Liputan Rakor Sekretariat Ditjen Perbendaharaan
Bandung, perbendaharaan.go.id - Seminggu sejak dilantik sebagai Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sekretariat Ditjen Perbendaharaan,  Sabtu (2/7), di Bandung.  Rakor Sekretariat Ditjen Perbendaharaan  kali ini menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi bagi Tata beserta jajarannya.

&ldquoRakor sekretariat ini merupakan kesempatan pertama saya selaku Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, sehingga dapat melihat lebih dekat, lebih jelas, baik kondisi, permasalahan dan rencana kerja, dalam semester II tahun 2011 ini,&rdquo ujar Tata dalam sambutannya.

Tata menyampaikan bahwa peran strategis Sekretariat Ditjen Perbendaharaan merupakan penunjang keberhasilan capaian Tupoksi Ditjen Perbendaharaan.  Untuk itu Tata meminta agar Sekretariat berperan aktif dalam menghadapi tantangan perubahan organisasi yang dinamis. &ldquoSeluruh jajaran sekretariat harus bisa menerjemahkan kondisi tersebut (perubahan, red), dalam bentuk kegiatan yang komperhensif dan terintegrasi serta memiliki value added yang cukup besar bagi organisasi,&rdquo  Tata menegaskan.

Topik-topik strategis yang menjadi pembahasan cukup beragam. Topik tersebut diantaranya, program pensiun dini, implementasi layanan filial pada KPPN, KPPN Percontohan tahap V, dan implementasi layanan mobile pada KPPN tahap II.

Program pensiun dini yang beberapa waktu ini mendapat sorotan media masa, sejauh ini telah dilaksanakan workshop dan uji alat survey di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta serta KPPN Bogor. Namun demikian, Sekjen Kementerian keuangan mengusulkan agar program pensiun dini diselaraskan dengan penataan pegawai Tim Reformasi Birokrasi.

Setelah dilakukan penetapan melalui Keputusan Dirjen Perbendaharaan (Kepdirjen), implementasi layanan filial pada KPPN tahap I telah diujicobakan. Lokasi layanan filial dilakukan di lima tempat, yaitu, Sinabang, Namlea, Muara Teweh, Alor, dan Natuna. Sebelum memasuki prosesi launching, implementasi layanan filial memasuki tahapan pemenuhan sarana dan prasarana, juga evaluasi pelaksanaan layanan.

Terkait KPPN Percontohan Tahap V, telah dilakukan penunjukan KPPN dimaksud melalui  Kepdirjen. KPPN yang ditetapkan sebagai KPPN Percontohan tahap V adalah KPPN Mamuju, KPPN Manokwari, KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta V, KPPN Tanjung Pinang. Kepdirjen tersebut  telah diinternalisasi pula ke Kanwil dan KPPN. Selanjutnya beberapa tahapan lain tengah dipersiapkan, terkait SDM, dan penyempurnaan sarana dan prasarana.

Sementara itu, telah dilaksanakan percepatan pengadaan Mobil guna implementasi layanan Mobile pada KPPN tahap II.  Penilaian dan penetapan Kanwil Pengelola KPPN Layanan Mobile segera dilaksanakan.   

Oleh: Novri H.S. Tanjung dan Sugeng Wistriono &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan