Liputan Lokakarya Kebijakan Akuntansi Akrual Non Financial Assets
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Memantapkan persiapan penerapan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai basis dalam penyusunan laporan keuangan, Ditjen Perbendaharaan gelar Lokakarya Kebijakan Akuntansi Akrual Non Financial Assets, Selasa (28/9), di Jakarta.
Dirketur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan, terutama dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam satu periode yang dihubungkan dengan penggunaan informasi tersebut dalam setiap pengambilan keputusan.
&ldquoTentunya kita berharap bahwa di dalam laporan keuangan pemerintah dapat menyajikan informasi yang paling handal dan akurat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan jawabannya.&rdquo Tegas Herry Purnomo.
Rangkaian lokakarya merupakan langkah yang terstruktur dan sistematis, sebagai bentuk persiapan yang matang dalam rangka migrasi dari SAP berbasis Kas Menuju Akrual (Cash Towards Accrual) yang saat ini berlaku ke SAP yang berbasis Akrual (Full Accrual).
Lokakarya ini terselenggara berkat kerjasama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia melalui Program Government Partnership Fund-Australia Indonesia Partnership (GPF-AIP) yang telah berlangsung sejak tahun 2007. Sedangkan, narasumber dalam acara Lokakarya ini adalah GPF Finance Financial Advisor dari Department Of Finance and Deregulation, Senior Officer Department of Defence dan beberapa Pejabat dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan maupun pejabat dari Direktorat Barang Milik Negara I, Ditjen Kekayaan Negara.
Tinjauan dan konsep pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset tetap dan aset tak berwujud dibahas dalam lokakarya tersebut. Sebagai referensi dari international best practices, disampaikan juga pemaparan konsep dan praktek-praktek implementasi akuntansi aset non keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Australia khususnya Australian Ministry of Defence.
Implementasi akuntansi aset non keuangan perlu disesuaikan dengan karakteristik negara Indonesia. Maka, menjadi salah satu pokok pembahasan yang penting paparan konsep dan praktek-praktek implementasi akuntansi aset non keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Begitu pula, kendala yang akan dihadapi dalam penerapan akuntansi Non Financial Assets dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia menjadi salah satu pokok pembahasan.
Berkaitan dengan Akuntansi Akrual Non Financial Assets, beberapa Kementerian/Lembaga juga dilibatkan terutama yang memiliki jumlah aset yang cukup besar dan memiliki karakteristik khusus seperti: Kementerian Pertahanan dengan aset berupa alutsista, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dengan aset KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan aset-aset bersejarahnya, dan Kementerian/Lembaga lain karena mereka lah yang akan menjadi tulang punggung dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan LKKL (Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga) yang beropini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Tino A. Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan
