Liputan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen Perbendaharaan yang telah berlangsung selama dua hari, menyepakati dan menyimpulkan beberapa hal pokok. Kesepakatan dan kesimpulan tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin pada laporan penutupan Rapimnas, Kamis (11/11) di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan, serta menajamkan fungsi organisasi, Rapimnas Ditjen Perbendaharaan kali ini membahas strategi pengelolaan organisasi, pelaksanaan fungsi teknis perbendaharaan, dan persiapan tugas khusus Ditjen Perbendaharaan pada akhir tahun anggaran 2010, serta persiapan pelaksanaan awal tahun anggaran 2011.

Selain itu, sebagaimana amanat Menteri Keuangan,  dibahas pula hasil kunjungan kerja Kantor Pusat, Kanwil, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada stakeholder. Langkah tersebut diambil guna mendengar keluhan langsung dari para stakeholder. Dengan demikian, Ditjen Perbendaharaan dapat memberikan penyelesaian permasalahan maupun penyempurnaan kelemahan sistem.

Menurut K.A. Badaruddin, beberapa hal yang patut diambil langkah antisipasi adalah penurunan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada saat akuntansi berbasis akrual diterapkan, aplikasi konfirmasi KPPN dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam hal Modul Penerimaan Negara (MPN), persiapan infrastruktur komunikasi data yang dapat menjangkau seluruh satuan kerja, dan perlunya segera memberikan gambaran mengenai proses bisnis di KPPN pada saat Sistem Perbendaharaan  dan Anggaran Negara (SPAN) diterapkan.

Mengenai persiapan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2010, didiskusikan mekanisme penatausahaan penerimaan maupun pengeluaran yang mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 44/PB/2010. Seluruh permasalahan yang diperkirakan akan muncul diarahkan untuk tetap mematuhi peraturan Dirjen Perbendaharaan tersebut.

Dalam hal penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2011, Rapimnas kali ini menyepakati penyelesaian DIPA agar dilakukan dengan cepat, transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Target penyerahan DIPA tahun anggaran 2011 dilakukan pada minggu keempat bulan Desember 2010.

Kritik dan saran yang dihimpun dari para stakeholder berdasarkan hasil kunjungan kerja meliputi perlu adanya peningkatan dan keseragaman pemahan para petugas front office KPPN. Kemudian, masih perlunya jaminan ketepatan waktu transfer rekening kas Negara ke rekening pihak penerima, serta masih diperlukan sarana pendukung layanan prima.

Selain penyampaian kesepakatan dan kesimpulan Rapimnas, disampaikan pula laporan jumlah sumbangan yang berhasil dihimpun Ditjen Perbendaharaan yang akan diberikan kepada korban bencana alam Wasior, Mentawai, dan Merapi. Dalam kesempatan tersebut, terkumpul sumbangan sebesar Rp. 266.853.000,- Sumbangan tersebut secepatnya akan disalurkan bagi para korban bencana.

Kesepakatan dan Kesimpulan Pokok Rapimnas Ditjen Perbendaharaan

• Dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2010 jajaran Ditjen Perbendaharan telah siap melaksanakan tugas khusus dibidang penerimaan maupun pengeluaran.
• Dalam meningkatkan efektifitas tahun anggaran 2011, Ditjen Perbendaharaan telah menyiapkan sistem dan prosedur yang efisie, yang menjamin penyelesaian dan pengesahan DIPA dilakukan secara cepat, transparan dan akuntabel.
• Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, Ditjen Perbendaharaan akan terus menyempurnakan organisasi dan proses bisnis, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta memenuhi sarana dan prasarana organisasi untuk menjamin pelayanan prima.
• Seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengedepankan integritas dan profesionalitas untuk meraih kinerja terbaik bagi bangsa dan Negara.

Oleh : Novri H.S. Tanjung dan Bambang Kismanto &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan