Liputan TOT SAP 2011
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid membuka kegiatan Training of Trainers (TOT) Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP), Senin (4/7), di Jakarta. Pelaksanaan TOT SAP tahun ini adalah untuk yang pertama kalinya dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan sejak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diundangkan.
Menurut Kasubdit Standar Akuntansi Pemerintahan Wiwin Istanti, tujuan penyelenggaraan TOT adalah untuk melatih pegawai potensial dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L), juga dari lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi fasilitator pengajar SAP yang andal. Mereka diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam mensosialisasikan SAP di lingkungan unit kerjanya masing-masing. Muara dari pelaksanaan TOT ini adalah agar K/L dan Pemerintah Pusat dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP dengan capaian terbaik.
Sementera itu, dalam penyampaian keynote speech Yuniar Yanuar Rasyid menjelaskan bahwa PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP adalah PP yang fundamental yang mengusung amanat penerapan basis akrual selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan pemerintah tahun 2015. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Ketentuan mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Yuniar melanjutkan bahwa perjalanan menuju penerapan basis akrual telah dipetakan dan beberapa milestone telah ditetapkan. Selama menerapkan basis Kas menuju Akrual, telah terjadi peningkatan kualitas Laporan Keuangan dari tahun ke tahun. Untuk akuntansi dan pelaporan tahun anggaran 2010, jumlah K/L yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 53 dari sebelumnya 45 di tahun 2009. Demikian juga terjadi penurunan jumlah K/L yang memperoleh opini Disclaimer, dari 8 LKKL di tahun anggaran 2009 menjadi 2 LKKL di tahun anggaran 2010.
Yuniar juga mengingatkan, sesuai kontrak kinerja antara Presiden dan Menteri/Pimpinan Lembaga seluruh LKKL dan LKPP harus mendapat opini WTP untuk pelaporan 2011. Oleh karenanya, ketentuan tentang pengelolaan keuangan negara khususnya tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan prinsip dalam penyusunan laporan keuangan haruslah dipahami oleh segenap pelaku akuntansi pemerintahan.
&ldquoBagi Kementerian lembaga yang masih mendapat disclaimer, perlu kerja keras untuk loncat menjadi WTP,&rdquo ujar Yuniar.
Oleh: Novri H.S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan
