Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Kamis (28/03), Kegiatan tersebut sekaligus menandai entry meeting untuk pemeriksaan LKPP 2023.
“Ini merupakan salah satu tahapan untuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2023. Kami berterima kasih BPK telah mengingatkan jajaran pemerintah eksekutif untuk terus mengelola dan menggunakan APBN sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan juga pertanggungjawaban yang akuntabel sesuai dengan standar,” ungkap Menkeu.
Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada BPK yang telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada LKPP selama tujuh tahun berturut-turut atau semenjak LKPP tahun 2016. Opini WTP atas LKPP adalah standar kualitas pertanggungjawaban yang harus dijaga dan terus diwujudkan oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN.
Menkeu juga menjelaskan bahwa LKPP 2023 sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian baik pada lingkungan global maupun domestik.
“Ada tingkat konservatif dalam mendesain agar APBN tetap bisa berjalan secara sustainable dan mampu menjadi instrumen shock absorber dan countercyclical bagi perekonomian Indonesia, melindungi masyarakat dan daya beli terutama dari berbagai shock yang mungkin terjadi, dan juga dari sisi pertumbuhan ekonomi,” tambahnya dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya dan jajaran pejabat Kementerian Keuangan termasuk Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti ini.
APBN 2023 juga tetap menjadi instrumen penting untuk melaksanakan agenda seperti persiapan tahapan Pemilu, pembangunan IKN, pelaksanaan dan pembangunan proyek strategis nasional, serta penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem. Dari sisi belanja, pemerintah melanjutkan belanja prioritas dan memperbaiki kualitas belanja dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Belanja dioptimalkan agar makin efektif, efisien, inklusif, dan akuntabel dengan tetap mengantisipasi ketidakpastian yang mungkin terjadi.
Adapun Ketua BPK Isma Yatun pada kesempatan yang sama meminta agar pemerintah terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengalokasian dan pelaksanaan APBN. Diharapkan, kualitas LKPP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat diikuti dengan kualitas pencapaian hasil-hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. [LRN/HDH]
