Liputan Pembekalan Pejabat Eselon III Baru Tahu 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sejak bergulirnya Reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan, banyak sekali perkembangan tantangan yang harus dihadapi. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo mengungkapkan, &ldquosekarang ini banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Ditjen Perbendaharaan, dimana tantangan dan permasalahan yang dihadapi terus berkembang dan memerlukan kecepatan penanganan.&rdquo Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan kegiatan Pembekalan Pejabat Eselon III Baru Tahu 2010, Senin (20/9), di Jakarta.
&ldquoSejak reformasi birokrasi digulirkan, pada dasarnya ritme reformasi birokrasi ini harus kita jaga dan harus kita tingkatkan.&rdquo Demikian beliau menambahkan dihadapan peserta Pembekalan Pejabat Eselon III Baru Tahun 2010.
Para pejabat eselon III baru yang ada pada Organisasi Ditjen Perbendaharaan saat ini merupakan orang yang terpilih melelui metode assessment. Pejabat eselon III memiliki peran yang sangat strategis, khusunya dalam kaitan dengan alih generasi dan persiapan terhadap perubahan kepemimpinan di masa yang akan datang. Penajaman tugas dan fungsi perbendaharaan, menuntut untuk selalu meningkatakan kemampuan dari para pejabat eselon III. 
Seiring gerak organisasi yang cukup dinamis, pejabat eselon III diarahkan untuk mampu membagi waktu antara pelaksanaan tupoksi dengan perumusan pengembangan konsepsi organisasi yang sangat dinamis. &ldquoKita tidak boleh beku hanya melihat tupoksi, tapi kita juga harus kreatif bahwa nanti akan ada kebijakan dari pusat yang harus dilaksanakan, yang bisa saja belum terwadahi dalam tupoksi.&rdquo Ujar Herry Purnomo.
Lebih lanjut beliau berpesan, bahwa pejabat eselon III di kanwil Ditjen Perbendaharaan diharapkan lebih banyak melakukan desain kebijakan yang dirumuskan di kantor pusat untuk dilaksanakan, disamping kanwil Ditjen Perbendaharaan juga melakukan fungsi pelayanan.
Kemudian, Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) selaku ujung tombak pelayanan, diharuskan mampu menjamin kualitas pencairan dana dan menjaga kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Peran tersebut menjadi indikasi betapa vital keberadaan Kepala KPPN.
Selain itu, Herry Purnomo mewanti-wanti agar SOP (Standard operating procedure) dijalankan dengan baik dan benar oeh seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan. Pejabat eselon III dapat bertanggung jawab sekaligus mengawasi pelaksanaan SOP pada setiap unit instansinya. Penyimpangan yang terjadi dapat terdeteksi melalui indikasi pelaksanaan SOP. Dalam pengamatan beliau, dibeberapa tempat SOP masih belum dilaksanakan dengan baik dan benar.
Dalam hal kelalaian sehingga terjadinya penyimpangan SOP yang kemudian berdampak terhadap kerugian Negara, Ditjen Perbendaharaan telah melakukan tindakan tegas sampai proses pemecatan. Untuk itu, para pejabat eselon III perlu mengawasi pelaksanaan SOP secara detail.
Terkait masalah pemberitaan media masa yang memojokan Ditjen Perbendaharaan, Herry Purnomo mengatakan, &ldquoJangan harap kita dapat pujian dari media massa, buktikan saja bahwa kita sudah berubah, bahwa kita sudah jauh lebih baik.&rdquo Beliau mengaharapkan para pejabat eselon III dapat turut serta membangun citra positif Ditjen Perbendaharaan.
Diakui pula bahwa Ditjen Perbendaharaan mengalami kekosongan alih generasi kepemimpinan. Masih terdapat banyak kekosongan posisi pejabat di lingkungan Ditjn Perbendaharaan. Posisi tersebut belum bisa dipenuhi seluruhnya oleh sumber daya manusia yang ada. Assesment yang dilakukan terhadap beberapa pegawai yang secara kepangkatan telah dianggap layak, hasilnya belum memenuhi kuota.
Terlebih lagi saat ini Ditjen Perbendaharaan kesulitan untuk mencari calon pejabat eselon II. Padahal, Dirjen Perbendaharaan mengungkapkan kebutuhannya terhadap tim pengkaji yang akan mendampingi beliau yang setara dengan pejabat eselon II. Mereka akan diposisikan sebagai perumus kebijakan.
Menyikapi gap generasi kepemimpinan yang terjadi, Herry Purnomo menghimbau kepada pejabat eselon III untuk mulai melakukan talent scouting terhadap para pegawai. Melalui talent scouting pejabat eselon III diminta untuk melakukan pembinaan, sehingga nantinya akan terjadi peningkatan kualitas kapabilitas, serta tidak lupa integritas dari para pegawai. Hal tersebut merupakan langkah pembentukan kader-kader Ditjen Perbendaharaan di segala lini.
Herry Purnomo juga mengambarkan arah perubahan kebijakan yang akan terjadi pada masing-masing direktorat di Kantor Pusat. Dinamisasi organisasi tersebut merupakan sebuah keniscayaan dari tuntutan perubahan zaman. Sebelum menutup arahannya, beliau kembali menegaskan bahwa organisasi Ditjen Perbendaharaan adalah organisasi yang dinamis, sehingga memerlukan tipe kepemimpinan yang selalu siap mengantisipasi perubahan sebagai tantangan.
Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan
