Jakarta,www.djpbn.kemenkeu.go.id – Ditjen Perbendaharaan sebagai organisasi pembelajar, akan terus belajar untuk menyerap pengetahuan dan informasi yang ada disekitarnya untuk kemudian pengetahuan dan informasi yang sesuai dengan organisasi akan diaplikasikan ke dalam organisasi sehingga menimbulkan sebuah perubahan organisasi. Dalam perjalanannya Ditjen Perbendaharaan senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak, salah satunya BPPK Kemenkeu untuk meningkatkan kompetensi pegawai Ditjen PBN guna mencapai visi Ditjen PBN menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia.

Senada dengan hal tersebut, Ditjen Perbendaharaan kembali bersinergi dengan BPPK mengadakan lokakarya Peningkatan Kompetensi Pengelola Perbendaharaan (10/10) untuk mengurangi kesenjangan kompetensi pegawai Ditjen PBN, “Lokakarya peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan ini merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Bagian SDM untuk menjembatani dan mereduksi kesenjangan kompetensi para pegawai. Treatment khusus ini merupakan pendekatan secara langsung kepada seluruh pegawai kantor wilayah mulai dari eselon II sampai dengan pelaksana guna menjembatani dan mereduksi kesenjangan tersebut” ucap Marwanto Harjowiryono saat membuka kick off meeting kegiatan tersebut.

BPPK Kemenkeu juga telah menerapkan corporate university dan akan mendukung penuh pelaksanaan serta pengembangan dari kegiatan ini, “BPPK dengan konsep Corporate University akan terus berusaha untuk dapat menjadi mitra bagi unit-unit Eselon 1 di lingkup Kementerian Keuangan. Mohon dipahami bahwa ini adalah kegiatan pembuka. Nanti masih diperlukan pendalaman lebih jauh tentang setiap materi yang menjadi tugas DJPBN ini dan kedepan BPPK siap untuk bekerja sama dalam rangka menggali, mensosialisasikan dan juga mengembangkan lebih lanjut atas tugas-tugas ini,” tegas Sumiyati.

Dilaporkan oleh : Imam Saroni – Bagian SDM Ditjen PBN

Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id –meningkatkan pelayanan kepada stakeholder khususnya di wilayah Aceh, Ditjen Perbendaharaan membuka KPPN filial Banda Aceh di kota Sigli, Prov. Aceh. “Dengan adanya KPPN filial diharapkan pengelolaan dana APBN menjadi lebih efisien dan dapat tersalurkan kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan”, jelas Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat pembukaan KPPN filial Sigli, penyerahan Sertifikasi ISO 9001:2008 KPPN Banda Aceh, serta peresmian gedung kantor KPPN Tapaktuan dan KPPN Takengon di Banda Aceh (30/09).

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Menindaklanjuti arahan Presiden dan Menteri Keuangan terkait penyederhanaan surat pertanggungjawaban anggaran (SPJ) instansi pemerintah, Ditjen Perbendaharaan bergerak cepat menggelar pembahasan dengan sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) untuk membahas penyederhanaan kelengkapan dan mekanisme penyaluran anggaran di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta (26/09).

Yogyakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Ditjen Perbendaharaan berusaha meningkatkan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dan membangun birokrasi yang simple, salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan akademisi. Saat ini Ditjen Perbendaharaan telah mengirimkan beberapa pegawainya untuk melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Gajahmada pada program S2 dan S3.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Presiden RI, Joko Widodo menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara bukanlah urusan teknis akuntansi semata, tetapi menyangkut tata nilai para penyelenggara negara. "Esensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah pertanggungan jawaban moral, pertanggungan jawaban konstitusional terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat. Esensinya ada di situ."

djpbn.kemenkeu.go.id, jakarta - Dirjen Perbendaharaan Marwanto Hardjowiryono bersama Host Metro Tv pada acara Metro Plus Metro TV (18/09/2016) . Dirjen Perbendaharaan menjelaskan pengelolaan Keuangan Negara yang efektif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.

Semarang, djpbn.kemenkeu.go.id – Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai jenis usaha di Indonesia yang mampu menyediakan 97,2% lapangan kerja dan menyumbang 59,1% Produk Domestik Bruto (PDB) perlu mendapat perhatian khusus karena berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.