Jakarta, perbendaharaan.go.id - meningkatan kesiapan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam penyusunan laporan Stastik Keuangan Pemerintah tingkat wilayah diselengarakan knowledge sharing dalam bentuk lokakarya (11/11) yang menghadirkan narasumber dari GFS Expert dari Government Partnership Fund (GPF) dan Bank Indonesia. &ldquoLokakarya ini untuk memperkenalkan konsep dan praktik penerapan statistik keuangan pemerintah di Indonesia &rdquo kata Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yuniar Yanuar Rasyid pada pidato laporan kegiatan lokakarya..

krisis ekonomi yang terjadi di akhir dekade 1990 - 2000, yang telah menjadi salah satu pemicu bergulirnya reformasi keuangan negara di bidang penganggaran sampai pelaporan keuangan. Reformasi penganggaran dimulai sejak tahun 2001, dengan adanya perubahan prinsip, format dan struktur APBN. Format dan struktur APBN berubah dari T-Account menjadi I-Account (bentuk staffel). Dengan perubahan tersebut, informasi keuangan pemerintah yang disajikan dalam APBN dapat lebih mencerminkan makna ekonomi, di samping mempermudah analisis ekonomi kebijakan fiskal serta pengaruhnyaterhadap sektor-sektor perekonomian lainnya.

Salah satu acuan yang digunakan dalam perubahan struktur dan format APBN tersebut adalah Statistik Keuangan Pemerintah, yang pada saat itu diatur dengan Government Finance Statistics (GFS) Manual Tahun 1986. GFS Manual Tahun 1986 tersebut kemudian digantikan dengan GFS Manual Tahun 2001, yang kebetulan diterbitkan bersamaan dengan bergulirnya reformasi bidang penganggaran di Indonesia.

Reformasi di bidang pelaporan keuangan mempunyai fokus mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dimulai dari diterbitkannya PP No. 24 Tahun 2005 yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual, sampai akhirnya Pemerintah menerbitkan PP No 71 Tahun 2010 yang dalam lampiran I mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. &ldquoPenerapan akuntansi berbasis akrual juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif &ldquo kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, Perbendaharaan.go.id - Bertepatan dengan peringatan Satu Dekade perjalanan Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola perbendaharaan negara dilaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)(12/11). Selama 10 tahun mendedikasikan pengabdiannya, Ditjen Perbendaharaan berhasil menjaga keuangan negara melalui sistem penyaluran APBN yang profesional, modern, transparan, efektif dan efisien serta penatausahaan penerimaan APBN yang akuntabel dan optimal.

Fungsi kebendaharaan negara telah hadir di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda yang dipayungi oleh Indische Comptabiliteitswet (ICW) tahun 1925. Namun demikian, secara legal formal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan terbentuk pada tahun 2004 melalui Keppres Nomor 37 Tahun 2004 tentang Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan. &ldquoPembentukan Ditjen Perbendaharaan merupakan konsekuensi dari paradigma baru mengenai kejelasan pembagian kewenangan dan mekanisme check and balance dalam pengelolaan keuangan negara&rdquo Kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam pidato laporan pembukaan Rapimnas.

Pada rapimnas ini hadir untuk pertama kalinya Menteri Keuangan Kabinet Kerja Bambang P.S Brodjonegoro. &ldquoPemerintahan Jokowi-JK merumuskan Sembilan Agenda Prioritas di bidang politik, ekonomi dan budaya yang disebut dengan Nawa Cita &ldquo kata Menteri Keuangan saat menyampaikan program kerja pemerintahan baru.

Terkait bidang ekonomi, agenda prioritas tersebut antara lain dimulainya desentralisasi asimetris untuk memperKuat ekonomi daerah terpencil dan kawasan perbatasan, pembangunan Sumber Daya Manusia melalui program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera. Peningkatan produktivitas rakyat dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara global melalui pembangunan infrastruktur jalan, jaringan irigasi, modernisasi pasar tradisional, pelabuhan, bandara dan kawasan industri baru di koridor luar Jawa, penggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan keuangan.

Dilaksanakan dalam Rapimnas tersebut sebuah Seminar Pengelolaan Keuangan Negara dengan topik &ldquoRefleksi Reformasi Keuangan Negara 1 Dekade Ditjen Perbendaharaan&rdquo yang disampaikan oleh Drs. Siswo Sujanto, DEA. selaku Pakar Hukum Keuangan Negara dan akademisi/penelilti pada Paramadina Public Policy Institute (PPPI).

Selama satu dekade Ditjen Perbendaharaan telah menjadi pengelola perbendaharaan yang profesional, transparan dan akuntabel. Organisasi Ditjen Perbendaharaan masih harus banyak belajar untuk menghadapi berbagai macam tantangan baru dan kendala serta permasalahan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan perbendaharaan. &ldquoDitjen Perbendaharaan tidak boleh berpuas diri dengan capaian kinerja yang gemilang dalam usia 10 tahun ini&rdquo Pesan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono.

Oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Tanggal 30 Oktober 1946 Pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kalinya mengedarkan Oeang Republik Indonesia (ORI) dan menyatakan uang NICA dan uang Javache Bank sudah tidak berlaku lagi. ORI menjadi kebanggaan dari seluruh rakyat bangsa Indonesia, menjadi lambang kedaulatan bangsa Indonesia dan wujud kepercayaan diri bangsa Indonesia. Semangat perjuangan diawal kemerdekaan itu mengilhami prestasi gemilang disaat ini untuk mewujudkan kemajuan dalam pengelolaan keuangan negara.

Setelah menempuh pembahasan yang alot dari tahun 2006 sampai tahun 2011, Undang-undang mata uang NKRI akhirnya diterbitkan. Mata uang NKRI mempertegas Rupiah telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Bertepatan dengan terbentuknya pemerintahan baru, hari uang tahun 2014 mengambil tema &ldquodengan semangat baru, kita selaraskan gerak kerja kemenkeu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan&rdquo . &ldquoBersama dengan elemen pemerintahan lainya , kementerian keuangan akan berkoordinasi dalam keselarasan gerak langkah menuju kesejahteraan rakyat yang berkeadilan&rdquo kata Menteri Keuangan Bambang P.S. Brojonegoro dalam pidatonya.

Sesaat lagi Asean Economic Community (AEC) 2015, negara Indonesia harus memiliki setrategi jitu untuk meningkatkan daya saing nasional. Pada tahun 2015, apabila AEC tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN.

Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan menyematkan tanda jasa Satyalencana Karya Satya 30, 20 dan 10 tahun mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menjadi salah satu penerima tanda jasa Satyalencana Karya Satya 30 tahun. Beberpa kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan mendapatkan penghargaan. KPPN Amlapura mendapatkan penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPPN Yogyakarta dan KPPN Balikpapan mendapatkan peringkat dua dan tiga KPPc. Menteri Keuangan juga memberikan penghargaan kepada kantor-kantor yang termasuk dalam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2014. KPPN Semarang II dan KPPN Bangko merupakan penyandang gelar Wilayah Bebas dari Korupsi dari 12 unit kerja yang mendapatkannya.

Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan

Jakarta, Perbendaharaan.go.id - Perkembangan kinerja layanan dan keuangan Badan Layanan Umum yang semakin meningkat perlu didukung dengan fasilitas teknologi informasi untuk mendorong BLU menjadi lebih transparan, akuntabel, dan modern. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK BLU) tertantang untuk mengembangkan suatu sistem yang terintegrasi. Sistem tersebut adalan BLU Integrated Online System atau BIOS. Pembangunan BIOS dilakukan melalui sinergi antara Direktorat Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum, Direktorat Sistem Perbendaharaan, dan Pusintek Kemenkeu.

BIOS merupakan aplikasi sistem informasi terintegrasi berbasis web yang berisi beberapa modul antara lain modul profil, modul laporan keuangan, modul laporan pembinaan dan pengawasan, modul tarif, modul remunerasi, dan modul penilaian kinerja/key performance indicator. Sebagai tahap awal, modul profil sudah selesai dikembangkan dan secara resmi diluncurkan. Modul profil sendiri berisi informasi umum, informasi khusus, data pegawai, data keuangan, data layanan, monitoring pembinaan, dan monitoring pencapaian KPI dari masing-masing BLU.

Output dari BIOS dimanfaatkan oleh para stakeholders BLU diantaranya Kementerian Keuangan terutama Direktorat PPK BLU dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, kementerian teknis, dan pihak internal BLU sendiri. Informasi BIOS digunakan sebagai dashboard kinerja layanan dan keuangan sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.

Memanfaatkan momentum hari Sumpah Pemuda, maka pada hari Selasa dan Rabu tanggal 28 dan 29 Oktober 2014 dilakukan launching dan edukasi/bimbingan teknis perdana aplikasi BIOS kepada 140 BLU dari seluruh nusantara di gedung Treasury Learning Center, Jalan K.H. Wahid Hasyim Jakarta Pusat. Mengingat kapasitas gedung dan jumlah jaringan komputer yang terbatas maka peserta dibagi dalam dua hari pelaksanaan dengan peserta 70 BLU per hari. Semua peserta yang hadir sangat antusias terlihat dari setiap BLU mengirimkan dua orang pegawainya dan mengikuti keseluruhan acara dari pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 16.15 di sore hari.

&ldquoKita perbaiki cara kita men-submit informasi. Ini adalah salah satu cara kita untuk bisa menjual apa yang sudah Bapak/Ibu semua kerjakan di BLU kepada semua stakeholders,&rdquo kata Djoko Hendratto, Direkur PPK BLU di hadapan peserta dalam arahan pembukaan bimtek.

Setelah pembukaan, acara diawali dengan pre test untuk menguji pemahaman peserta mengenai pengelolaan keuangan BLU secara umum, dilanjutkan dengan pemaparan overview BLU oleh para kasubdit dari Direktorat PPK BLU antara lain M. Syaibani, Muhammad Rusna, Muhammad Yusuf, dan Bayu A.P. Setelah sesi overview BLU, acara dilanjutkan dengan overview BIOS dan post test untuk mengetahui pemahaman peserta atas materi yang sudah diberikan. Sesi setelah istirahat siang didedikasikan khusus untuk praktek input data ke aplikasi BIOS menggunakan data yang sudah dibawa oleh masing-masing peserta sehingga diharapkan setelah mengikuti bimtek ini, setiap BLU sudah dapat mengisi data secara online.

&ldquoMelalui sistem informasi yang sedang kita bangun ini, BLU diajak untuk dikelola layaknya sebuah bisnis dengan tetap mengutamakan pelayanan yang terbaik,&rdquo pesan Direktur PPK BLU menyudahi arahan.

Oleh : Kontributor Direktorat PPK BLU