Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id - Pemerintah telah mengumumkan APBN 2016 dengan nilai 2.095 triliun rupiah. Dana tersebut nantinya akan disalurkan melalui KPPN-KPPN. Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, mengingatkan jajarannya bahwa “Tidak ada uang yang keluar tanpa lewat KPPN.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Launching website Government Financial Statistic (GFS) (30/12) merupakan capaian quick win Ditjen Perbendaharaan di penghujung tahun 2015. Saat ini GFS menjadi penting karena lebih dari sekedar laporan keuangan konsolidasi, GFS juga menjadi wujud keterbukaan dan transparansi informasi publik.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Dilingkungan pemerintahan terjadi kesenjangan dalam pemahaman tentang kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Ditjen Perbendaharaan menyediakan forum diskusi tentang diskresi dalam pengelolaan keuangan negara dan penanganan kasus kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pada seminar Hukum Keuangan Negara (23/12).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Kunjungan delegasi Pemerintah Malaysia ke Ditjen Perbendaharaan dalam rangka sharing session penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (21/12), menunjukkan pengakuan negeri jiran Malaysia terhadap penerapan system akuntansi akrual yang telah dilaksanakan di Indonesia.

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyampaikan bahwa percepatan penyampaian DIPA Tahun 2016 yang sudah diserahkan kepada satuan kerja pada Desember 2015 ini dimaksudkan untuk percepatan proses pencairan anggaran,

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Hubungan solid antara otoritas fiskal, moneter, dan Perbankan terlihat pada acara pendatanganan 2 (dua) Perjanjian Kerja Sama (PKS) yaitu PKS Operasionalisasi Treasury Dealing Room (TDR) antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Bak Indonesia, serta PKS Penyaluran Dana APBN melalui Bank Umum Dalam Rangka dengan Implementasi SPAN hari ini (17/12) di Jakarta.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Raihan sertifikasi ISO 9001:2008 bagi kantor layanan Ditjen Perbendaharaan kembali berlanjut pada tahun 2015 ini dengan diserahkannya sertifikat dari PT. British Standard Institute (BSI) kepada KPPN Jakarta I (15/12).