Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id, - Ditjen Perbendaharaan sesuai visinya kembali menerapkan standar internasional pelayanan publik melalui sertifikasi ISO 9001:2008 untuk KPPN Ambon (23/02).

Maluku Tenggara Barat, djpbn.kemenkeu.go.id,- Perhatian terhadap kualitas pelayanan termasuk di daerah terpencil menjadi salah satu prioritas Ditjen Perbendaharaan dalam menjalankan fungsinya untuk menyalurkan APBN di seluruh wilayah NKRI. Hal tersebut terlihat dengan peningkatan kualitas sarana penunjang tugas berupa peresmian gedung baru KPPN Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (22/02).

Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id,- Tahun 2016 ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena di awal Januari 2016 ini saja sudah terdapat sejumlah kontrak pemerintah yang sudah ditandatangani dengan nilai yang cukup signifikan. Demikian diungkapkan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono di hadapan Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku dan pegawai KPPN Ambon dalam kunjungan kerjanya (21/2).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Mengantisipasi jatuh tempo penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berbasis akrual untuk LKPP tahun 2015, Ditjen Perbendaharaan melalui Direktorat Akuntansi dan Pelaporan (Dit.APK) berupaya menjadi katalisator untuk mempercepat penyusunan LKPP/ LKKL 2015.

Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id - Semangat untuk berperan serta memberikan kontribusi nyata dalam ikut mendorong pembangunan ekonomi dan kemakmuran di daerah, khususnya wilayah timur Indonesia sangat terasa mencuat dalam acara kunjungan kerja Dirjen Perbendaharaan di Jayapura (20/2).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Bambang PS. Brojonegoro, saat memberikan arahan setelah melantik pejabat eselon II lingkup Kementerian Keuangan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (18/02).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Peran Ditjen Perbendaharaan yang berkaitan dengan kepentingan publik terus ditingkatkan melalui penciptaan tatakelola yang baik guna mendukung fungsi Bendahara Umum Negara (BUN).

Manokwari,djpbn.kemenkeu.go.id- Pemahaman tentang Hukum Keuangan Negara diperlukan untuk menghindarkan aparatur terbelit permasalahan hukum atau tindak pidana korupsi yang potensinya besar terjadi dalam periode pelaksanaan anggaran.