- Nasional
- Dilihat: 5465
Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perlu Ditanamkan Pada Para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Liputan Workhsop Peningkatan Pemahaman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012
Liputan Workhsop Peningkatan Pemahaman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012
Liputan Workhsop Peningkatan Pemahaman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No. 70 Tahun 2012
Jakarta, Perbendaharaan.go.id &ndash Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, membuka acara Workshop Peningkatan Pemahaman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 , Rabu, 19 Maret 2014 di Gedung eks. Mahkamah Agung yang diikuti oleh 53 orang pejabat/pegawai dari unit kerja pusat dan unit-unit vertikal Ditjen Perbendaharaan.
Acara dimulai oleh penyampaian laporan kegiatan yang disampaikan oleh Plt. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Teguh Dwi Nugroho. Dalam laporannya, Teguh menyampaikan bahwa Menyadari mengenai banyaknya Panitia Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perbendaharaan yang telah/akan berakhir masa berlakunya sertifikat Keahlian PBJ pada tahun 2014, dan belum melakukan konversi sertifikat kategori L4 yang diterbitkan sebelum berlakunya Perpres No. 54 tahun 2010, maka sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 8 Tahun 2010 mengenai &rdquobatas waktu sertifikat kategori L2, L4 dan L5 yang diterbitkan sebelum berlakunya Perpres nomor 54 Tahun 2010 dan telah berakhir masa berlakunya dapat dikonversi menjadi Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama/Dasar dengan masa berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal konversi&rdquo, maka Bagian Pengembangan Pegawai, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan melakukan kerjasama dengan LKPP untuk melakukan proses konversi sertifikat dimaksud, melalui Workshop Peningkatan Pemahaman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.
Kegiatan Workhsop ini akan menyajikan materi antara lain Materi hari pertama disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Perbendaharaan dan pegawai Unit Layanan Pengadaan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan membawakan materi mengenai isu terkini PBJ lingkup Ditjen Perbendaharaan. Materi pada hari kedua disampaikan oleh narasumber dari LKPP dan LPSE Kementerian Keuangan, mencakup poin-poin perubahan terkait tatacara prosedur, etika pengadaan, serta isu terkin mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres No. 70/2012.
Selanjutnya, Pembukaan Workshop oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa , terdapat kaitan yang erat antara pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel dengan sumber daya manusia yang mengelolanya. Dengan demikian, dituntut sumber daya manusia Ditjen Perbendaharaan yang berkompeten dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, &ldquoSaya perlu mengingatkan kembali bahwa tugas dan peran Saudara sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah sangatlah penting bagi organisasi kita Ditjen Perbendaharaan. Oleh karena hal tersebut, dalam mengimplementasikannya di lapangan agar berpedoman dengan peraturan terkait dan tetap memegang teguh etika serta nilai-nilai Kementerian Keuangan. Banyak contoh kasus negatif mengenai pengadaan barang/jasa, namun apabila kita tetap memegang teguh prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, permasalahan tersebut dapat dihindari&rdquo Ucap Haryana
Pada workshop kali ini, juga akan diangkat tema mengenai etika pengadaan. Etika pengadaan barang/jasa pemerintah perlu ditanamkan pada diri setiap pejabat pengelola pengadaan barang/jasa. Hal demikian merupakan kesempatan yang sangat berharga, seringkali etika dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilupakan begitu saja. Padahal hal tersebut sangatlah penting, bagaimana etika dalam menghadapi perbedaan pendapat dan menghargai perbedaan tersebut, &ldquojangan segan-segan untuk bertanya dan sharing pengalaman apabila terdapat permasalahan etika dalam menghadapi permasalahan pengadaan barang/jasa di unit/lingkungan kerja saudara serta ada satu hal yang perlu Saudara sekalian perhatikan, yakni kehati-hatian dalam proses pengadaan barang/jasa. Dalam rangka mempercepat penyerapan, seringkali melewatkan rambu-rambu tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan terkait. Oleh karena hal tersebut, kiranya peran dari Saudara yang telah mengikuti workshop ini dsangat dibutuhkan untuk menyegarkan kembali proses dan aturan hukum mengenai pengadaan barang/jasa&rdquo imbuh Haryana
Mengakhiri sambutannya, Haryana mengajak kepada seluruh peserta yang hadir untuk bersinergi, dan bergerak dalam semangat yang sama, &ldquoJika ada hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang kelak dihadapi, mari kita selesaikan dengan semangat kebersamaan, demi sukses bersama. Karena sukses bersama akan jauh lebih indah dan jauh lebih manis daripada gagal bersama&rdquo Pungkas Haryana.
Dilaporkan Oleh : Imam Saroni dan Sugeng W &ndash Tim Media Center DJPBN
Liputan Pelantikan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan
Liputan Kunjungan Dirjen Perbendaraan di Prov. Kepulauan Riau
Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
Tanjungpinang, perbendaharaan.go.id &ndash Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau (Prov. Kepri) menyelanggarakan rapat koordinasi perdana yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 Maret 2014. Selain melibatkan seluruh pejabat/pegawai lingkup kanwil tersebut, rakor kali ini juga dihadiri oleh para Kepala Bagian di Setditjen Perbendaharaan dan diakhir acara dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Dengan dimoderatori oleh Kepala KPPN Tanjungpinang, Setijo Budi Pramono, sesi pertama di awali oleh Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri, Didyk Choiroel, yang menyampaikan beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaraan dalam menjalani tahun 2014, diantaranya yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri diharapkan pertama, dapat menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban anggaran yang didalamnya ada sebuah proses monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penyerapan anggaran satker, sehingga diharapkan dapat memetakkan permasalahan dan bisa melakukan proyeksi terhadap penyerapan anggaran yang nantinya dapat mengatur proporsionalitas maupun tempo penyerapan anggaran sehingga dapat mencapai output, outcame dan impact yang akan dihasilkan. Kedua, adalah adanya standarisasi layanan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ketiga yaitu persiapan dalam menyongsong SPAN yang sudah mulai bergulir. Keempat mengenai penerapaan akuntansi berbasis akrual yang akan dilaksanakan mulai tahun 2015 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri harus turut mensukseskan dengan memberikan bimbingan kepada satuan kerja yang ada di Provinsi Kepulaua Riau.
Pejabat yang baru dilantik oleh Menteri Keuangan pada bulan Januari 2014 lalu juga mengingatkan kepada seluruh pegawai yang hadir bahwa positioning Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri yang berbatasan dengan negara lain memerlukan strategi khusus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan juga karena wilayahnya yang berada di kepulauan diperlukan adanya inovasi dalam menghadapi satker yang jauh lokasinya dari sisi geografis sehingga memerlukan waktu yang lama ke KPPN atau ke kanwil, demikian juga terhadap satuan kerja yang melakukan penegakan hukum di wilayah perbatasan juga harus kita sikapi berbeda dari satuan kerja yang lainnya.
&ldquoKemudian adanya kawasan ekonomi khusus, peran penerimaan negara dari pihak luar serta dari pertambangan menjadi signifikan perlu kita sikapi secara khusus dan hal ini diperlukan sebuah inovasi sehingga peran kita sebagai ujung tombak Ditjen Perbendaharaan dapat terlaksana dengan lebih baik,&rdquo pesan Didyk.
Kemudian pada sesi kedua, Syafriadi, Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan, menyampaikan beberapa program unggulan dari Ditjen Perbendaharaan 2014 antara lain: pertama, bahwa kedepan Ditjen Perbendaharaan akan diarahkan akan menjadi sebuah organisasi yang optimal, artinya kita tahu positioning yang ada sesuai dengan sumber daya yang ada dioptimalkan sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, sehingga semua lini akan tetap mempunyai peran yang sama pentingnya sehingga akan terbangun sebuah tim yang solid.
Kedua, organisasi ini akan berbasis riset/penilitian/atau kajian (Research-based policy) terhadap setiap peraturan/kebijakan yang akan dibuat oleh Ditjen Perbendaharaan disusun dengan perencanaan yang sistematis sehingga antar setiap peraturan/kebijakan lebih harmonis dan akan saling menguatkan.
Ketiga, integrasi, bahwa setiap lini mempunyai integrasi yang dibangun dengan sekian banyak lini, diantara kita sendiri, antara unit KPPN, Kanwil, Kantor Pusat, kementerian/lembaga yang lain.
&ldquoCara kerja kita, metode kerja kita dengan sistem yang ada baik itu di level KPPN atau level yang lebih besar antara kementerian/lembaga lainnya dan unit-unit lain harus terintegrasi.&rdquo ungkap Sjafriadi lebih lanjut.
Dalam sesi berikutnya, Kepala Bagian Adm. Kepegawaian, Setditjen Perbendaharaan Teguh Dwi Nugroho memberikan pemaparan bahwa adanya sistem on the job training, serta hasil survey employee engagement yang telah dilaksanakan oleh IPB dan Ditjen Perbendaharaan salah satu hasilnya adalah para pegawai Ditjen Perbendaharaan menginginkan adanya kesempatan untuk mengembangkan diri. Hal itu ditindaklanjuti dengan diselenggarakannya kembali UPKP pada Ditjen Perbendaharaan sebanyak 315 pegawai ditahun 2014.
Yang sangat menjadi perhatian para peserta rapat koordinasi yaitu dengan disampaikannya dengan detil dalam presentasinya mengenai peng-implementasian pola mutasi yang dilaksanakan sesuai zona-zona yang telah ditentukan.
Selanjutnya dijelaskan pula secara rinci mengenai biaya perjalanan pindah menetap, bahwa setiap PNS yang pensiun diberikan biaya pindah penetap dapat diberikan dengan syarat bahwa PNS tersebut mengajukan menetap di tempat kelahirannya atau tempat pertama di mana PNS tersebut diangkat menjadi CPNS atau PNS.
&ldquoDiluar ketentuan tersebut tidak akan mendapatkan biaya perjalanan pindah menetap.&rdquo Tegas pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPPN Malang.
Sedangkan Kepala Bagian Umum, Setditjen Perbendaharaan, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan mengenai sarana dan prasarana yang sudah dan yang akan distandarasisasikan diharapkan akan menjadikan image tersendiri yang melekat pada KPPN dan Kanwil di setiap daerah.
Sesi terakhir yaitu pemaparan progress penerapan GFS yang sudah berjalan disampaikan oleh Indra Soeparjanto, Kepala Subdit Statistik Analisis Laporan Keungan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, menjelaskan bahwa GFS adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan data yang dapat di-mapping atau dianalisis oleh para ahli ekonomi makro dan statistik yang terstandarisasi secara internasional sehingga data yang disajikan dapat dibandingkan dengan negara-negara lain (anggota G-20).
Acara rapat koordinasi ini diakhiri dengan diselenggarakannya Capacity Building yang difasilitasi oleh Bagian Pengembangan Pegawai Setditjen Perbendaharaan. Kekompakan dan kebersamaan dalam sebuah tim dalam menyelesaikan sebuah masalah yang diberikan oleh fasilitator menjadi sajian khusus yang akan melatih para pegawai untuk selalu menyelesaikan pekerjaan dengan mengutamakan kerjasama disetiap lini yang ada dalam mekanisme perkerjaan tersebut.
Oleh: Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan.
Liputan Kunjungan Dirjen Perbendaraan di Prov. Kepulauan Riau
Tanjungpinang, Batam, Perbendaharaan.go.id, - Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, mengingatkan seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya di tahun politik saat ini. Hal tersebut disampaikan saat menutup acara Rapat Koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (16/3), di Tanjungpinang.
Terkait dengan Pemilu yang akan dilaksana di tahun 2014 ini, Marwanto menyampaikan pesan agar lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam memproses setiap pencarian dana yang diajukan ke KPPN.
&ldquoTahun 2014 adalah tahun politik, untuk itu meminta profesionalisme kita didalam berbagai bentuk pelayanan karena kita adalah ujung dan paling depan dalam melayani mitra kerja terkait dengan pencairan dana pemilu,&rdquo pesan Marwanto.
Secara khusus Direktur Jenderal Perbendaharaan menuruskan pesan dari Menteri Keuangan terkait pencairan anggaran terkait pemilu tahun 2014 ini.
&ldquoKita bersama-sama harus berhati-hati melaksanakan tugas dan amanah ditahun politik ini. Kita harus lebih cermat, lebih teliti, tetapi harus juga bisa menjaga governance di dalam setiap proses pencairan dana, karena bisa jadi kita menjadi kambing hitam atas dana yang terlambat, &rdquo ujar Marwanto.
Marwanto berpesan bahwa wajib hukumnya untuk memberikan pelayanan yang baik namun juga tetap prinsip kehati-hatian harus dilakukan agar dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang bisa dilimpahkan kepada Ditjen Perbenaharaan (KPPN).
&ldquoKita harus proaktif menanggapi dan menyampaikan berbagai kendala baik lisan ataupun kalau perlu tertulis jika ada kendala (kurang persyaratan-red) pada saat pencairan dana pemilu di KPPN,&rdquo Pesannya lebih tegas lagi.
Marwanto Harjowiryono juga mengingatkan kepada seluruh pegawai lingkup Kanwil Ditjen PBN Prov. Kepulauan Riau untuk selalu merasa bersyukur kepada Allah atas apa yang selalu diberikanNya kepada kita semua.
Marwanto mengingatkan kembali bahwa dalam menyelesaikan pekerjaan, kerjasama tim adalah yang utama.
&ldquoMasing-masing dari kita mempunyai peran yang saling melengkapi dan kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan sempurna tanpa adanya kerjasama yang baik antara komponen-komponen yang ada dalam mekanisme kerja tersebut&rdquo pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan penutup arahannya.
Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri dan KPPN Tanjungpinang
Setelah menutup acara rapat koordinasi, Direktur Jenderal Perbendaharaan melanjutkan kunjungannya ke Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri. Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri sementara ini menempati lima ruko berlantai 3 yang disewa, terletak di kota Tanjungpinang. Meski dengan sarana dan prasarana yang terbatas namun semangat dalam mengelolanya dapat menutupi kelemahan tersebut.
Lantai 1 digunakan sebagai front office, ruang kepala kanwil dan ruang bagian umum. Sedangkan lantai 2 beralaskan karpet merah digunakan sebagai ruang Bidang PA I,II, Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal dan Bidang Aklap. Sedangkan lantai 3 difungsikan sebagai gudang penyimpan arsip dan lainnya. Ruko tersebut didesain sesuai dengan standar lay out Kanwil Ditjen Perbendaharaan lainnya.
Apresiasi diberikan oleh Marwanto Harjowiryono bahwa dalam jangka kurang lebih 2 bulan banyak yang sudah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.
Setelah cukup melihat-lihat kondisi sarana dan prasarana Kanwil, Dirjen Perbendaharaan beserta rombongan beranjak menuju KPPN Tanjungpinang. Dirjen Perbendaharaan menyapa para pegawai yang ia temui. Ia mengamati setiap ruangan yang ada di KPPN Tanjung Pinang. Dikarenakan gedung KPPN Tanjungpinang sudah cukup lama, Kepala KPPN Tanjungpinang mengakui perlu dilakukan pemutakhiran dan penyempurnaan.
KPPN Batam
Keesokan harinya, Senin (17/3), Dirjen Perbendaharaan melanjutkan perjalanan ke KPPN Batam didampingi oleh Didyk Choiroel, Kepala KPPN Tanjungpinang dan rombongan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, menggunakan Kapal Patroli Bea dan Cukai Batam. 
Dirjen Perbendaharaan memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai KPPN Batam yang berkumpul di aula KPPN Batam. Dalam arahannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan menekankan bahwa komunikasi yang baik antara KPPN dengan satker akan membantu kita dalam melaksanakan tugas.
&ldquoKita harus memberikan pemahaman kepada satker, apalagi jika yang kita sampaikan kepada satker adalah secara tertulis, jadi harus benar-benar jangan sampai ada salah penafsiran, karena jika salah penafsiran hal tersebut akan menjadi pertanyaan yang bisa menyudutkan kita.&rdquo
Disaat bersamaan marwanto juga menyampaikan bahwa semua lini pemerintahan secara bertahap tetapi pasti sudah memberikan apresiasi yang luar biasa positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.
Setelah kurang lebih 40 menit memberikan pengarahan kepada para pegawai KPPN Batam, Direktur Jenderal Perbendaharaan beserta rombongan kantor pusat kembali ke Jakarta.
Oleh: Sugeng Wistriono dan Novri HS Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan
Liputan Pelantikan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Menteri Keuangan (Menkeu) M Chatib Basri melantik 18 orang pejabat eselon II Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (24/3), di Aula Mezanin Gedung Kementerian Keuangan. Pejabat yang dilantik terdiri dari enam orang pejabat eselon II Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran, sepuluh orang pejabat Ditjen Perbendaharaan, serta dua orang pejabat Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Chatib Basri mengakui pelantikan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas kinerja dari para pejabat yang dilantik selama ini. Ia menilai para pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugas dan amanah kedepan, mengingat, menurutnya tahun 2014 ini menjadi tahun pebuh tantangan bagi Kemenkeu.
Dalam acara pelantikan tersebut, Chatib mengingatkan para pejabat eselon II yang baru tentang berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi. Chatib menyebutkan, tantangan pertama adalah risiko ekonomi yang muncul akibat perubahan berbagai kebijakan ekonomi baik eksternal maupun internal. Tantangan berikutnya adalah upaya menjaga resiko fiksal yang tidak mudah dan menjaga tekanan yang muncul akibat nilai tukar, lifting minyak dan berkurangnya komoditas yang membuat penerimaan pajak berkurang.
Secara khusus Menkeu berpesan terhadap para pejabat Ditjen Perbendaharaan bahwa dampak dari perekomian global telah dirasakan belakangan ini. Bagaimana Kementerian keuangan pada dua bulan terakhir di tahun 2013 harus kerja ekstra keras dalam mengamankan arus kas. Kondisi itu juga disampaikan Chatib, kemungkinan besar akan dihadapi kembali.
Chatib juga menegaskan, strategi meningkatkan kordinasi merupakan hal penting guna menciptakan kinerja Kemenkeu menjadi lebih baik lagi. Proses koordinasi atar unit eselon I dan II dilingkungan Kementerian Keuangan bisa menjadikan Kemenkeu yang lebih koheren.
Berikut daftar para pejabat eselon II lingkup Ditjen Perbendaharaan yang dilantik:
Oleh: Novri, Imam S. dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan