Liputan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan BLU
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Guna meningkatkan tata kelola satuan kerja (satker) Badan Layanan Umum (BLU), Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Dit. Pembinaan PK-BLU) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 2010, di Hotel Acacia, Jakarta, pada tanggal 2 s.d. 4 Desember 2010. Hadir selaku peserta 56 Satker BLU yang ditetapkan pada tahun 2006, 2007, dan 2008, serta 14 Kepala Biro Keuangan Kementerian/ Lembaga Negara yang membawahi satuan kerja BLU.

Rapat Koordinasi dengan tema &ldquoSeiring koordinasi yang efektif, kita tingkatkan governance BLU menuju perbaikan akuntabilitas dan peningkatan aksesabilitas layanan publik&rdquo bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan kaidah-kaidah manajemen pada entitas bisnis, sehingga kegiatan operasional satuan kerja badan layanan umum dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Rapat Koordinasi kali ini juga memberikan fleksibilitas pada satker BLU baik dalam pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa dimaksudkan agar BLU dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Direktur Pembinaan PK-BLU, Hari Utama dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 merupakan contoh nyata dari pelaksanaan layanan publik yang berorientasi pada kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan demikian, satker BLU diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan terutama yang berkaitan dengan corporate governance, dengan melakukan pembenahan internal organisasi termasuk didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta memiliki pola pikir sebagai entrepreneurs dengan tidak meninggalkan prinsip bahwa satuan kerja BLU tidak mengutamakan pencarian keuntungan (not for profit).

Selain itu, Hari Utama juga menyampaikan bahwa peran BLU semakin lama semakin meningkat. Hal ini tercermin dari meningkatnya total pendapatan BLU non APBN sebagaimana Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Meningkatnya peran BLU ini setidaknya membawa dua konsekuensi, yaitu pertama, di masa mendatang upaya untuk mewujudkan governance BLU akan semakin kompleks sehingga membutuhkan koordinasi yang makin intensif, dan kedua, perlu adanya sebuah ukuran penilaian kinerja satker BLU untuk memastikan bahwa fleksibilitas yang telah diberikan kepada satker BLU berbuah kinerja layanan (let the managers manage). Dari sisi akuntabilitas, satker BLU harus mampu meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola keuangannya sehingga tidak menjadi sumber masalah yang mengakibatkan opini pemeriksa terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LK K/L) menjadi tidak baik.

Materi Rapat Koordinasi tentang tata kelola keuangan BLU, pengukuran kinerja keuangan, dan pola pengelolaan rekening disampaikan oleh narasumber dari Dit. Pembinaan PK-BLU (Bpk. Muhson, Bpk. Sudarso, Bpk. Catur Ariyanto Widodo dan Bpk. Hermawan Sukoasih) dan dari Dit. PPKN oleh Bpk. Wibawa Pram Sihombing. Turut sebagai narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi adalah Direktur RS Kariadi, Semarang dan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang mengupas tentang tantangan dan peluang satuan kerja BLU ke depan.

Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan BLU pada akhirnya menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi menuju tata kelola satuan kerja BLU yang lebih baik dan merekomendasikan pembentukan asosiasi satuan kerja badan layanan umum (collaborative action) antar satker BLU  dan antara satuan kerja BLU dengan Kementerian Keuangan selaku regulator.



Oleh : Kontributor Direktorat PK-BLU