Jakarta, perbendaharaan.go.id - Seluruh belanja negara baik yang bersumber dari APBN atau APBD harus dikomunikasikan kepada publik secara transparan dan akuntabel. Implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih relevan, andal, untuk pengukuran kinerja pemerintah.&ldquoMembangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya menuntut adanya keterbukaan informasi publik&rdquo kata Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo. Kick off implemetasi akuntansi pemerintah berbasis akrual ditandai dengan sign in Wakil Menteri Keuangan RI pada aplikasi SAIBA(04/03).
Mempersiapkan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah dilakukan beberapa hal, berupa penyesuaian regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pembangunan sistem aplikasi, peningkatan kapasitas SDM.
Peran sumber daya manusia dalam penyusunan Laporan Keuangan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi akrual. Memacu implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual ditunjuk Duta Akrual pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. &ldquoDuta Akrual diharapkan mampu membangun kesadaran dan menjadi &ldquoProblem Solver&rdquo agar implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual berjalan dengan baik&rdquo pesan Wakil Menteri Keuangan RI.Dengan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, perbaikan kualitas, tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang pada akhirnya akan menghasilkan Laporan Keuangan dengan opini audit terbaik.
Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan