Persoalan ketimpangan yang masih terjadi di sejumlah daerah mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, masih terdapat banyak hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk mengatasi hal tersebut, terlebih dengan posisi sejumlah unit yang berada di berbagai daerah.
"Saya minta Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Perlu dibuat suatu instrumen catalytic untuk dapat mendukung jump starting pertumbuhan ekonomi daerah. Karena APBN memiliki fungsi alokasi dan distribusi, kita harus menetralisir distorsi yang sering muncul karena masalah struktural. Dengan feedback yang didapatkan dari daerah, makin kita mengenal daerah masing-masing, nanti kita akan dapat memetakan siapa saja pelaku ekonominya serta bagaimana kita bisa memeratakan kegiatan dan kesempatan ekonomi. Hal ini dapat memberikan dampak yang jauh lebih positif terhadap kesejahteraan yang merata di semua daerah," pesan Menkeu dalam kegiatan Dialog Akhir Tahun 2023 Kementerian Keuangan melalui video conference di Aula Gedung Djuanda I, Jakarta, Jumat (29/12).
Dalam kegiatan tersebut, Menkeu menerima laporan dan memberikan arahan kepada kantor-kantor Kementerian Keuangan yang diwakili oleh enam regional yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Papua dan Maluku.
Di samping itu Menkeu berharap unit-unit Kementerian Keuangan dapat mendorong agar rasa memiliki satker terhadap APBN lebih besar lagi, dalam arti meningkatkan kesadaran bahwa anggaran yang dialokasikan harus bermanfaat dan memberikan dampak yang makin baik. Adapun Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam laporannya menyampaikan bahwa APBN telah bekerja keras pada tahun 2023, mulai dari menjaga momentum pemulihan ekonomi, mewujudkan konsolidasi dan menjaga kesinambungan fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjadi shock absorber. Pendapatan negara pun telah melebihi target.
"Tahun ini kami melakukan berbagai pengembangan kajian dan analisis, salah satunya untuk mendorong akselerasi belanja dan simplifikasi. Kami juga melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan berkelanjutan dari tahun ke tahun khususnya untuk belanja yang sifatnya prioritas," sebut Dirjen Perbendaharaan.
Dalam kesempatan tersebut Menkeu juga berdialog dengan sejumlah pegawai sebagai perwakilan insan Kementerian Keuangan yang tetap menjalankan tugas-tugas pentingnya menjelang libur pergantian tahun.
"Terima kasih atas kerja keras, dedikasi, dan layanan jajaran Kementerian Keuangan yang luar biasa kepada seluruh stakeholders. Semoga kita dapat memulai tahun 2024 dengan lebih baik lagi," pungkas Menkeu dalam kegiatan yang diikuti oleh Wakil Menteri Keuangan, para pejabat eselon I Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan baik di pusat maupun daerah tersebut. [LRN/SW]
