Liputan Rakor Kanwil Se-Kalimantan dan Kunjungan Kerja Dirjen Perbendaharaan di Banjarmasin
Banjarmasin, perbendaharaan.go.id &ndash Dengan lantang, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Agus Suprijanto mengatakan hal tersebut di depan seluruh Kepala Kanwil se-Kalimantan, Kepala KPPN lingkup Kanwil Prov. Kalimantan Selatan, pelaksana pada KPPN Banjarmasin serta beberapa pejabat dari Kantor Pusat pada acara kunjungan kerjanya di provinsi Kalimantan Selatan, Jum&rsquoat (15/4).

Kunjungan Kerja ke KPPN Banjarmasin
&ldquoBoleh dibilang, telah terjadi revolusi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang dimulai oleh pendahulu-pendahulu saya. Seperti jaman Pak Mulia Nasution, pada awal-awal dijalankannya  reformasi keuangan negara. Kemudian eranya Pak Herry Purnomo,dilanjutkan dengan periode reformasi birokrasi yang hasilnya kita rasakan seperti sekarang ini. Kemudian, sekarang dilanjutkan dengan transformasi kelembagaan,&rdquo jelas Agus secara runtun mengenai fase-fase perubahan di organisasi yang pernah menjadi tempat berkarirnya dahulu.

Dalam penjelasannya, sekali lagi beliau menyatakan apresiasi atas perubahan yang sangat mendasar dan telah berjalan selama ini terutama pada seluruh unit vertikal pelayanan yang menjadi ujung tombak Ditjen Perbendaharaan. Bahkan beliau tidak segan-segan membandingkan apa yang dilihat sekarang dengan apa yang dirasakannya di masa yang lalu. &ldquoDi masa-masa lalu, tahun 80-90an, rasa kebanggaan sebagai pegawai negeri hampir tidak ada samasekali, karena masyarakat melihat kita penuh dengan praktek-praktek yang tidak terpuji, yaitu sebagai  tukang peras, tukang pungli. Apalagi dulu di loket-loket KPN dan Kas Negara secara vulgar sering terjadi. Tapi Alhamdulillah, sekarang sudah jauh berubah. Kalau masih ada yang masih mencoba-coba saya pikir itu perbuatan sia-sia atau bunuh diri.&rdquo

Menindaklanjuti implikasi penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang luas, tidak hanya dalam lingkup Kementerian Keuangan akan tetapi juga termasuk di dalamnya Kementerian/Lembaga, Dirjen Perbendaharaan meminta agar hal ini diberikan perhatian yang lebih besar. Menurutnya, walaupun telah banyak proses bisnis yang telah dibuat untuk mengantisipasi PBK akan tetapi masih diperlukan aplikasi-aplikasi yang efisien dan sekaligus dapat digunakan untuk memantau output maupun outcome yang dihasilkan dari pembelanjaan anggaran kita.

&ldquoIni perlu menjadi perhatian kita semua. Kita perlu menata diri terutama bagi kita yang jauh dari pusat pemerintahan di Jakarta. Tapi yang saya lihat, Alhamdulillah semua berjalan secara normal. Secara umum berjalan dengan baik. Hanya saja monitoring input dan output yang memang perlu kita pikirkan karena itu menjadi tanggungjawab setiap pengguna anggaran atas anggaran yang dialokasikan bagi mereka,&rdquo ujar Agus Suprijanto menambahkan.

Pelayanan di Front Office (FO) ternyata juga tidak luput dari perhatian Dijen Perbendaharaan. Ketika menyampaikan mengenai pentingnya penyerapan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga sehingga perlu dilakukan sistem reward and punishment, beliau meminta kepada para pegawai di FO untuk tidak langsung meminta satker pulang apabila dokumen yang diajukannya kurang. &ldquoKalau mereka datang membawa SPM ada kurang-kurang, jangan langsung ditolak. Kalau bisa diladeni kemudian diproses sambil menunggu kelengkapan data yang kurang itu diterima saja. Lalu kemudian nanti setelah dilengkapi baru diproses,&rdquo jelas beliau.

&ldquoSaya mengerti untuk kehati-hatian. Tapi rasanya terlalu arogan kalau setiap kurang kita tolak, kalau kurang kita tolak,&rdquo lanjut Agus menjelaskan pentingnya berinteraksi dengan satker dan tidak terlalu kaku dalam menjalankan fungsi pelayanan. &ldquoIni menjadi keluhan dari teman-teman di Kementerian/Lembaga dan kadang-kadang menjadi alasan yang mereka cari-cari, kalau penyerapan anggaran mereka lambat SPM-nya ditolak melulu oleh KPPN,&rdquo tambah beliau mengomentari sikap satker yang tidak mau disalahkan apabila tidak dapat mengoptimalkan penyerapan anggarannya.

Perjalanan Palangka Raya ke Banjarmasin yang memakan waktu kurang lebih lima jam telah membuat pertemuan dengan Dirjen Perbendaharaan dan para pegawai KPPN Banjarmasin terpaksa dilakukan pukul 09.00 waktu setempat. Walaupun demikian hal tersebut tidak mengakibatkan para peserta pertemuan absen, bahkan tetap semangat mendengarkan pengarahan beliau.

Rakor Kanwil se-Kalimantan
Tidak setiap kali, Dirjen Perbendaharaan memiliki waktu yang luang untuk mengunjungi kantor-kantor di daerah. Perlu penyesuaian waktu dengan Menteri Keuangan, rutinitas pekerjaan, dan jadwal rapat yang padat. Maka ketika kunjungan kerja dapat dilakukan, beliau selalu berusaha mengoptimalkan waktu untuk melakukan agenda konsolidasi dan koordinasi tingkat Kanwil dengan tema-tema yang sangat urgent dibicarakan.

Dalam kunjungan kerja di Banjarmasin, Agus Suprijanto menginisiasi pertemuan regional se-Kalimantan dengan seluruh pucuk pimpinan Kanwil yang ada. Tidak kurang dari Kepala Kanwil Prov. Kalimantan Tengah, Joko Wihantoro Kepala Kanwil Prov. Kalimantan Timur, Nanung Kepala Kanwil Prov. Kalimantan Barat, Teddy Rukmana hingga tuan rumah, Kepala Kanwil Prov. Kalimantan Selatan, Elin Sumarlina hadir dalam acara yang dilaksanakan pada Sabtu (16/4).

Acara yang juga dihadiri oleh seluruh pejabat eselon III dan IV lingkup Kanwil Prov. Kalimantan Selatan dan pejabat eselon III lingkup Kanwil Prov. Kalimantan Tengah tersebut dimulai dengan penjelasan capaian-capaian yang terjadi di masing-masing Kanwil serta permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kerjanya. Dirjen Perbendaharaan pada acara tersebut juga berkesempatan untuk memberikan pengarahan sebelum tanggapan dan sesi diskusi.

Oleh: Tonny W. Poernomo &ndash Media Center DJPBN