Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id - Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang sampai saat ini merupakan satu-satunya aplikasi perbendaharaan negara yang diresmikan oleh Presiden di Istana Negara, harus dikawal pelaksanaannya oleh segenap insan Kementerian Keuangan. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, dalam kunjungan kerjanya ke Gorontalo (15/1).

Palangkaraya,djpbn.kemenkeu.go.id - Akhir tahun anggaran 2015 telah terlewati, namun penyelesaiaan SPM GUP nihil dan rekonsiliasi laporan keuangan tetap jadi prioritas bagi pegawai Ditjen Perbendaharaan.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Implementasi perluasan Treasury Single Account pada rekening Bendahara Pengeluaran Ditjen Perbendaharaan diujicoba pada tanggal 22-29 Desember 2015. Ujicoba dilaksanakan pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bendahara Pengeluaran lingkup KPPN Karawang, KPPN Kuningan, KPPN Rangkasbitung, dan KPPN Sumedang.

Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id - Pemerintah telah mengumumkan APBN 2016 dengan nilai 2.095 triliun rupiah. Dana tersebut nantinya akan disalurkan melalui KPPN-KPPN. Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, mengingatkan jajarannya bahwa “Tidak ada uang yang keluar tanpa lewat KPPN.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Launching website Government Financial Statistic (GFS) (30/12) merupakan capaian quick win Ditjen Perbendaharaan di penghujung tahun 2015. Saat ini GFS menjadi penting karena lebih dari sekedar laporan keuangan konsolidasi, GFS juga menjadi wujud keterbukaan dan transparansi informasi publik.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Dilingkungan pemerintahan terjadi kesenjangan dalam pemahaman tentang kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Ditjen Perbendaharaan menyediakan forum diskusi tentang diskresi dalam pengelolaan keuangan negara dan penanganan kasus kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pada seminar Hukum Keuangan Negara (23/12).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Kunjungan delegasi Pemerintah Malaysia ke Ditjen Perbendaharaan dalam rangka sharing session penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (21/12), menunjukkan pengakuan negeri jiran Malaysia terhadap penerapan system akuntansi akrual yang telah dilaksanakan di Indonesia.