Liputan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2012
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Direktorat PPK BLU) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2012, Kamis (29/4). Acara yang dibuka oleh Rudy Widodo selaku Plh. Direktur PPK BLU dipenuhi dengan jumlah peserta yang hadir melebihi jumlah undangan, yaitu sebanyak 300 orang.

Walaupun sebelum penyelenggaraan acara ini Direktorat PPK BLU telah beberapa kali menyelenggarakan bimtek serupa, namun berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, dalam bimtek ini disampaikan mengenai penyusunan RBA dalam format baru.

Hal yang diharapkan Direktorat PPK BLU dengan mengusung RBA format baru adalah terwujudnya RBA yang lebih ringkas, tanpa menghilangkan substansi-nya. Sebagaimana diketahui bersama, RBA merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan satker BLU dalam satu tahun anggaran. Disebut demikian, tidak lain dikarenakan dalam RBA terangkum seluruh kegiatan satker BLU termasuk biaya-biayanya.

Hal yang merupakan suatu keharusan bagi satker BLU tersebut, tidak lepas dari adanya tuntutan terhadap satker BLU untuk lebih akuntabel atas seluruh kegiatannya. Pada awalnya merupakan hal yang wajar jika tidak semua satker BLU dapat dengan mudah dan cepat melaksanakan penyusunan RBA dengan benar. Namun demikian, keharusan ini membuat mereka mau tidak mau harus berubah.

Secara spesifik, &lsquoberubah&rsquo di sini di antaranya adalah berubah untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, berubah untuk lebih meminimalkan biaya, dan berubah untuk mengurangi rentang birokrasi-.

Enterprising the government merupakan paradigma yang cukup intens didengung-dengungkan dalam praktik pengelolaan keuangan BLU sebagai salah satu perwujudan reformasi birokrasi di bidang Keuangan Negara. Arti yang terkandung di dalamnya adalah bahwa instansi pemerintah dapat melakukan praktik-praktik korporasi namun tentunya tanpa melupakan wajah ke-pemerintahannya, yaitu untuk melayani masyarakat, baik kalangan the have maupun kalangan have not. Pelayanan ini yang diharapkan tidak hanya tetap dapat diberikan oleh satker BLU, namun juga meningkat secara kuantitas dan kualitas.

Pengelolaan Keuangan BLU merupakan sebuah pola pengelolaan negara yang menafikan aturan yang berlaku umum. Pengecualian yang ada diantaranya adalah dapat mengelola langsung pendapatannya tanpa harus menyetorkan ke Kas Negara (kecuali untuk BLU Bertahap), dapat melakukan investasi, dapat berhutang, dan dapat merekrut tenaga profesional non PNS. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan satker BLU dipandang istimewa.

Namun demikian, tentulah suatu keistimewaan akan dibarengi dengan kewajiban sebagai penyeimbangnya. Kemudahan yang diperoleh oleh satker BLU dibarengi dengan kewajiban adanya transparansi dan akuntabilitas. Hal-hal tersebut tentunya merupakan konsekuensi yang tidak mudah, namun demikian bukanlah suatu hal yang mustahil. Dengan RBA format baru inilah diharapkan satker BLU dapat lebih akuntabel terhadap program dan kegiatannya.

Sebagai suatu kesempatan yang tidak hanya bersifat satu arah, bimtek RBA ini tidak kehilangan dinamikanya meskipun mengusung materi yang tidak bisa dibilang ringan. Peserta yang diundang telah dimintakan kapasitas dan kriteria tertentu, sehingga bimtek ini tidak hanya diwarnai oleh penyampaian materi, namun juga pertanyaan, permasalahan, dan tidak kalah menarik adalah sesi kedua yang diselenggarakan dalam format simulasi.

Dalam sesi kedua ini peserta dibagi dalam tiga ruangan sesuai rumpun layanan, sehingga simulasi dan materi yang disampaikan lebih focus pada latar belakang instansi peserta. Upaya penyelenggaraan bimtek ini diiringi harapan agar proses penyusunan RBA lebih mudah dipahami dan dijalani oleh satker BLU, dan dapat berfungsi sebagai acuan kegiatan pelaksanaan pengelolaan keuangan satker BLU demi tata kelola dan layanan yang lebih baik.

Oleh: Kontributor Direktorat PPK BLU