Liputan Rapat Koordinasi Kinerja Satker Badan Layanan Umum (BLU)
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash menjalin sinergi dan koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga induk satker BLU, Direktorat Jenderal Perbendaharaan meyelenggarakan Rapat Koordinasi Kinerja Satker BLU, selasa (30/04), di Gedung Dhanapla Kementerian Keuangan. Dalam rapat koordinasi ini satker BLU mendapatkan penjelasan mengenai aspek kinerja keuangan, kinerja layanan dan pedoman penilaiaan kinerja. Selama ini penilaian kinerja BLU belum mencakup aspek-aspek tersebut.
Raihan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 bergantung pada kinerja 143 satker BLU yang sebagian besar merupakan penyedia layanan dibidang pendidikan dan kesehatan. Bahkan peningkatan efisiensi dan produktifitas BLU akan berpengaruh positif terhadap upaya penyehatan fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 
Dikesempatan yang sama, dalam sambutannya Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengingatkan bahwa negara berkembang, termasuk Indonesia tidak terlepas dari risiko defisit neraca perdagangan karena masih lemahnya permintaan dari pasar global, dan resiko defisit keseimbangan primer karena belanja tidak dapat ditutup dari penerimaan. Hal itu sesuai dengan hasil kajian ekonomi makro dunia tahun 2013 oleh World Bank, IMF dan The Economist. The Economist mengindikasikan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi global berkisar antara 3,4%, dan masih diwarnai oleh risiko.
Pelayanan publik yang meningkat merupakan hilir dari penerapan PP no.23 tahun 2005. Pengelolaan keuangan BLU adalah pengelolaan keuangan yang beorientasi pada kinerja melalui pemberian fleksibilitas dengan menonjolkan efisiensi, dan produktivitas.
&ldquoSemangat enterprising the government sudah seharusnya menjadi ruh bagi keseluruhan upaya profesional bagi setiap satker BLU dalam menjalankan layanan kepada masyarakat&rdquo, kata Anny Ratnawati dalam pidatonya. Koordinasi yang semakin erat dan pemahaman filosofi mengenai pengelolaan keuangan BLU yang lebih baik akan meningkatkan kualitas palayanan pada masyarakat. (TAP)
oleh : Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan
