Liputan Workshop Profesionalitas Pejabat Pengelola Keuangan
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sampai saat ini, rendahnya penyerapan anggaran menjadi penyakit kambuhan yang terjadi pada setiap tahun anggaran. Padahal, berbagai sistem telah didesain dalam mendorong percepatan penyerapan APBN di Kementerian/Lembaga.
Meminimalisasi kendala sumber daya manusia (SDM) dalam pengelola keuangan negara di Kementerian/Lembaga, Ditjen Perbendaharaan melakukan Workshop profesionalitas pejabat pengelola keuangan negara, 23 s.d 24 November 2010, di Hotel Red Top Jakarta.
Workshop dibuka secara resmi oleh Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdul Rahman Ritonga. Dalam pidato pembukaannya, beliau menyampaikan tujuan penyelenggaraan workshop tersebut adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penyelesaian masalah lambatnya penyerapan anggaran dan penerapan prinsip reformasi manajemen keuangan negara : let the managers manage dilihat dari sisi SDM pengelola anggaran di kementerian negara/lembaga.
Sedangkan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin, dalam memberikan keynote speech mengatakan, &ldquoKendala seputar masalah human capital, sampai dengan lima tahun setelah reformasi keuangan negara digulirkan ternyata masih mengemuka. Kendala tersebut terutama berada di Kementerian Teknis yang sepanjang sejarah sebelum reform digulirkan, cenderung menjadi pihak yang &lsquotergantung&rsquo pada Kementerian Keuangan untuk mengelola pelaksanaan anggaran,&rdquo ujar Badaruddin.
Hadir sebagai peserta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM) perwakilan dari seluruh kementerian negara/ lembaga yang seluruhnya berjumlah 76 Kementerian/ Lembaga. Antusiasme kementerian/ lembaga dalam workshop tersebut sangat tinggi. Terbukti, dari 172 peserta yang diasumsikan oleh panitia, kenyataanya peserta yang hadir lebih dari 300 orang.
Narasumber dari berbagai instansi memberikan paparan, sharing ide dan pengalaman seputar profesionalitas pejabat perbendaharaan negara. Berbagai wawasan dan pengalamannya atau bahkan pemaparan program kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan di instansi masing-masing terkait peningkatan profesionalitas SDM Pejabat Perbendaharaan Negara.
Narasumber tersebut merupakan para pejabat dari Kementerian PAN dan Reformansi Birokrasi, Pusku POLRI, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Seiring reformasi pengelolaan keuangan negara, satuan kerja harus mampu memposisikan diri sebagai manajer yang mampu merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya. Kementerian negara /lembaga teknis saat ini diposisikan selaku Chief Operational Officer (COO), bersama-sama dengan Kementerian Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO), sebagai mitra sejajar (counterpart) dalam pengelolaan keuangan negara. Ini sungguh sejalan dengan semangat reformasi manajemen keuangan negara yang menekankan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara CFO dan COO sebagai pengelola keuangan negara.
Pengelolaan keuangan negara yang dilakukan selama ini dengan menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah yang bergerak dalam pengelolaan keuangan negara tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance yang sesuai dengan lingkungan Pemerintahan.
Sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas harus dapat dikelola secara efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip yang banyak digunakan dalam dunia usaha tentunya disesuaikan dengan karakteristik lembaga pemerintahan yang tunduk pada tatanan hukum publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah pengoptimalan fungsi selaku manajer yang di antaranya harus mampu melaksanakan perencanaan kas yang baik dan pencegahan agar jangan terjadi kebocoran dan penyimpangan. Agar dapat melaksanakan fungsi selaku manajer tentunya dibutuhkan kualitas SDM yang profesional.
Profesional di sini memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan yaitu karakter dan kompetensi. Karakter artinya SDM tersebut harus memiliki integritas yang tinggi, memiliki attitude yang selalu aware terhadap potensi fraud dan berani bersikap untuk menjauhi hal-hal tersebut. Kompetensi berarti memiliki kemampuan baik yang berdimensi soft competency maupun hard competency. Dari sisi soft competency, para pejabat perbendaharaan negara dituntut memiliki kemampuan analitis dan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) yang memadai, sementara di sisi hard competency harus memiliki penguasaan yang baik atas regulasi di bidang pengelolaan keuangan negara.
Pada akhir acara, Kasubdit Pengembangan Profesi, Fahma Sari Fatma membacakan rekomendasi sekaligus menutup penyelenggaraan workshop secara resmi. Kita semua berharap terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pejabat perbendaharaan negara secara sistematis sebagai proyek bersama antara Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan selaku aktor utama menuju Pengelolaan Keuangan Negara yang Bersih, Terencana dan Efektif.
Oleh : Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan
