Liputan Seminar Nasional &ldquoPenerapan Electronic Based Transaction dalam Mekanisme Pencairan APBN Pasca Implementasi SPAN&rdquo
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan menggelar peyelenggaraan Seminar Nasional dengan tema &ldquoPenerapan Electronic Based Transaction dalam Mekanisme Pencairan APBN Pasca Implementasi SPAN&rdquo, Rabu (6/3), di Hotel Borobudur. Seminar dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, KPK, PPATK, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP dan intansi terkait.
Mengawali acara, Direktur Transformasi Perbendaharaan Sudarto menyampaikan bahwa seminar ini diselenggarakan untuk menginformasikan perkembangan terkini proses pengelolaan administrasi keuangan negara yang mengarah pada sistem yang terintegrasi dengan proses bisnis yang berbasis transaksi elektronik. Di lingkungan Kementerian Keuangan, sistem ini bernama SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Menurutnya, Tidak hanya dari aspek infrastruktur, sistem on-line yang sama sekali baru tentunya harus diperKuat dengan kepastian hukum. Hasil seminar diharapkan dapat men-trigger input dalam menyusun kerangka regulasi implementasi SPAN. 
Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto, dalam keynote speech-nya menyampaikan bahwa saat ini sektor pemerintah telah memiliki strategi pemanfaatan Teknologi Informasi melalui e-government. Namun, Agus melanjutkan, karena besarnya cakupan sektor-sektor pemerintahan, teknologi informasi belum bisa digunakan untuk seluruh bentuk layanan publik. SPAN merupakan salah satu contoh yang menjadi prioritas dalam program e-government.
Sebelum diskusi dilaksanakan, Direktur Transformasi Perbendaharaan kembali ke podium untuk memperkenalkan SPAN secara umum kepada para peserta. Dalam pembangunannya, SPAN memanfaatkan perkembangan keunggulan teknologi informasi terkini, seperti pembangunan Data Center dan Disaster Recovery Center (DC/DRC) dalam single database dan penggunaan Enterprise Resource Planning (ERP). ERP mampu menghubungkan proses bisnis yang terpecah dalam beberapa aplikasi menjadi satu aplikasi yang terintegrasi. Proses pembangunannya diperKuat dengan tiga pilar utama, penyempurnaan proses bisnis, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan perubahan.
Sesi pertama seminar menghadirkan tiga pembicara. Pembicara pertama, Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Djoko Agung Harijadi, menjelaskan kaitan antara implementasi UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan mekanisme pengelolaan APBN. Pembicara kedua, Edmon Makarim, Rektor Universitas Indonesia dan praktisi Teknologi Informasi (TI) membuka wacana peserta terhadap aspek legal formal dalam transaksi elektronik. Menggenapi sesi pertama, A.K.P. Theresia Luma dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Satuan Cyber Crime menegaskan pentingnya security awareness dalam transaksi elektronik. Tesa, begitu Beliau akrab dipanggil, mengingatkan bahwa tindak pidana kebanyakan dipicu dari kecerobohan pengguna TI.
Beranjak ke Sesi II, materi disampaikan Benny Sadwiko dari Bank Indonesia menyoal Penerapan Tanda Tangan Digital dalam Transaksi Keuangan. Pembicara kedua dari Bursa Efek Jakarta, Direktur Perdaganagn dan Pengaturan, Samsul Hidayat membahas tentang Implementasi Scripless Trading dan Aspek Legalnya. Syafriadi dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan menjadi moderator. Pembicara terakhir dalam seminar ini, Kabag Pengembangan Aplikasi Komputer-BPK RI Novis Pramantyabudi, mengangkat tema elektronik audit dalam transaksi keuangan negara.
Oleh: Kontributor Transformasi Perbedaharaan
