di sini>

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Sebagai bentuk pengejawantahan dari program Perbendaharaan Go Green yang telah dicanangkan sejak Maret 2017, Direktorat Sistem Investasi (SMI) Ditjen Perbendaharaan turut ambil bagian melalui sejumlah kegiatan. Bukan hanya di Jakarta, Direktorat SMI juga melaksanakan kegiatan penghijauan di Palopo.

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Pemerintah berkomitmen untuk terus hadir di tengah rakyat, menjangkau dan memberdayakan masyarakat sampai ke lapisan bawah dengan berbagai skema penguatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, termasuk usaha kecil dan mikro. Pesan ini tertangkap jelas dari sejumlah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Desa Pasir Angin, Megamendung, Kabupaten Bogor sepanjang acara Sinergi Pemerintah dalam Mengangkat ekonomi Rakyat Melalui Inklusi Keuangan, Senin (14/08).

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel menandatangani kontrak kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) yang diwakili oleh Sean O’Grady, Lead Adviser AIPEG.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, KPPN harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar penyaluran untuk tahap-tahap selanjutnya berjalan lancar,” pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat kunjungan kerja ke KPPN Purwokerto (02/08).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Dengan diraihnya opini WTP dari BPK untuk LKPP Tahun 2016, tugas Ditjen Perbendaharaan saat ini adalah menjaga kualitas LKPP Tahun 2017,” pesan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat melaksanakan kunjungan kerja di KPPN Cilacap (02/08).