Liputan Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Lingkup Kementerian Keuangan di KPPN Pontianak.
Pontianak, perbendaharaan.go.id &ndash &ldquoPelayanan KPPN Pontianak tidak hanya diberikan sebatas didalam gedung kantor saja, melainkan dimulai sejak satker berada ditempat parkir, yaitu dengan menyediakan Locker Helm. Locker ini digunakan untuk memberikan kenyamanan kepada para stakeholder dari pencurian helm yang marak terjadi di Pontianak&rdquo, pernyataan ini disampaikan oleh Ade Rohman, Kepala KPPN Pontianak dalam presentasinya pada saat penilaian Kantor Pelayanan Percontohan yang Kementerian Keuangan tahun 2012, Rabu (19/9) di Aula KPPN Pontianak.

Tim penilai yang hadir dalam penilaian KPPN Pontianak terdiri dari ketua tim yaitu Kepala Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan, Ilhamsyah, dengan anggota yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Azhar Rasyidi, dan Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan, Sekretariat Ditjen Pajak, Lusiani.

Mengawali sambutannya, Ilhamsyah menyampaikan bahwa kinerja pegawai Ditjen Perbendaharaan sudah tidak dapat diragukan lagi dan dapat menjadi contoh bagi ditjen yang lain. &ldquoBahkan orang-orangnya (Pegawai Ditjen Perbendaharaan - red) pun bisa dipergunakan diseluruh Kementerian Keuangan bahkan di luar Kementerian Keuangan,&rdquo imbuhnya.

Acara penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan diawali dengan penandatanganan pakta integritas oleh Tim Penilai agar penilaian yang akan dilakukannya nanti lebih obyektif dan adil sesuai dengan mekanisme dan instrumen penilaian yang telah ditetapkan dalam PMK nomor 275/KMK.01/2010 dan 151/KMK.01/2012. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh Kepala KPPN Pontianak, sesi tanya jawab, serta saran dan pendapat dari warga pengguna layanan KPPN Pontianak, serta peninjauan lapangan.

Dari materi presentasi kepala KPPN Pontianak dapat diperoleh informasi bahwa KPPN Pontianak selalu melakukan perbaikan dan peningkatan layanan publik demi pelaksanakan reformasi birokrasi dan penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Hal tersebut memacu para pegawai untuk memberikan pelayanan tidak hanya sebatas standar yang telah ditetapkan, tetapi dengan menciptakan inovasi - inovasi baru yaitu Loket Khusus untuk perbaikan SPM serta untuk pelayanan kepada satker berprestasi sehingga pada saat pengajuan SPM tidak perlu mengambil nomer antrian.

Ada pula Locker lembar ke-2 SP2D/SPM, fasilitas ini untuk mempermudah satker dalam proses pengambilan lembar ke-2 SP2D tanpa mengantri dan tanpa harus berhubungan dengan pegawai KPPN. Pada saat penandatanganan MoU antara KPPN dengan satker, KPPN Pontianak menyerahkan pula kunci locker sehingga pihak satker tinggal membuka locker menggunakan kunci tersebut jika ingin mengambil SP2D nya.

Locker SP2D/SPM inilah yang mendapatkan apresiasi dari Arif Budiman, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Ngurah Rai Pontianak pada saat diberikan kesempatan oleh tim penilai untuk menyampaikan testinomi terhadap pelayanan KPPN Pontianak, &ldquoBanyak hal-hal yang menginspirasi kami karena KPPN Pontianak juga memberikan pelayanan dari sudut pandang keamanan stakeholder (Locker Helm-red) dan dari sudut pandang proses (Locker SP2D/SPM-red), hal ini bisa meng-efesienkan atrian karena stakeholder/nasabah yang sifatnya rutin dengan mengambil langsung SP2D yang bersangkutan dan ini sangat ingin saya coba pada bank kami&rdquo kata Arif Budiman pada saat menyampaikan testinomi.

Bentuk terobosan inovasi layanan lainnya yaitu Double Screen Display pada Front Office, Bimbingan Teknis Cluster, Rekonsiliasi via e-mail, Aplikasi Faktur Kiriman Uang, dan Aplikasi Search Arsip (e-Filing).

Agar KPPN yang menjadi peserta pemilihan Kantor Pelayanan Percontohan ditingkat Kementerian Keuangan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan layanan publik, Ditjen Perbendaharan memberikan SKPA kepada KPPN Surakarta, KPPN Pontianak, dan KPPN Sidoarjo. Hal ini diharapkan agar dapat menjadi motivasi/semangat tambahan bagi peserta dan untuk masa yang akan datang diharapkan juga menjadi motivasi oleh KPPN diseluruh Indonesia untuk berlomba-lomba memperbaiki dan meningkatkan layanannya.

Sementara itu instrumen Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan terdiri dari Penilaian Kinerja Pelayanan Publik sebesar 60% yaitu pertama, Visi, misi, motto, janji layanan yang dapat memotivasi para pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder dengan bobot sebesar 10%, kedua, Sistem dan prosedur yang terdiri dari SOP, pengelolaan berkas/dokumen, pengelolaan pegawai, pengelolaan pengaduan/keluhan, dan pengelolaan mutu pelayanan, dengan bobot sebesar 35%, ketiga, SDM Pelayanan dengan bobot sebesar 35%, keempat, Sarana dan prasarana yang merupakan pendayagunaan sarana yang ada untuk mengoptimalisasi pelayanan yang diberikan kepada stakeholder dengan bobot sebesar 20%.

Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan bobot 40% yang terdiri kemudahan prosedur, kesesuaian persyaratan dengan jenis layanan, kedisiplinan, tanggungjawab, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, kesponan dam keramahtamahan petugas, kesesuaian biaya yang dibayar dengan yang ditetapkan, ketepatan penyelesaian layanan, dan kenyamanan lingkungan.

Dipenghujung acara, sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Tata Suntara, yang hadir sebagai pendampingan penilaian Kinerja Kantor Pelayanan Percontohan menyampaikan, &ldquoacara ini penting dan sangat bermakna karena dikesempatan ini seluruh undangan yang hadir bisa saling sharing experience, knowledge, dan saling koreksi demi perbaikan kita, teruma di jajaran Ditjen Perbendaharaan khususnya KPPN Pontianak dan KPPN se-Indonesia&rdquo.

Terhadap materi presentasi dan inovasi dari KPPN Pontianak Tata Suntara memberikan apresiasi yang positif dan bangga terhadap hasil testinomi dari satker yang secara keseluruhan menyatakan puas terhadap pelayanan KPPN Pontianak. &ldquoKita jangan terus terlalu puas dulu, tetapi kita harus terus meningkatkan pelayanan kita dan melaksanakan inovasi-inovasi, jangan berhenti sampai disini saja &ldquo pesan Tata Suntara.

Seperti tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada Tata Suntara juga menghimbau kepada para undangan yang hadir agar memperhatikan penyerapan anggaran supaya dipercepat dan tidak harus menunggu di akhir tahun, karena jika tidak dilakukan dari sekarang, maka akan terjadi penumpukan SPM di akhir tahun sehingga tidak efektif, dan menjadikan perencanaan yang kurang baik oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Link video profil KPPN Pontianak 2012 klik

Oleh : Sugeng Wistriono, Media center Ditjen Perbendaharaan.