Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - "Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan tujuan antara untuk menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa keuangan negara adalah milik rakyat dan seharusnya didedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia," pesan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati ketika menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/05).
Momentum ini menurut Sri Mulyani merupakan momentum kebangkitan untuk menumbuhkan tradisi pertanggungjawaban, akuntabilitas, transparansi, dan kemampuan dalam menggunakan APBN, keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat yang makin berkeadilan
Sedangkan Presiden RI Joko Widodo dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 oleh Ketua BPK Dr. Moermahadi Soerja Djanegara di Istana Kepresidenan Bogor, pada Selasa (23/05) menegaskan bahwa target LKPP tahun depan harus meningkat.
"Kalau dulu dapat WDP sudah dianggap baik, sekarang tidak. Target tahun depan semuanya WTP, jangan ada yang disclaimer, WDP saja tidak boleh," tegasnya.
Presiden mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan K/L merupakan kewajiban pemerintah. "Sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan kementerian, lembaga, dengan baik, karena ini uang rakyat. Penggunaan APBN sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan kita harus memastikan rakyat benar-benar mendapat manfaat dari penggunaan APBN. Jangan ada yang coba-coba berani memainkan APBN, memainkan uang rakyat," tutupnya.
Opini BPK atas LKPP didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan BUN. Sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP. BPK juga memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 8 LKKL (9%) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 6 LKKL (7%). Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016. [LRN/berbagai sumber]
oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan