Bondowoso,djpbn.kemenkeu.go.id - Setelah dua tahun berkantor sementara di ruko, pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bondowoso akhirnya menempati bangunan baru setelah diresmikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dengan didampingi Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana dan Bupati Bondowoso H. Amin Said Husni beserta jajaran Muspida Kabupaten Bondowoso(29/03).

Tidak hanya memperhatikan faktor pelayanan kepada pengguna layanan dan pemenuhan target kinerja, jajaran pimpinan Ditjen Perbendaharaan sangat memperhatikan kedekatan, perhatian, pemberian motivasi dan sentuhan humanis kepada segenap jajaran Ditjen Perbendaharaan sampai ke daerah. Guna menunjang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia. Ini tergambar dalam setiap kunjungan Dirjen Perbendaharan ke kantor-kantor vertikalnya.

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- “Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan dengan banyaknya kantor vertikal di daerah sebaiknya juga menambah pasukan intelektual untuk berperan dalam perekonomian daerah. Hal ini juga untuk mendukung salah satu fokus Nawacita yaitu membangun dari pinggiran,” sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan Semester I tahun 2017 di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (23/03).

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id- Dampak positif upaya simplifikasi LPJ Bantuan Pemerintah mulai terlihat pada triwulan I 2017. Pada akhir tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengurangi jumlah laporan dari 44 menjadi 2 laporan, kemudian juknis yang semula diserahkan pada KPA sekarang menjadi kewenangan pimpinan eselon I sehingga dari 307 juknis bisa diringkas menjadi 85. 

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - “Ditjen Perbendaharaan mendukung sustainable development goals dengan menerapkan pelayanan kantor yang ramah lingkungan, atau dengan kata lain Perbendaharaan Go Green,” sebut Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan Semester I tahun 2017 di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (23/03).

Bangkok, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam pembayaran transaksi pemerintah saat ini dan ke depan, pengurangan transaksi tunai perlu dilakukan secara bertahap, dan pengurangan ini harus diterapkan dengan didukung mulai dari perubahan kebijakan sampai dengan perubahan teknis termasuk penyesuaian teknologi informasi dan sistem perbankan yang ada.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa masih terdapat perbedaan fasilitas atau layanan sehingga sebagian rakyat Indonesia tidak merasakan ‘Indonesia yang sama’. “Ada Indonesia yang (dirasa) beda, terutama dari segi layanan dasar termasuk MCK. Saya ingin agar masyarakat menjadi bangga sebagai warga negara,” ungkap Sri Mulyani dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Dirjen Perbendaharaan mengutarakan kesiapan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN mulai tahun ini. “Ditjen Perbendaharaan memiliki 181 KPPN dan 33 Kantor Wilayah. Kami jamin jika pengajuan tepat, maka satu hari bisa selesai dan masuk rekening, dengan pemanfaatan teknologi,” demikian janji yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3).