Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id. Kelapa sawit menjadi salah satu penopang utama dalam perekonomian Indonesia, termasuk di tengah gejolak perekonomian global. Karenanya, pemerintah mendorong pengembangan sektor ini, termasuk agar petaninya pun dapat sejahtera. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dalam naungan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) yang berdiri tahun 2015 untuk menghimpun dana dari para pelaku perkebunan, kemudian dikelola dengan bantuan perbankan. Tujuannya adalah pengembangan sawit berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Program BPDPKS antara lain berupa penelitian dan pengembangan, edukasi, dan terutama adalah peremajaan sawit rakyat.

"BPDPKS berkomitmen terus meningkatkan layanan atas program-program mandatory yang diamanatkan oleh pemerintah. Presiden telah menegaskan peremajaan sawit dalam 3 tahun harus berjalan sebesar 500 ribu hektare, dengan dana berupa hibah untuk para petani. Selain itu juga ada program beasiswa untuk anak-anak petani sawit," jelas Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko (KUKMR) BPDPKS Zaid Burhan Ibrahim dalam Soft Launching Call Center BPDPKS di Jakarta, Kamis (22/12).

Untuk merespons kebutuhan informasi yang makin meningkat, BPDPKS membangun call center pada tahun 2018 agar dapat menjawab pertanyaan dari pihak-pihak terkait secara lebih optimal. Bulan ini, layanan Call Center BPDPKS bergabung dengan Contact Center HAI DJPb yang sudah berdiri sejak tahun 2016.

"BPDPKS memiliki program-program yang memerlukan dukungan dari pihak asosiasi, akademisi, dan berbagai lembaga yang bermitra secara rutin. Kerja sama yang sudah berjalan selama ini diharapkan dapat lebih baik lagi pada masa mendatang. Adanya pusat kontak layanan atau contact center bekerja sama dengan HAI DJPb akan makin memberikan ruang bagi mitra kami untuk memberikan komentar, tanggapan, dan pengaduan, sehingga kami harap dapat meningkatkan kualitas layanan kami kepada stakeholders," jelas Direktur KUKMR.

Dalam kegiatan ini juga digelar talk show dengan narasumber Direktur KUKMR BPDPKS, Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi (MPDLI) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, dan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Kasubdit PSIE Direktorat SITP) DJPb. Kepala Bagian MPDLI Titi Susanti mengapresiasi pembentukan contact center kolaboratif ini, karena menjadi salah satu bentuk nyata dari budaya kerja Kemenkeu Satu dan mengurangi silo-silo di Kementerian Keuangan. Adapun Kasubdit PSIE Eko Sulistijo memaparkan kesiapan dari HAI DJPb untuk mendukung layanan Contact Center terintegrasi Kementerian Keuangan.

"Tahun 2022, dengan evolusi yang sudah dilalui, memang menjadi suatu keniscayaan agar Contact Center Kementerian Keuangan terintegrasi. Bergabungnya BPDPKS, kemudian nantinya juga BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) akan memberi energi yang baru bagi terwujudnya integrasi Contact Center Kementerian Keuangan. Ini akan memperkuat eksistensi layanan pemerintah. Tentu ada tantangannya yaitu pemahaman agent harus menyeluruh terhadap isu-isu lintas eselon, apalagi agent umumnya tidak terlibat langsung dalam proses bisnis. Kami pun mengikuti sejumlah kompetisi untuk meningkatkan kompetensi dan menambah jejaring dari berbagai institusi agar bisa mempelajari hal-hal yang memungkinkan untuk diterapkan," jelas Kasubdit PSIE.

Tahun ini, layanan Contact Center HAI DJPb meraih Gold Medal untuk Kategori Individual - Best Contact Center Executive Director/Leader Tingkat Dunia (Global Awards) dalam ajang Top Ranking Performers Awards (TRPA), kompetisi contact center tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Contact Center World (CCW). [LRN/AAW]