Liputan Regional Economist I Tahun 2013 : Seminar Kebijakan Fiskal Tahun 2013 Dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Yogyakarta
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id - Kementerian Keuangan melalui sinergi antara BKF, Biro KLI Setjen Kementerian Keuangan dan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi D.I. Yogyakarta, menyelenggarakan kegiatan Seminar Regional Economist hari Kamis (18/04), bertempat di Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Kegiatan Regional Economist di Yogyakarta ini merupakan agenda pertama dari rencana 26 kegiatan serupa di kota provinsi lain di seluruh Indonesia. Hadir pada seminar tersebut sekitar 200 peserta yang sebagian besar adalah civitas akademika perguruan tinggi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Selain itu kegiatan juga dihadiri unsur instansi pusat khususnya Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah serta beberapa media lokal di Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro menyatakan bahwa kompleksitas tugas kementerian keuangan di daerah semakin mengarah kepada sistem pemikiran dan peranan secara glolal.

&ldquoPejabat di daerah dituntut tidak hanya piawai dalam hal-hal teknis sesuai tupoksi tetapi juga memahami kondisi dan kebijakan ekonomi maupun fiskal secara nasional. Karena itu kegiatan regional economist ini dipandang sangat strategis&rdquo tegas Hendro Baskoro.

Sementara itu dalam keynote speech-nya, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara, Budiarso Teguh Widodo menegaskan bahwa topik seminar ini sangat relevan ditengah dinamika kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, disamping kondisi domestik yang menghadapi tekanan serta tantangan yang cukup berat.

&ldquoDiantara tantangan perekonomian domestik yang ada, tekanan terberat datang dari sisi fiskal terkait potensi pelebaran defisit APBN 2013 yang melampaui batas yang telah ditentukan dalam UU 17/2003 yaitu 3% dari PDB,&rdquo papar Budiarso Teguh Widodo.

Lebih lanjut beliau menyampaikan 4 langkah untuk mengendalikan pelebaran defisit tersebut yaitu, optimalisasi pendapatan negara baik dari perpajakan maupun bukan pajak, pengendalian beban subsidi energi khususnya BBM dan listrik, peningkatan efisiensi dan penghematan anggaran, pemenuhan sumber pembiayaan bagi pelebaran defisit dengan mempertimbangkan kondisi pasar, risiko dan sustainabilitas APBN.

Seminar kali ini menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E., M.A., Phd. (peneliti pada BKF), Ragil Kuncoro, Ak.,M.Sc. (Kabid Kebijakan Pajak dan PNBP II BKF) dan Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Akt. (Dosen FEB UGM).

Narasumber I (Kunta Wibawa) dengan topik &ldquoPerkembangan Perekonomian Indonesia Terkini &ldquo menyampaikan overview secara detil terkait perkembangan ekonomi global baik di Eropa, Amerika maupun Asia yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi domestik. Kunta Wibawa juga menyampaikan bagaimana Outlook Ekonomi Indonesia tahun 2013 dimana ada tiga masalah utama yang dihadapi saat ini serta kebijakan fiskal apa yang harus diambil guna memberikan solusi permasalahan sekaligus mengantisipasi tantangan ke depannya.

Materi kedua dengan tema &ldquoKebijakan Fiskal bagi Pengembangan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri&rdquo disampaikan oleh Ragil Kuncoro, yang menyoroti masih rendahnya bidang industri pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri sehingga diperlukan berbagai kebijakan antara lain insentif fiskal berupa tax allowance dan tax holiday serta dis-insentif fiskal seperti pengenaan pajak ekspor.

Materi terakhir disampaikan oleh Abdul Halim dengan topik &ldquoSekelumit Problema Kebijakan (Pengelolaan) Keuangan Daerah&rdquo.

&ldquoDesentralisasi Keuangan Daerah saat ini fokusnya adalah kepada belanja daerah, bukan pada pendapatan daerah apalagi pembiayaan (investasi) daerah&rdquo ujar beliau, dan lebih lanjut menambahkan &ldquoHal inilah yang menyebabkan belum adanya harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah karena sudut pandang yang berbeda&rdquo.

Sebagai solusi, menurut Abdul Halim dalam perumusan Kebijakan Keuangan Daerah seyogyanya melalui suatu kajian yang mendalam dengan memperhatikan seluruh aspek (makro-mikro) secara komprehensif.

Seminar yang dipandu Dr. Rimawan Pradiptyo (Regional Economist untuk wilayah D.I. Yogyakarta) sebagai moderator berlangsung cukup hangat dan segar mengingat mayoritas peserta adalah mahasiswa di Yogyakarta yang nota-benenya datang dari seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY