Palembang, 22 April 2024 – Sebagai upaya memperkuat kapasitas para pengelola keuangan daerah serta menyikapi dinamika ekonomi global yang tidak stabil, Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (22/04) di Aston Palembang Hotel & Conference Center, Sumatera Selatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Andin Hadiyanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Sudarto, jajaran eselon II Kementerian Keuangan, serta para Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lingkup Sumatera Selatan.
Dalam pidatonya pada kegiatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penguatan regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah, serta memberikan dukungan teknis melalui berbagai forum dan lembaga terkait.
”Kemenkeu bersama Kemendagri berkomitmen untuk melakukan penguatan baik dari sisi SDM maupun regulasi. Oleh karena itu, daerah juga perlu segera menyelesaikan Raperda menjadi Perda untuk memperkuat pendapatan daerah. Saat ini masih banyak ruang yang bisa ditingkatkan untuk sinergi kebijakan daerah dan pusat. Untuk itu kami, DJPb, selalu mendukung melalui forum ALCo daerah yang didukung local expert (akademisi) untuk melakukan analisis untuk membantu Pemda. Selain itu, kantor vertikal DJPb juga berperan sebagai financial advisor di wilayah kerjanya,” jelas Dirjen Perbendaharaan.
Dengan penekanan pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta upaya bersama dalam meningkatkan kapasitas pengelola keuangan daerah, kegiatan Executive Course ini diharapkan menjadi nilai tambah yang signifikan bagi semua peserta serta memperkuat jejaring antar-pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara. [NS/AAW]
