Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id – Belakangan ini penggunaan uang elektronik (e-money) sebagai pengganti uang cash telah menjadi salah satu alternatif populer bagi masyarakat untuk bertransaksi secara aman, handal dan efisien.

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- Peningkatan layanan melalui inovasi terarah dan berkelanjutan terus menjadi salah satu prioritas Ditjen Perbendaharaan dalam rangka mengakomodir kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingan yang terus meningkat.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Percepatan belanja pemerintah harus dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas dan proses belanja APBN mengingat peran APBN yang penting sebagai instrumen finansial stimulus pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Jakarta.djpbn.kemenkeu.go.id - Percepatan pelaksanaan APBN tahun 2016 menjadi bagian dari peran penting Ditjen Perbendaharaan melaksanakan IKU cascading Kemenkeu-Wide. Diturunkan dari IKU Menteri Keuangan Wide, Ditjen Perbendaharaan melaksnakan penandatangan IKU Kemenkeu two s.d five (25/01).

Gorontalo, djpbn.kemenkeu.go.id - Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang sampai saat ini merupakan satu-satunya aplikasi perbendaharaan negara yang diresmikan oleh Presiden di Istana Negara, harus dikawal pelaksanaannya oleh segenap insan Kementerian Keuangan. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, dalam kunjungan kerjanya ke Gorontalo (15/1).

Palangkaraya,djpbn.kemenkeu.go.id - Akhir tahun anggaran 2015 telah terlewati, namun penyelesaiaan SPM GUP nihil dan rekonsiliasi laporan keuangan tetap jadi prioritas bagi pegawai Ditjen Perbendaharaan.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Implementasi perluasan Treasury Single Account pada rekening Bendahara Pengeluaran Ditjen Perbendaharaan diujicoba pada tanggal 22-29 Desember 2015. Ujicoba dilaksanakan pada rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bendahara Pengeluaran lingkup KPPN Karawang, KPPN Kuningan, KPPN Rangkasbitung, dan KPPN Sumedang.

Jambi, djpbn.kemenkeu.go.id - Pemerintah telah mengumumkan APBN 2016 dengan nilai 2.095 triliun rupiah. Dana tersebut nantinya akan disalurkan melalui KPPN-KPPN. Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, mengingatkan jajarannya bahwa “Tidak ada uang yang keluar tanpa lewat KPPN.