Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan M. Chatib Basri melantik tiga belas orang pejabat eselon II di lingkungan Menteri Keuangan, Selasa (12/8), di Aula Juanda, Kementerian Keuangan. Lima diantara pejabat yang dilantik merupakan pejabat eselon II di lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Pejabat eselon II Ditjen Perbendaharaan yang baru saja dilantik yaitu Rinardi, S.E., M.Sc. sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Drs. Sahat M.T. Panggabean, M.M. sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Dra. Niken Pudyastuti, M.M. sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Supendi, S.E. sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, dan Dra. Marni Misnur, M.M. sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan mengajak seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan untuk tetap fokus menyelesaikan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya, meskipun masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II tinggal beberapa bulan lagi. Selanjutnya, Chatib Basri menghimbau seluruh jajarannya untuk mendukung sepenuhnya program kerja yang akan disusun oleh pemerintahan selanjutnya.

&ldquoWalau suasana di luar pembahasan menunggu pemerintahan baru, tapi pekerjaan yang kita hadapi masih sangat banyak. Kita masih tetap dalam kondisi pasar yang harus tetap dikontrol dan dijaga. Fluktuasi keuangan masih terjadi,&rdquo ujarnya.[NHST,TAP,SW]

Berikut adalah daftar Pejabat Eselon II Ditjen Perbendaharaan yang Dilantik

Makassar, perbendaharaan.go.id - Beberapa KPPN telah mendapatkan berbagai penghargaan atas pelayanannya kepada publik seperti : Piala Citra Pelayanan Prima (CPP), penghargaan Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) terbaik di Kementerian Keuangan, Survei Kepuasan Pelanggan dan lain-lain. Namun, Berbagai apresiasi atas pelayanan terbaik tersebut bukan merupakan standar yang menjadi acuan penilaian mutu pelayanan oleh masyarakat luas. Setifikasi ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu telah menjadi salah satu indikator pemenuhan kinerja terbaik atas pelayanan kepada stakeholder. &ldquokita telah mempunyai mutu pelayanan yang sangat baik, tentunya mudah untuk mendapatkan sertifikat ISO&rdquo kata Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono pada kesempatan rapat dengan para Direktur.

Sertifikasi ISO 9001:2008 pada tahun 2014 dilaksanakan pada empat KPPN yaitu : KPPN Makassar II, KPPN Malang, KPPN Wates dan KPPN Semarang II. &ldquountuk selanjutnya mungkin semua KPPN akan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008&rdquo kata Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (OTL) Setditjen Perbendaharaan Syafriadi.

Di Makassar, sebagai langkah awal pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2008 semua pegawai KPPN Makassar II menandatangani piagam Komitmen Bersama dengan disaksikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan Alfiker Siringoringo, Kabbag OTL Setditjen Perbendaharaan Syafriadi dan beberapa konsultan dari Lembaga Surveyor Indonesia.

Time frame yang sangat ketat harus dilaksanakan oleh kantor tersebut mengingat beberapa hal perlu dibenahi sebelum penilaian ISO yang akan dilaksanakan di bulan Oktober 2014. &ldquokami telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu dirapikan, seperti sebelumnya kami telah melakukan observasi di KPPN Semarang II&rdquo ungkap Luthfi salah seorang konsultan dari Surveyor Indonesia.

Saat ini sebagian besar KPPN telah menjalankan SOP KPPN Percontohan dan beberapa KPPN melaksanakan SOP Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara(SPAN). Kantor pusat Ditjen Perbendaharaan telah menerbitkan beberapa regulasi yang secara menyeluruh memberikan panduan pada setiap bentuk pelayanan di KPPN. Hal itu memudahkan proses konversi dokumen ke dalam format yang menjadi standar ISO 9001:2008. Pada waktu yang relatif bersamaan, secara simultan empat KPPN yang sedang melaksanakan proses sertifikasi ISO 9001:2008 tersebut tengah mempersiapkan SDM untuk menjadi Auditor Internal Mutu yang menjadi sarat utama ISO [tap].

Oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Enhancing Balanced Scorecard-Based Performance Management System Implementation in MOF Workshops di Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id, - Pada bulan April sampai dengan Juni 2014, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan rangkaian kegiatan &ldquoEnhancing Balanced Scorecard-Based Performance Management System Implementation in MOF Workshops&rdquo yang difasilitasi Palladium Group, perusahaan jasa konsultansi internasional dalam bidang eksekusi strategi organisasi yang didirikan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton. Sebagai bagian akhir dari rangkaian workshop tersebut, diselenggarakan tahapan Strategy Cascading Refresh Training untuk seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan secara berseri, dengan tema training yaitu &ldquoEnhancing the Strategy Management System Towards Obtaining Breakthrough Performance&rdquo.

Strategy Cascading Refresh Training pada Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2014 di Hotel Borobudur, Jakarta. Training tersebut diikuti oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, para pejabat eselon II lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Bagian lingkup Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, serta para pejabat eselon III dan IV pengelola kinerja organisasi unit eselon II lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Training dimoderatori oleh Kepala Bidang Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Supendi. Selanjutnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, membuka training tersebut sekaligus memberikan sambutan dan arahan. Dalam sambutannya, Marwanto menyampaikan bahwa acara ini penting sebagai sarana menggali dan meng-improve konteks reformasi birokrasi yang sudah dilakukan Kementerian Keuangan sejak tahun 2006. Marwanto menegaskan bahwa Kementerian Keuangan perlu melihat kembali apakah diperlukan perubahan-perubahan dari milestone yang telah dicapai dalam 8 tahun perjalanan reformasi birokrasi, termasuk efektivitas penerapan balanced scorecard, karena dari hari ke hari kita pasti akan menghadapi perubahan yang tidak akan pernah berhenti dan selalu dinamis sesuai perubahan value yang ada di masyarakat.

Marwanto melanjutkan, bahwa dalam konteks reformasi birokrasi, dari evaluasi penilaian kinerja, survei kepuasan pelanggan, survei Strategy Focused Organization dan penilaian lainnya, Ditjen Perbendaharaan selalu berada di ranking atas. &ldquoNamun jangan pernah puas, karena yang lain juga bergerak lebih baik lagi. Dan jika kita bergerak lebih lambat, maka kita akan tersalip,&rdquo demikian Marwanto berpesan. Marwanto menutup sambutannya dengan memberi arahan agar para peserta training dapat mengimplementasikan materi yang diperoleh saat training melalui upaya-upaya yang bisa dilakukan di kantor masing-masing.

Setelah sambutan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, fasilitator dari Palladium Group, Mario Montino, memberikan materi yang kontennya terdiri dari tren manajemen strategi dan mispersepsi, strategy cascading and alignment, pemantauan dan pembelajaran strategi, serta peranan Office of Strategy Management (OSM) dan Manajer Kinerja. Selain itu, dilaksanakan diskusi dan pemaparan hasil penilaian implementasi Strategy Focused Organization (SFO) pada Kementerian Keuangan dari Palladium Group.

Mario menjelaskan langkah-langkah pembuatan strategi bagi organisasi pemerintahan, yang didalamnya mencakup penyusunan scenario planning dan identifikasi risiko strategis sebagai langkah awal untuk membuat strategi. Dalam materi rapat pembahasan strategi, Mario menegaskan bahwa rapat untuk memantau kinerja dan strategi harus berfokus pada &lsquobig picture&rsquo, 90% berfokus pada skenario ke depan, menggunakan analisis data dan grafik, dan merupakan forum pengambilan keputusan final oleh pimpinan, bukan hanya membahas &lsquokulit luar&rsquo-nya saja.

Sedangkan pada materi mengenai OSM, Mario menjelaskan bahwa OSM diperlukan untuk memastikan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization terimplementasi secara efektif di Kementerian Keuangan. Pada sesi studi kasus, Mario memberikan contoh beberapa organisasi publik yang menjadi klien Palladium, antara lain Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Korean Customs Service. Studi kasus pada FBI, agenda perubahan strategis yang dilakukan memberikan sebuah artikulasi yang lebih terfokus dan spesifik dari masa transisi yang dibutuhkan untuk meraih visi yang diimpikan. Sebagai contoh, di masa lalu FBI bersifat domestik dan taktikal, digerakkan oleh kasus demi kasus, melakukan evaluasi secara kuantitatif (case-based), dengan proses komunikasi yang tidak efektif dan operasional bersifat silos. Dengan dibantu Palladium Group, FBI memiliki agenda perubahan strategis seperti bersifat global dan strategis, didorong oleh potensi ancaman, melakukan evaluasi secara kualitiatif (threat-based) , dengan proses komunikasi yang efektif, relevan, tidak menyita banyak waktu dan pendekatan tim secara terpadu. Sedangkan hasil yang telah dicapai Korean Customs Service antara lain penagihan pendapatan bea cukai melonjak 60%, nilai temuan produk yang dijual online secara ilegal meningkat 280%, dan temuan narkoba meningkat 122% hanya dalam kurun waktu 3 tahun.

Di akhir acara, ditayangkan video inspiratif tentang Team Hoyt yang mengisahkan strategi seorang ayah yang berusaha mewujudkan cita-cita anaknya yang mengalami cerebral palsy untuk mengikuti kompetisi Ironman Triathlons. Tayangan tersebut menginspirasi kita semua, insan Kementerian Keuangan, sebagai putra/putri terbaik Indonesia, agar senantiasa memberanikan diri untuk berbuat hal yang berbeda bagi bangsa ini, untuk menuju Indonesia yang lebih baik.

(Kontributor: Subbagian EHPK, Bagian OTL Sekretariat Ditjen Perbendaharaan)

Liputan Bimtek Pemeliharaan Jaringan dan Komputer Tahun Anggaran 2014
Bandung Perbendaharaan.go.id - Direktur Sistem Perbendaharaan, R. M. Wiwieng Handayaningsih membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemeliharaan Jaringan dan Komputer Tahun Anggaran 2014, Senin (2/6), di Bandung. Kasubdit Pengelolaan Basis Data dan Dukungan Teknologi Informasi, Suharman menyampaikan tujuan dari pelaksanaan bimtek tersebut adalah peningkatan keahlian bagi para peserta dalam menangani permasalahan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di kantor masing-masing.

Bimtek tersebut dilaksanakan selama lima hari, pada tanggal 2 s.d. 6 Juni 2014, di Hotel Grand Aquila Bandung. Kegiatan ini diikuti sebanyak 215 peserta yang merupakan supervisor/tenaga teknis perwakilan dari 33 Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan 182 KPPN.

Dalam sambutannya, Wiwieng menyampaikan bahwa teknologi informasi dan komuniskasi saat ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seluruh tata kerja Ditjen Perbendaharaan. Ia menambahkan bahwa teknologi informasi dan komuniskasi adalah partner atau mitra dan tidak lagi hanya sebagai tools dalam modernisasi pengelolaan keuangan negara.

Oleh karenanya, Wiwieng menyatakan bahwa investasi dibidang TIK tidak bisa ditawar-tawar lagi, khususnya investasi untuk SDM. &ldquoSDM memegang peranan penting dalam mendukung pengelolaan TIK yang baik, &ldquoThe Man Behind The Gun&rdquo.

Bimtek Pemeliharaan Jaringan dan Komputer Tahun Anggaran 2014 merupakan kesinambungan dari Bimtek Pemeliharaan Jaringan dan Komputer sebelumnya. Namun demikian, mulai Tahun 2014, SPAN telah diimplementasikan pada beberapa KPPN secara bertahap. Hal tersebut tentunya membutuhkan penanganan TIK yang mumpuni agar operasional SPAN dapat berjalan lancar. Selain itu, sejalan dengan kebijakan integrasi TIK di Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendahharaan sejak tahun 2012 telah mengintegrasikan pengelolaan internet dan data center ke Unit TIK Pusat di Setjen Kementerian Keuangan cq.Pusintek. Untuk jasa layanan intranet Ditjen Perbendaharaan telah diintegrasikan ke Pusintek mulai tahun 2014 termasuk pembiayaannya.

Oleh : Kontributor Direktorat Sistem Perbendaharaan
Penyunting : Novri &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Focus Group Discussion Barang dan Jasa Lingkup Ditjen Perbendaharaan di Jakarta.
Jakarta, Perbendaharaan.go.id,- Untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi teknis terhadap peraturan dan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta untuk meningkatkan kualitas, dan akuntabilitas di bidang pelaksanaan pengadan barang/jasa, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengumpulkan para Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan dalam sebuah acara Focus Group Discussion Barang/Jasa di Jakarta pada hari Rabu sd Jumat (11-13/06).

Hadir dalam acara FGD tersebut adalah para kepala bagian lingkup Setditjen Perbendaharaan, Auditor Madya Itjen Kementerian Keuangan, Supardjo.

Dalam pembukaan acara, Kepala Bagian Umum Setditjen Perbendaharaan, Heru Pudyo Nugroho, selaku ketua panitia, melaporkan beberapa materi yang akan di sampaikan selama FGD Barang/Jasa antara lain: pertama, current issue pengadaan barang/jasa pemerintah, kedua tata cara penyusunan HPS dan pembuatan kontrak untuk pekerjaan jasa konstruksi, ketiga, identifikasi dan mitigasi risiko dalam pengadan barang/jasa, keempat, standar prosedur pembangunan gedung dan bangunan negara, kelima, teknis pengendalian pelaksanaan pekerjaan konstruksi serta keenam, monev RUP lingkup Ditjen Perbendaharaan. Sedangkan untuk pendalaman materi dan masukan-masukan yang mungkin ada dari peserta diagendakan pada kegiatan diskusi kelompok dengan topik-topik strategis dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Dikesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, dalam pengarahannya yang sekaligus membuka secara resmi acara FGD Barang/Jasa, menjelaskan dan berharap bahwa paket pekerjaan pengadaan yang harus ditangani oleh PPK di lingkungan Ditjen Perbendaharaan sebanyak 1.683 paket, dengan total pagu sebesar Rp284,57 milyar, dapat dilaksanakan sesuai denga ketentuan dan prosedur yang berlaku.

&ldquoSecara kuantitas, volume transaksi tahun ini mengalami sedikit penurunan daripada tahun 2013, namun demikian kami berharap dari sisi kualitas pengadaan diharapkan akan mengalami peningkatan.&rdquo Harap Haryana.

Haryana menyadari bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai PPK tidak mudah, karena sering dihadapkan dengan kompleksitas permasalahan dilapangan dan adanya risiko kerugian negara sampai dengan ancaman fisik, namun ada keoptimisan bahwa pelaksaan tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik asalkan sesuai dengan kententuan dan prosedur yang berlaku.

&ldquoSaya yakin dengan spirit yang kita miliki sebagai insan perbendaharaan yang dilandasi dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, serta dengan berbekal kemampuan teknis di bidang pengadaan barang/jasa yang cukup, Bapak/Ibu sekalian mampu melaksanakan tugas-tugasnya.&rdquo Ungkap Haryana dihadapan 220 peserta yang mayoritas adalah PPK.

Focus Group Discussion Barang/Jasa tahun 2014 dilaksanakan selama 3 hari di Jakarta, di hari pertama atau tepatnya setelah pembukaan diisi dengan pemaparan dari Supardjo dengan materi berjudul Identifikasi dan Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa, di hari kedua materi dengan tema current issue Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampaikan oleh M. Aris Supriyanto, Kasubdit Barang dan Jasa-LKPP, kemudian materi dengan tema Monitoring dan Evaluasi RUP Lingkup Ditjen Perbendaharaan TA. 2014 disampaikan oleh Kabid Registrasi dan Verifikasi Pusat LPSE Kemenkeu, Samsul Hidayat, kemudian dilanjutkan oleh Direktur Kebijakan Pengadaan Umum-LKPP, Setya Budi Arijanto, dengan tema Tata Cara Penyusunan HPS dan Pembuatan Kontrak Pekerjaan Konstruksi. Sedangan pada hari ketiga materi berjudul Standar Prosedur Pembangunan Gedung Dan Bangunan Negara disampaikan oleh Inspektur Khusus Itjen Kementerian PU, Netty Malemna, dan dilanjutkan dengan materi Teknis Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi disampaikan oleh KSD PPERN Direktorat PBL Ditjen Cipta Karya Kementerian PU, Wahyu Kusumosusanto.

Oleh: Sugeng W-Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Se Kalimantan
Banjarbaru, perbendaharaan.go.id - Kondisi APBN tahun 2014 dan tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah merupakan dua isu yang memerlukan perhatian cukup serius bagi jajaran Ditjen Perbendaharaan.Demikian pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam keynoth speech Rapat Koordinasi Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan Se Kalimantan (4/6).

Tahun 2014 merupakan tahun yang sulit bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. APBN mengalami tekanan yang luar biasa akibat membengkaknya subsidi karena pelemahan nilai rupiah. Hal ini diperparah dengan kemungkinan tidak tercapainya target penerimaan pajak akibat kegiatan perekonomian Indonesia yang belum stabil.

