workshop penegakan disiplin sebagai event tahunan Bagian Administrasi Kepegawaian dirancang untuk memberikan penyegaran dan pendalaman pemahaman secara komprehensif bagi para pengelola SDM terhadap peraturan-peraturan terkait penegakan disiplin serta menjadi forum sharing dan problem solving permasalahan yang muncul pada tataran praktik . Tahun ini, workshop digelar di Jakarta dari tanggal 8 s.d 11 Oktober 2012 dengan peserta para Kasubag Kepegawaian Kanwil dan Kasubbag TU Kantor Pusat.

Hari pertama Workshop diawali dengan pre test, peserta selanjutnya diajak menggali lebih dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dengan narasumber dari BKN, dilanjutkan dengan materi Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin (MPJHD) dengan narasumber dari Inspektorat Bidang Investigasi (IBI).

Pada paruh pertama di hari kedua dikupas materi mengenai Legal Drafting Keputusan Hukuman Disiplin dengan narasumber Biro Hukum dan dilanjutkan dengan materi Keberatan/Banding Administratif yang disampaikan oleh narasumber dari BAPEK. Pada paruh kedua disampaikan materi Pemberhentian Sementara (skorsing) oleh BKN dan dilanjutkan dengan materi Bantuan Hukum dan Saksi/Ahli oleh Biro Bantuan Hukum. Pada malam hari, digelar forum sharing session antara Kabag Administrasi Kepegawaian bersama para Kasubbag lingkup Bagian Administrasi Kepegawaian dengan para peserta dengan menu diskusi tentang issue kepegawaian dan organisasi yang aktual.

Pada hari terakhir, disajikan materi Whistleblowing System oleh IBI dan Penegakan Disiplin Pegawai oleh Biro SDM. Setelah sesi Perkawinan/Perceraian PNS oleh Biro SDM, pada sore harinya dilanjutkan dengan post test untuk melihat tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan.

Pada malam hari sebelum penutupan, panitia menyuguhkan acara nobar Film Kita versus Korupsi. Acara nobar ini bertujuan untuk mengingatkan kembali komitmen para pegawai terhadap reformasi birokrasi, dan memahami bahwa korupsi dimulai dari hal-hal kecil, serta dapat bersama-sama mencegahnya dengan memulai menghindari perilaku koruptif dimulai diri sendiri.

Film Kita VS Korupsi merupakan omnibus empat film pendek yang terdiri dari Rumah Perkara, Aku Padamu, Selamat Siang Risa dan Psstt... Jangan Bilang Siapa-Siapa. Benang merah dari empat cerita tersebut adalah betapa perilaku koruptif di Indonesia mewabah di setiap lini kehidupan dan sangat menghawatirkan. Film ini menekankan bahwa keteladanan merupakan faktor penting dalam penanaman nilai antara lain kejujuran. Dalam sekuel &rdquoSelamat Siang Risa&rdquo, Risa mencontoh perilaku sang ayah yang bersih dan jujur, meski dihadapkan pada kondisi yang memprihatinkan.

Revalina S. Temat dalam cerita &rdquoAku Padamu&rdquo becermin pada sikap Pak Markun, guru jujur berbakti. Pak Markun (Ringgo Agus Rahman) bertahan tidak menyogok untuk mendapatkan SK sebagai PNS. Sampai meninggal, guru itu tidak diangkat sebagai PNS. Ia memilih untuk tetap jujur dan mengabdi meski menjadi guru honorer.

Kepada murid-muridnya, Markun suka mendongeng. Salah satu nasihat dalam dongengnya adalah, &rdquoKetika kamu menyerah kepada ketidakjujuran, matahari akan menangis.... Dan halilintar akan tertawa....Hati akan porak poranda dan tidak terdengar lagi suaranya....&rdquo. Ada satu kalimat yang begitu dalam diucapkan Markun &ldquoKamu adalah cerminan rumah kamu&rdquo, betapa perilaku kita di masyarakat ditentukan dari entitas yang paling kecil yaitu keluarga.

Nasihat itu tersimpan di benak muridnya sepanjang masa. Ketika sang murid itu menjadi gadis dan hendak menikah di Kantor Urusan Agama, calon mempelai pria (Nicholas Saputra) yang permisif terhadap korupsi dengan hendak menyogok petugas KUA. Namun, gadis itu dengan tegas menolak cara tersebut. &rdquoKalau tahu kamu begini (menyuap petugas), aku mikir dua kali untuk bilang ya pada kamu....&rdquo.

Kita VS Korupsi mengingatkan juga bahwa perilaku koruptif sekarang ini telah tumbuh di masyarakat dan menjadi tabiat sehari-hari yang dianggap biasa. Dalam cerita &rdquoPsstt... Jangan Bilang Siapa-Siapa&rdquo, dua siswa SMA dengan enteng dan riang ngobrol soal upaya mendapat duit dengan mudah tanpa rasa bersalah. Mereka hidup dalam lingkungan keluarga koruptif. Ibu salah seorang remaja itu biasa mengambil keuntungan dari suami dengan menggelembungkan biaya pendidikan anaknya. Sang anak dengan berbagai cara melebihkan permintaan uang kepada orangtua. Dan rupanya sang ayah ternyata memiliki kebiasaan yang sama di lingkungan kantornya. Celakanya lagi, salah seorang guru mereka juga berperilaku koruptif, yaitu menjual buku secara paksa kepada murid. Gita (Alexandra Natasha), seorang remaja yang tumbuh dalam keluarga yang bersih dan jujur, malah menjadi seperti makhluk aneh di lingkungan remaja yang koruptif.

Pada saat bedah film, narasumber dari KPK menyampaikan behind the scene film dan paparan tentang potret korupsi di Indonesia serta benchmarking dengan negara negara lain baik yang terkorup maupun paling bersih dengan indikator Indeks Persepsi Korupsi. Berbagai pengalaman, usulan, pertanyaan dan harapan para peserta kepada KPK dalam memberantas korupsi secara masif ditumpahkan bedah film tersebut. Film menjadi alternatif media oleh KPK dalam upaya pencegahan dan penanaman budaya anti korupsi di masyarakat. Peserta workshop diharapkan dapat menangkap moral lesson dalam film ini dan dapat merefleksikan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta budaya anti korupsi yang beresonansi di setiap aspek kehidupan.

Workshop penegakan disiplin menjadi poin penilaian dalam quality assurance reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dan wujud nyata Ditjen Perbendaharaan dalam Inisiatif Anti Korupsi (IAK). Para peserta berharap workshop ini dapat terus diselenggarakan setiap tahun mengingat sangat bermanfaat bagi mereka yang sebelumnya belum pernah bertugas dalam pengelolaan kepegawaian. Yang perlu dicatat adalah ada satu kewajiban bagi para peserta adalah mensosialisasikan seluruh materi yang disampaikan dalam kegiatan workshop kepada para pegawai di lingkungan masing-masing. Dengan begitu diharapkan seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama terhadap ketentuan penegakan disiplin dengan ekspektasi tidak ada lagi pelanggaran disiplin dan zero punishment di Ditjen Perbendaharaan.

Kontributor : SGM /el-bantani