Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Tahun ini DJPb kembali mengikuti seleksi Top Digital Awards 2022 yang diselenggarakan oleh media It Works. Dengan program yang diajukan yaitu SAKTI, DJPb berhasil meraih penghargaan Top Digital Implementation 2022 Level Stars 4 (Sangat Baik) dan Top Leader on Digital Implementation 2022 atas nama Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) Saiful Islam mewakili Dirjen Perbendaharaan menerima penghargaan tersebut di Jakarta, Kamis (15/12).
SAKTI adalah salah satu sistem digital yang dibangun dan dimiliki oleh DJPb. Pada saat presentasi untuk penilaian pada bulan November, SAKTI memiliki 240.000 user dari 82 kementerian negara/lembaga (K/L) yang kemudian terdistribusi kepada sekitar 19.000 satuan kerja (satker). SAKTI merupakan sistem informasi yang memodernisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara di sisi pengguna anggaran dan mengintegrasikan berbagai sistem aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan SAKTI, berbagai fungsi pengelolaan keuangan negara mulai dari tahap penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban, mulai tingkat satker hingga K/L, dilaksanakan dalam satu sistem.
“SAKTI merupakan backbone integrasi pengelolaan keuangan negara,” tegas Direktur SITP.
Top Digital Awards merupakan penghargaan tingkat nasional yang diberikan kepada korporasi, instansi pemerintahan, dan lembaga/badan yang dinilai terbaik dalam menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi atau solusi digital untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanannya. Juga untuk para pimpinan manajemen dari korporasi, lembaga, atau badan (CEO, direksi, atau manajer) serta para pembina instansi pemerintahan (kepala daerah, gubernur, walikota, bupati) yang dinilai terbaik dalam memberikan dukungan serta mengeluarkan inisiatif dalam penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi atau solusi digital.
Ketua Dewan Juri Top Digital Awards 2022 Prof. Kalamullah Ramli dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Top Digital Awards selaras dengan arah kebijakan Presiden RI, yakni percepatan transformasi digital guna mendorong peningkatan implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, baik di instansi pemerintahan, korporasi bisnis, maupun institusi lainnya. Transformasi digital umumnya dijalankan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan publik, kinerja bisnis dan operasional, serta layanan kepada pelanggan. [LRN/HDH]