&ldquoDampak krisis keuangan di eropa yang berpengaruh di tahun 2013 rupanya bergeser ke tahun 2014&rdquo jelasnya. Akibat kondisi itu, pemerintah telah membuat kebijakan dengan memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp. 100 Triliun. Untuk itu, Marwanto mengharapkan kehati-hatian jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk mencegah terjadinya pagu minus apabila revisi DIPA terkait pemotongan anggaran tersebut turun.

Lebih lanjut, Marwanto mengingatkan agenda lain yang harus menjadi perhatian serius adalah tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk bisamerepresentasikan tugas-tugas Kementerian Keuangan di daerah. Marwanto mengharapkan kesungguhan Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan tugas-tugas BKF yang telah diserahkan mengingat pekerjaan tersebut bukan nature Ditjen Perbendaharaan .

&ldquoPada saat melakukan Kajian Fiskal Regional dan spending review, jangan tanya Surat Edaran dirjennya, karena ini sesuatu yang kemudian harus kita lakukan dengan pendekatan sedikit berbeda dengan pendekatan treasury manajemen. Pada saat melakukan analisis-analisis, yang harus dilakukan adalah belajar dari literatur dan teman-teman yang lain yang bisa melakukan analisis. Pekerjaan ini memerlukan sedikit perubahan mindset&rdquo tegas mantan Dirjen Perimbangan Keuangan ini.

Selain itu, tugas baru lainnya yang dilimpahkan kepada Ditjen Perbendaharaan adalah belanja transfer daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi belanja transfer daerah selama ini tidak dapat berjalan karena keterbatasan SDM. Untuk itu, Marwanto berharap agar para Kepala Kanwil dapat menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah berupa MoU maupun pertemuan berkala sehingga tugas monitoring dan evaluasi dapat tertangani dengan baik.

Terakhir, Marwanto mengapresiasi inisiatif Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Se Kalimantan untuk menggelar rapat koordinasi, sehingga bisa saling sharing pengalaman diantara Kanwil dan KPPN.

&ldquoSaya kira ini merupakan momen yang bagus karena ini baru pertama dimana kanwil-kanwil satu pulau berkumpul melakukan rapat koordinasi, sehingga dapat melakukan sharing pengalaman diantara Kantor Wilayah dan KPPN yang berada disatu kepulauan. Karena dengan kantor yang sama, isu-isu yang dibahas merupakan isu-isu yang hampir seragam sehingga solusi yang dilakukan disalah satu kantor bisa diterapkan dengan baik dikantor daerah&rdquo pungkas ayah tiga anak ini.

Perhelatan akbar ini dihadiri pejabat lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN Se Kalimantan dan dilaksanakan dari tanggal 4 s.d. 6 Juni 2014 dengan mengangkat tema &ldquoDengan Semangat Borneo, Satukan Langkah dan Ikhtiar Menuju Visi Baru Ditjen Perbendaharaan&rdquo. Kiswandoko, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dalam laporan sebelumnya mengungkapkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun semangat pegawai yang bertugas di Kalimantan guna mewujudkan visi baru Ditjen Perbendaharaan.

Kegiatan ini disi dalam dua sesi panel yangmenghadirkan pejabat dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Direktur PNBP Ditjen Anggaran sebagai narasumber dengan membawakan materi implementasi SIMPONI, MPN G2, Piloting SPAN, Persiapan Akuntansi Berbasis Akrual, Kebijakan Penataan SDM dan Implementasi IKU Tahun 2014.Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur juga berkesempatan hadir memberikan sharing pengalaman implementasi SPAN di Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan Rapat Komisi sebagai agenda berikutnya menghasilkan matriks kesimpulan terkait dengan Kajian Fiskal Regional dan Implementasi IKU 2014 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk diusulkan kepada pengambil kebijakan di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Selain itu, acara penandatangan Piagam Borneo oleh para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Se Kalimantan menjadi sebuah momentum ikrar penyatuan komitmen dan tekad bersama jajaran Ditjen Perbendaharaan Se Kalimantan untuk mewujudkan visi baru Ditjen Perbendaharaan.

Oleh : Abd. Gafur &ndash Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan

Liputan Rapat Kerja Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan di Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id,- Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono di hadapan peserta Rapat Kerja Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan (Raker SKKI) Tahun 2014 di Jakarta, Selasa (3/6).

&ldquoSaya mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran baik di Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan, bahwa kita telah memenuhi indikator-indikator penilaian tingkat kematangan pelaksanaan manajemen risiko di tahun 2013, sehingga Ditjen Perbendaharaan mendapat predikat &ldquorisk defined&rdquo atau risk maturity level 3 dari 5 level&rdquo. Lanjutnya.

Menurut Marwanto, penilaian tersebut telah searah dengan hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2013, dimana 36,7% Kanwil (11 Kanwil) memenuhi kategori sangat baik, sedangkan sisanya sebanyak 63,3% Kanwil (19 Kanwil) memenuhi kategori baik, dimana Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta meraih peringkat pertama.

Dalam arahan tersebut, disampaikan juga bahwa di bidang pelayanan, Ditjen Perbendaharaan meraih indeks kepuasan pengguna layanan di tahun 2013 sebesar 4,09 yang terus meningkat sejak tahun 2011 dan selalu berada di atas rata-rata Kementerian Keuangan. Untuk tahun 2013 yang lalu, Makassar dan Surabaya memberikan kontribusi skor kepuasan pengguna layanan tertinggi, yaitu sebesar 4,23 dari skala 5.

&ldquoTerkait bidang pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2013, kita telah mendapatkan pengakuan berupa akreditasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN dan RB pada KPPN Malang, dimana hanya Kementerian Keuangan yang lulus mendapatkan status tersebut dari 37 K/L yang dinilai.&rdquo

&ldquoNamun demikian, saya harus mengingatkan agar kita tidak lekas berpuas diri dan mencoba untuk terus melakukan benchmarking kualitas pelayanan kepada best practice internasional sesuai dengan visi Ditjen Perbendaharaan, melalui dukungan pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001.&rdquo Pesan Marwanto.

Selain itu, Marwanto mengingatkan bahwa hasil yang telah dicapai di tahun 2013 agar terus dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat bahwa beberapa program tersebut masih berlanjut di tahun 2014, yaitu: pertama, penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada KPPN Semarang II dan KPPN Bangko kedua, pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan di semester II tahun 2014 yang akan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan < em>ketiga, penilaian tingkat kematangan manajemen risiko oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada sampel yaitu Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta keempat, penilaian tingkat penerapan pengendalian intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada sampel yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Pada Raker SKKI Tahun 2014 kali ini dihadiri oleh para direktur lingkup Ditjen Perbendaharaan, para kepala bagian pada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, serta narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, yaitu: Alexander Zulkarnain, Inspektur III, Gonijaya, Inspektur VII, serta M. Rahman Ritza, Inspektur Bidang Investigasi.

Setelah arahan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan masing-masing narasumber memberikan materi dengan judul Sistem Pengendalian Internal Sebagai Penjamin Kualitas Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Alexander Zulkarnain. Dilanjutkan dengan materi yang berjudul Manajemen Resiko Sebagai Penjamin Pencapaian Kinerja Organisasi yang disampaikan oleh Robert Gonijaya. Sedangkan materi terakhir disampaikan oleh M. Rahman Ritza dengan judul Manajemen Pengaduan Sebagai Perwujudan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Penguatan Pengawasan.

Oleh: Sugeng W dan Tino AP &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan

Liputan Rakortek Seksi Bank di Jakarta
Jakarta, perbendaharaan.go.id,- Untuk menindaklanjuti hasil audit BPK atas Laporan Keuangan BUN TA. 2013 Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Seksi Bank di Jakarta pada hari Senin (21-23/5 dan 2-4/6).

Hadir dalam pembukaan Rakortek yang mengambil tema: &rdquomeningkatkan peran seksi bank dalam rangka mewujudkan pengelolaan kas yang pruden, efesien dan optimal&rdquo tersebut adalah Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, Direktur Pengelolaan Kas Negara, Rudi Widodo, para Kasubdit lingkup Direktorat PKN serta para kepala Seksi Bank KPPN dan Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia.

Kasubdit Rekening Kas Negara, Arif Rahman Hakim, selaku ketua panitia menyampaikan dalam laporannya bahwa tujuan dari rakortek ini adalah untuk memberikan pembinaan terhadap KPPN dan Kanwil khususnya terkait dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan BUN TA. 2013 sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan temuan BPK atas Laporan Keuangan BUN TA 2014 khususnya yang terkait dengan tugas-tugas di KPPN, serta update dan perkembangan sistem penerimaan dan pengeluaran negara khususnya terkait dengan MPN Generasi ke-2 dan SPAN.

Senada dengan tujuan dari rakortek tersebut, Rudi Widodo dalam arahannya menyampaikan pesan kepada peserta untuk selalu melakukan koordinasi teknis, menyamakan persepsi serta menyatukan pandang terkait beberapa hal diantaranya yaitu, pertama, terkait dengan penatausahaan Penerimaan Negara melalui MPN-G2, kedua, lebih meningkatkan pemahaman terhadap PMK No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pemahaman terhadap Perdirjen No. 3/PB/2014.

&ldquoTerbitnya peraturan ini (PMK No. 162/PMK.05/20013 dan Perdirjen No. 3/PB/2014-red) harus saudara kawal dalam implementasinya, ketentuan ini merupakan pedoman bagi bendahara, sehingga tujuan yang hendak kita capai dapat terwujud.&rdquo Pesan Rudi Widodo.

Kemudian yang ketiga, mengenai penyelesaian beberapa temuan BPK TA. 2013 yaitu: penyelesaian permasalahan Uang Persediaan (Kas di Bendahara Pengeluaran) dan Akurasi Kiriman Uang serta Penyelesaian Kiriman Uang, Rudi berpesan agar segera dituntaskan dengan mengacu kepada beberapa ketentuan yang sudah diterbitkan.

&ldquoUntuk antisipasi agar dapat mengurangi atau menghilangkan permasalahan yang sama di masa yang akan datang, KPPN harus melakukan verifikasi atas LPJ yang disampaikan oleh bendahara ke KPPN.&rdquo Pesan Pejabat yang pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen PBN Prov. DIY Yogyakarta.

&ldquoKoordinasi yang baik antara KPPN KBI Induk dan KPPN Non KBI terkait kiriman uang dapat mengurangi selisih kiriman uang yang disebabkan oleh selisih antara fisik dan catatan SAL.&rdquo Lanjut Rudi.

Sedangkan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Rudi Widodo berpesan agar selalu memonitor transaksi kiriman uang di wilayah kerjanya dan segera menindaklanjuti apabila terdapat selisih data kiriman uang antara KPPN KBI Induk dengan KPPN Non KBI.

Keempat, terkait dengan penggunaan akses BIG-eB (Bank Indonesia Government Elektronik Banking) pada KPPN KBI, Rudi Widodo menjelaskan bahwa Direktorat PKN akan memperluas sistem BIG-eB kepada KPPN KBI untuk dapat memonitor saldo dan transaksi penerimaan negara di Bank Indonesia secara real time, dan memonitor saldo pada Rekening Khusus secara langsung (H+0) dalam rangka implementasi pembebanan SP2D Reksus sehingga KPPN dapat memastikan kecukupan dana pada reksus ketika menerbitkan SP2D.

Rudi Widodo juga menyinggung mengenai penyusunan Laporan Realisasi APBN (Buku Merah) yang sangat memerlukan dukungan data keuangan yang reliable, salah satunya adalah data realisasi APBN.

&ldquoKualitas laporan ditentukan dari kualitas data sumber untuk menghasilkan Laporan Realisasi APBN yang handal.&rdquo

Di akhir sambutannya, Rudi menyampaikan mengenai Aplikasi dan Pengelolaan Data KPPN yang telah dikembangkan oleh Dit. SP yang diberi nama Aplikasi Laporan Wilayah.

&ldquoUntuk mewujudkan LKPP yang akurat, akuntabel dan transparan, Direktorat Sistem Perbendaharaan telah mengembangkan Aplikasi Laporan Wilayah. Namun KPPN tetap mengirimkan data dan memonitoring pada intra.perbendaharaan.go.id.&rdquo Jelasnya lebih lanjut.

&ldquoPengelolaan keuangan negara yang dilakukan dengan profesional, bersih, transaparan dan akuntabel diharapkan mampu memberikan output dan outcome yang optimal.&rdquo Tutup Rudi Widodo mengakhiri sambutannya.

Oleh: Sugeng dan Tino, Media Center Ditjen Perbendaharaan.