Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Pemerintah berkomitmen untuk terus hadir di tengah rakyat, menjangkau dan memberdayakan masyarakat sampai ke lapisan bawah dengan berbagai skema penguatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, termasuk usaha kecil dan mikro. Pesan ini tertangkap jelas dari sejumlah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Desa Pasir Angin, Megamendung, Kabupaten Bogor sepanjang acara Sinergi Pemerintah dalam Mengangkat ekonomi Rakyat Melalui Inklusi Keuangan, Senin (14/08).

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel menandatangani kontrak kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) yang diwakili oleh Sean O’Grady, Lead Adviser AIPEG.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, KPPN harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar penyaluran untuk tahap-tahap selanjutnya berjalan lancar,” pesan Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat kunjungan kerja ke KPPN Purwokerto (02/08).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Dengan diraihnya opini WTP dari BPK untuk LKPP Tahun 2016, tugas Ditjen Perbendaharaan saat ini adalah menjaga kualitas LKPP Tahun 2017,” pesan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat melaksanakan kunjungan kerja di KPPN Cilacap (02/08).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Terkait pengelolaan keuangan negara, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono mengingatkan bahwa KPPN di daerah sebagai bagian dari treasurer juga berfungsi mengatur cashflow APBN.

Dalam kunjungan kerja di KPPN Purwokerto (02/08), Marwanto menekankan bahwa para pejabat dan pegawai harus dapat memahami proses penganggaran. Saat ini pendapatan yang diterima pemerintah tidak mencapai target sebagaimana yang telah ditentukan, tetapi belanja yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih besar dari pendapatan yang diterima negara.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Di bidang pengelolaan kas negara, Ditjen Perbendaharaan telah beranjak dari sekadar mengadministrasikan dan mengawasi kas. Sejak tahun 2016 Ditjen Perbendaharaan sudah berada pada tahap yang lebih advanced, yakni mengendalikan kas pinjaman dan hibah. Pelaksanaan pembiayaan dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitasnya. Oleh karena itu, Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) mengadakan Workshop Pinjaman dan Hibah Tahun 2017 di Gedung Jusuf Anwar, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta (27/07).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono melantik para pejabat eselon IV di Gedung Jusuf Anwar, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta, Selasa (08/08). Sebanyak 59 orang pejabat eselon IV lingkup kantor pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta diambil sumpah jabatannya dalam kegiatan tersebut.

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang(RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk disahkan menjadi Undang-Undang (27/7).