Liputan Roadshow Direktur Jenderal Perbendaharaan di Palangka Raya dan Banjarmasin
Palangkaraya, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoAda dua hal yang perlu menjadi perhatian kita, terutama para pimpinan KPPN dan Kanwil pada tahun ini,&rdquo jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto dalam lawatan kerjanya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hari Jumat pagi (15/4).

Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja

&ldquoPertama, pada tahun anggaran 2011, pertama kalinya kita menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Penerapannya mempunyai implikasi yang luar biasa di organisasi kita terutama pada proses bisnisnya,&rdquo urai Agus memulai penjelasannya. &ldquoKalau dulu sistem penganggaran berbasis pada input, akuntabilitas cukup kalau sudah kita belanjakan uangnya, tunjukkan kuitansinya, kemudian buatkan laporannya. Selesai,&rdquo lanjut beliau. &ldquoTetapi sekarang (sesuai dengan Anggaran Berbasis Kinerja, red), pertanggungjawaban atau akuntabilitas kita sebagai pengguna anggaran tidak berhenti pada spending atau belanja melainkan pada output atau kinerja yang dihasilkan, harus sejalan dengan anggaran yang dimiliki.&rdquo

Agus Suprijanto melalui penjelasannya tersebut di hadapan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Tengah, Joko Wihantoro para Kepala KPPN dan para pegawai lingkup Kanwil DJPBN Prov. Kalteng, memaklumi kesulitan seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Keuangan dalam menyesuaikan pola pengAnggaran Berbasis Kinerja (ABK) tersebut. Akan tetapi beliau tetap meminta jajarannya untuk bekerja semaksimal mungkin untuk menyukseskannya. &ldquoPelaksanaan ABK ini harus kita dukung habis-habisan dan jangan sampai mengalami kendala sehingga di akhir tahun nanti (akan, red) banyak persoalan terkait dengan laporan keuangan kita.&rdquo

Dirjen PBN yang baru dilantik beberapa bulan yang lalu tersebut langsung meminta para pegawai di KPPN dan Kanwil khususnya Seksi Vera dan Aklap untuk menaruh perhatian yang khusus terhadap sistem pelaporan keuangan untuk menghadapi perubahan sistem penganggaran dimaksud. &ldquoTetapi teman-teman di Front Office (diharapkan, red) supaya lebih tajam untuk menilai. Walaupun tanggung jawab otorisator sudah berpindah ke Kementerian Lembaga, tetapi monitoring capaian output perlu kita tetap lakukan,&rdquo pinta beliau lebih detil.

Reward and Punishment

Agus Suprijanto yang dalam setiap kesempatan pengarahannya sering menggunakan pendekatan dari sudut ekonomi makro tersebut, mengatakan hal kedua yang patut menjadi perhatian jajarannya di Ditjen Perbendaharaan, yaitu penerapan reward and punishment untuk meningkatkan persentase penyerapan anggaran. Beliau mengulas rendahnya tingkat penyerapan anggaran pemerintah tahun 2004-2009 yaitu sebesar 90-95%. Hal ini, menurut beliau, diperparah dengan adanya kelambatan dan penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran berjalan.

&ldquoOleh karena itu dicanangkan pola reward and punishment ini, untuk memacu Kementerian dan Lembaga serta kita semua mempercepat proses penyerapan anggaran, karena anggaran yang terserap lebih awal itu kontribusinya terhadap perekonomian akan sangat besar,&rdquo ulas beliau menjelaskan substansi di belakang kebijakan tersebut. Menurutnya, &ldquoKontribusi utama pada pertumbuhan ekonomi selain konsumsi , investasi , export-import, adalah government spending yang sangat diandalkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tidak pada angkanya, tetapi pada kebijakan-kebijakan yang akan lahir dari pelaksanaan anggaran ini. Maka apabila proses penyerapan anggaran itu lambat maka kontribusinya terhadap ekonomi akan lambat,&rdquo lanjut beliau menjelaskan.

Melihat urgensi penyerapan anggaran yang berakhir pada penerapan reward and punishment tersebut,  Agus Suprijanto meminta jajarannya di KPPN dan Kanwil untuk bersikap proaktif dan menunjukkan sikap membantu K/L dan satker dalam mengingatkan dan memperingati mengenai capaian penyerapan anggaran mereka dalam bentuk tayangan progress penyerapan anggaran pada LCD TV yang terdapat pada ruang layanan masing-masing. &ldquoDari situ, mereka bisa diingatkan. Bagi mereka yang lambat dapat diberikan sinyal merah, atau yang mendekati lambat kasih sinyal kuning, tapi yang bagus kasih warna hijau atau biru. Proses menjadi adil karena ada peringatan dari kita,&rdquo jelas beliau lebih lanjut.

&ldquoKalau sudah diperingati tapi tidak ada progres, ya apa boleh buat tahun depan anggarannya kita potong. Dan hasil pemotongan akan dialokasikan pada K/L atau satker yang bisa lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program2nya,&rdquo kata beliau sambil memberikan peringatan.

Perjalanan Nostalgia

Mengikuti kunjungan dinas yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto pada akhir minggu lalu (15-16/4) tidak ubahnya melihat perjalanan napak tilas seorang manusia yang menghargai masa lalunya di tengah pencapaian karir tertinggi yang dirasakannya saat ini. Sekitar 14 tahun lalu, sepulang dari menyelesaikan pendidikan S3-nya, Agus Suprijanto menjabat sebagai Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah selama kurang lebih enam bulan sebelum akhirnya kembali ke Jakarta.

Disambut dan didampingi langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Joko Wihantoro beserta jajarannya Agus Suprijanto mengunjungi bekas kantor yang pernah dipimpinnya dan rumah dinas Jl. Baban yang pernah ditempatinya sebelum mengunjungi KPPN dan Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah.

&ldquoPalangkaraya telah menorehkan kenangan yang mengesankan bagi saya dan keluarga. Saat itu saya  membawa isteri dan dua orang anak,&rdquo kenang Dirjen Perbendaharaan mengawali sambutan pengarahannya di ruang aula Kanwil. Kota yang sempat menjadi tempat persinggahan karirnya tersebut, menurut beliau masih sama cantik, apik, tertata rapi dan asri dengan kenangan yang dimilikinya selama ini. Akan saja pertumbuhan kotanya tidak terlalu pesat bahkan terkesan agak lambat, tidak seperti saat pencanangan program lahan sejuta hektar yang diterapkan pemerintah.

Acara pengarahan yang didahului dengan sambutan Joko Wihantoro tersebut, sempat ramai dengan riuh rendah tanggapan para pegawai menanggapi seloroh beliau. Menurutnya ada kesamaan yang berhubungan dengan kota Palangkaraya sebagai tempat pencetak pejabat-pejabat tinggi Ditjen Perbendaharaan. &ldquoDirektur Jenderal Perbendaharaan adalah mantan (pegawai, red)Palangkaraya, Plt. Sekretaris DJPBN yang merangkap sebagai Direktur PKN juga mantan Palangkaraya, Kakanwilnya juga mantan Palangkaraya,&rdquo jelasnya disambut tepuk tangan para peserta.

Hadir dalam pengarahan tersebut menyertai sebagai rombongan Kantor Pusat adalah Kepala Bagian OTL, Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum. (MC/TWP)

Oleh: Tonny W. Poernomo &ndash Media Center DJPBN