Yogyakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Dalam kunjungan kerja di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (11/11), Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan agar peran kantor vertikal DJPb makin diperkuat. Tak hanya itu, komunikasi yang efektif juga perlu dipelajari agar pesan terkait hasil analisis kondisi perekonomian dapat tersampaikan dengan baik.
“Mengamplifikasi arahan Menteri Keuangan bahwa kantor vertikal DJPb agar tidak hanya menjadi kasir, melainkan sebagai Regional Chief Economist (RCE), diperlukan SDM yang smart yang dibekali dengan pengetahuan serta mampu mengoneksikan dengan bacaan para akademisi mengingat Menteri dan Wakil Menteri Keuangan berlatar belakang akademisi,” terang Dirjen Perbendaharaan yang pada kesempatan tersebut di dampingi oleh Sekretaris DJPb, Direktur PPK BLU, Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY, Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, dan diikuti seluruh Kepala KPPN lingkup Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah.
Dirjen Perbendaharaan berharap agar Kanwil DJPb terus memperdalam analisis transmisi realisasi APBN dan APBD yang mempengaruhi perekonomian dan melihat hubungan antara makro dan data mikro yang dimiliki. Kanwil juga perlu melakukan pendalaman analisis dengan sumber data dan jaringan Kementerian Keuangan untuk mengonfirmasi pendapat dan hasil analisis dari para akademisi demi mendukung program Kemenkeu Satu.
Dalam rangkaian kunjungan kerja kali ini, Dirjen Perbendaharaan juga meninjau KPPN Surakarta dan KPPN Klaten. Melalui arahannya, Dirjen Perbendaharaan menegaskan bahwa hubungan baik antara KPPN dengan Pemda merupakan hal yang penting untuk dijaga sehingga KPPN dapat membantu Pemda menjalankan tugasnya dengan lebih baik.
"Fungsi RCE yang diemban Kanwil DJPb tetap membutuhkan kolaborasi dari KPPN, mengingat kedekatan lokasi dengan pemda dan kepemilikan data serta menjadi lini terdepan. Para pejabat dan pegawai agar terus berinovasi, jangan pernah berhenti menciptakan terobosan yang baik, dan agar terus mengamalkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, khususnya integritas," pesannya.
Adapun Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY Arif Wibawa dalam laporannya memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY tumbuh sebesar 5,82%, sedikit lebih baik dari angka pertumbuhan nasional yang sebesar 5,72% pada triwulan III tahun 2022. Hal ini sejalan dengan salah satu upaya Kanwil DJPb Provinsi DIY melakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi rakyat lewat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Yogyakarta. [ANW]
