Liputan Rapat Koordinasi Panitia Penyelenggara PPAKP Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sebagai upaya meningkatakan kualitas SDM dalam bidang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Direktorat Jenderal Perbendaharaan kembali akan mengadakan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) di tahun 2013. Sampai dengan penyelenggaraan tahun 2012 yang lalu, PPAKP telah berhasil memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta sebanyak 27.141 orang. Untuk tahun ini, PPAKP akan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 3.390 orang.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, penyelenggaraan PPAKP tahun 2013 akan melibatkan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, baik dalam unsur kepanitiaan dan penyelenggaraannya. Dengan demikian, tahun ini akan menjadi tahun transisi sebelum PPAKP diserahkan dan diselenggarakan secara penuh oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada tahun 2014 mendatang.

Dalam Rapat Koordinasi Panitia Penyelenggara PPAKP Tahun 2013, Senin (11/2), Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid menyampaikan bahwa berbagai permasalahan menjadikan isu peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu aspek yang signifikan dalam implementasi reformasi manajemen keuangan negara. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan negara sangat diperlukan dalam rangka menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel.

&ldquoPPAKP yang dilaksanakan sejak tahun 2007 telah menjadi bagian dari dinamika reformasi keuangan negara yang tengah berlangsung,&rdquo ujar Yuniar.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara PPAKP, peningkatan kualitas LKKL dan LKPP tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya dan strategi yang telah dijalankan secara intensif antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga. Salah satu dari upaya dan strategi dimaksud adalah dengan menyelenggarakan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan negara.

Sampai dengan saat ini jumlah LKKL yang berhasil mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) semakin bertambah, dan di sisi lain LKKL yang memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) mengalami penurunan. Sementara itu, dua Kementerian Negara/Lembaga yang LKKL-nya masih memperoleh opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat), salah satu di antaranya merupakan Kementerian Negara/Lembaga atau Bagian Anggaran yang baru terbentuk pada tahun 2011.

Oleh: Novri dan Tino &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan