Batam, djpbn.kemenkeu.go.id- Pengalihan subsidi energi menjadi belanja infrastruktur dan kesejahteraan sosial memberikan pengaruh pada tatakelola penyerapan APBN pada sisi Kuasa Pengguna Anggaran. Pengalihan yang terjadi dapat meningkatkan resiko delik pidana korupsi apabila pelaksanaan belanja tidak taat asas dan patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Batam, djpbn.kemenkeu.go.id – Rangkaian program sertifikasi layanan berstandar internasional bagi kantor layanan Ditjen Perbendaharaan di tahun 2016 ini kembali berlanjut dengan diserahkannya sertifikat ISO 9001 : 2008 kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Batam (03/03).

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kerjasama pengembangan kapasitas pengelola keuangan publik kembali dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan World Bank, IMF dan negara/ organisasi donor dalam kerangka Multi Donor Trust Fund (MDTF) melalui pelatihan internasional Design, Sequencing and Implementation of Public Financial Management Reforms (PFMR) di Yogjakarta (09/02-12/02).

Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id, - Ditjen Perbendaharaan sesuai visinya kembali menerapkan standar internasional pelayanan publik melalui sertifikasi ISO 9001:2008 untuk KPPN Ambon (23/02).

Maluku Tenggara Barat, djpbn.kemenkeu.go.id,- Perhatian terhadap kualitas pelayanan termasuk di daerah terpencil menjadi salah satu prioritas Ditjen Perbendaharaan dalam menjalankan fungsinya untuk menyalurkan APBN di seluruh wilayah NKRI. Hal tersebut terlihat dengan peningkatan kualitas sarana penunjang tugas berupa peresmian gedung baru KPPN Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (22/02).

Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id,- Tahun 2016 ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena di awal Januari 2016 ini saja sudah terdapat sejumlah kontrak pemerintah yang sudah ditandatangani dengan nilai yang cukup signifikan. Demikian diungkapkan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono di hadapan Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku dan pegawai KPPN Ambon dalam kunjungan kerjanya (21/2).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Mengantisipasi jatuh tempo penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berbasis akrual untuk LKPP tahun 2015, Ditjen Perbendaharaan melalui Direktorat Akuntansi dan Pelaporan (Dit.APK) berupaya menjadi katalisator untuk mempercepat penyusunan LKPP/ LKKL 2015.

Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id - Semangat untuk berperan serta memberikan kontribusi nyata dalam ikut mendorong pembangunan ekonomi dan kemakmuran di daerah, khususnya wilayah timur Indonesia sangat terasa mencuat dalam acara kunjungan kerja Dirjen Perbendaharaan di Jayapura (20/2).